Krisis Teluk: AS Mengadu Domba, Israel Menangguk “Laba”

0
133
Dukungan terhadap Emir Qatar dituliskan di dinding di Doha, Minggu (02/07). Foto: Reuters

Nusantara.news, Doha Pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar oleh negara-negara Teluk dipimpin Arab Saudi bagaimana pun telah menciptakan perpecahan di antara negara-negara sesama Muslim di Teluk Persia itu. Jika tidak tercapai penyelesaian, bukan tidak mungkin “Perang Teluk baru” bakal terjadi. Tentu tidak akan ada negara di kawasan Teluk itu yang diuntungkan jika konflik bersenjata benar-benar terjadi, semua bakal porak poranda, tak terkecuali Arab Saudi, sang “inisiator krisis”.

Mulai tanggal 5 Juni lalu, Arab Saudi, bersama dengan Uni Emirat Arab, Mesir, Libya, dan Bahrain memutus hubungan diplomatik dengan Qatar, disusul Yaman dan Maladewa. Alasan mereka memutuskan hubungan diplomatik bervariasi, namun satu alasan yang menonjol adalah hubungan Qatar dengan Iran, termasuk hubungan kerja samanya mengeksplorasi blok gas alam cair dengan cadangan terbesar dunia di perbatasan laut antara Qatar dan Iran. Alasan lain, yaitu dukungan Qatar terhadap kelompok tertentu selama “Arab Spring” yang berlangsung pada tahun 2011 silam, yang menurut Arab Saudi mengancam stabilitas kawasan Teluk.

Alasan-alasan terus berkembang, hingga tuduhan Qatar telah mendanai terorisme di seluruh kawasan Timur Tengah. Dari mulai kelompok bersenjata di Levant dan Libya sampai kelompok oposisi non-kekerasan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Qatar dituding mendanai unsur-unsur terorisme dan ekstremisme selama beberapa dekade terakhir.

Tapi alasan utama sebenarnya adalah fakta bahwa Qatar dianggap kerap “berjalan sendiri” di antara negara-negara Teluk lainnya. Negara kecil yang mulai gemerlap kekayaan itu dianggap “memberontak” terhadap banyak kebijakan Teluk.

Selama beberapa puluh tahun Qatar dianggap telah menggunakan kekayaan dan pengaruhnya yang luas untuk menempuh jalannya sendiri dengan kebijakan luar negeri berdasarkan kepentingan sendiri, yang secara umum bertentangan dengan garis yang ditetapkan saudara tuanya, Arab Saudi.

Qatar memang mencapai puncak kekayaan dari cadangan energi yang besar, menjadikannya sebagai produsen gas alam cair utama di dunia pada tahun 2014. Maskapai penerbangan negaranya, Qatar Airways juga mencapai sukses di percaturan global, demikian pula saluran media Al Jazeera yang berhasil menjadi media internasional terkemuka. Qatar juga memiliki banyak properti dan landmark di ibukota-ibukota Eropa, termasuk sekitar 14 persen properti di London, Inggris. Dengan demikian, mudah disimpulkan, Doha memiliki pengaruh di percaturan global.

Ketika Arab Saudi mendukung kudeta militer melawan Presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis Mohamed Morsi, Qatar justru mendukung pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ketika Saudi tidak mau mentoleransi Iran, Qatar malah melanjutkan hubungan ekonomi dan diplomatiknya dengan Teheran, meskipun secara ekonomi dapat dimengerti, karena Iran memiliki saham di ladang gas alam terbesar di dunia.

Di Libya misalnya, Saudi dan sekutunya menjadikan panglima militer Khalifa Haftar di bagian timur negara itu, Qatar malah mendukung kelompok oposisi di bagian barat. Singkatnya, Qatar menjadikan dirinya sebagai penghalang bagi kepentingan Saudi di kawasan Teluk.

Perkembangan terakhir dari krisis ini, Saudi dan negara-negara yang memboikot Qatar mengajukan 13 poin sebagai syarat pemulihan hubungan diplomatik. Namun syarat-syarat tersebut tampaknya dibuat agar Qatar tidak mungkin memenuhinya. Qatar telah menanggapi permintaan itu pada Senin (3/7), yang intinya menolak poin-poin persyaratan itu, dan menyatakan poin-poin tersebut berlebihan. Di antara tuntutan Saudi dan para sekutunya yang tidak mungkin dipenuhi oleh Qatar adalah permintaan untuk menutup Al Jazeera dan semua stasiunnya.

Ada juga tuntutan untuk memutus hubungan dengan Iran dan menutup pangkalan militer Turki di Qatar, padahal sejauh ini Iran dan Turki-lah yang membantu pasokan logistik warga Qatar selama krisis diplomatik berlangsung, karena impor bahan makanan dari negara-negara tetangga lainnya di kawasan Teluk diboikot.

Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani menyatakan, seluruh tuntutan tersebut tidak masuk akal dan “dimaksudkan untuk ditolak,” kata dia.

Adu domba

Sebagaimana konflik-konflik lain, baik di Timur Tengah maupun wilayah lain, Amerika Serikat selalu menunjukkan sikap ambigu. Meski Presiden AS Donald Trump mendukung sikap Saudi menuding Qatar mensponsori terorisme, nyatanya pemerintah AS mendesak Arab Saudi dan UEA untuk menyudahi blokade terhadap Qatar.

Bahkan, AS setelah menyepakati penjualan senjata dengan Arab Saudi senilai USD 350 miliar dalam 10 tahun, juga menandatangani kesepakatan senilai USD 12 miliar untuk memasok puluhan jet tempur F-15 ke Qatar bulan lalu, bahkan Angkatan Laut AS baru-baru ini latihan bersama dengan Qatar di perairan kawasan Teluk.

Apa maknanya? AS mempersenjatai kedua belah pihak yang berkonflik, seperti yang telah dilakukan negara adidaya itu berkali-kali dalam banyak krisis regional. Ada yang sudah mengkhawatirkan, Arab Saudi akan melakukan tindakan militer terhadap Qatar jika tuntutan 13 butir itu tidak terpenuhi. Jika terjadi, ini akan mengingatkan pada invasi Irak terhadap tetangga kecilnya, Kuwait.

Tuntutan Saudi dan sekutunya belum terpenuhi, sementara batas waktu sepuluh hari yang ditetapkan Arab Saudi telah selesai, dan menteri luar negeri Qatar sekarang menolak tuntutan itu, sambil mengancam bahwa Qatar tidak takut akan pembalasan militer. Jika konflik bersenjata benar-benar meletus maka AS sudah memastikan kedua belah pihak telah dipersenjatai.

Israel menangguk “Laba

Konflik di kawasan Timur Tengah tidak bisa melupakan Israel. Sama dengan saudaranya, Paman Sam, bagaimanapun Israel punya kepentingan besar di kawasan Teluk.

Kolumnis di The Jerusalem Post, Seth J. Frantzman menulis sebuah artikel pada awal Juni lalu. Intinya tentang sejumlah “laba” atau keuntungan yang diperoleh Israel terkait pemutusan hubungan diplomatik negara-negara Teluk terhadap Qatar.

Setidaknya ada lima keuntungan Israel dengan Isolasi Qatar oleh saudara-saudara sesama Muslimnya. Pertama, melemahkan Hamas. Qatar diketahui mendukung Hamas selama satu dekade terakhir dan membuka pintu bagi mantan pemimpin Hamas Khaled Mashaal di Doha dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2012, Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani mengunjungi Gaza dan menjanjikan ratusan juta dolar untuk jalur itu. Qatar bukan saja menerima Hamas di Doha tapi juga memberi dukungan finansial dan bantuan diplomatik.

Tekanan terhadap Qatar akan mengurangi dukungan terhadap kelompok tersebut, juga akan mengisolasi hubungan Turki dengan Hamas.

Kedua, membuat Israel semakin dekat dengan Arab Saudi, Mesir dan negara-negara Teluk lainnya. Israel punya kepentingan yang sama dengan Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya dalam konteks menentang Iran. Krisis diplomatik ini mendorong negara-negara yang menentang Qatar untuk melihat Israel sebagai mitra dalam melawan Hamas dan Iran.

Ketiga, pengaruh AS kembali ke wilayah Teluk. Latar belakang krisis adalah pidato Presiden AS Donald Trump yang menginginkan mengusir terorisme dengan memberi “cek kosong” kepada negara-negara di kawasan Teluk untuk bertindak. Dulu, di bawah Presiden Barack Obama, Israel terkadang merasa terisolasi, terutama saat AS melakukan kesepakatan mengenai nuklir dengan Iran tahun 2015. Sekarang, Israel merasa bahwa Amerika kembali ke wilayah ini dan akan berdiri bersama sekutu mereka.

Keempat, mendelegitimasi terorisme. Israel lebih menginginkan wilayah yang stabil tanpa ada kelompok-kelompok teroris yang merongrong negara-negara tetangganya. Namun nyatanya ada ISIS di Sinai, Hamas di Gaza, jihadis di dekat Golan dan Hizbullah di Golan dan di Lebanon. Israel tahu ketidakstabilan bisa menjadi ancaman.

Kelima, secara umum memperkuat Israel. Jika negara-negara Arab lebih peduli dengan Iran dan Qatar daripada dengan Palestina, ini jelas menguntungkan Israel. Mengingat selama bertahun-tahun, Israel dianggap sebagai pusat masalah di kawasan ini, bahkan hingga saat ini. Ketika isu Palestina dikerdilkan oleh konflik yang lebih besar di Suriah, Irak, Yaman, Libya, dan sekarang di Teluk, tentu merupakan keuntungan tersendiri bagi Israel.

Israel dan sejarah kelahiran negara Arab Saudi

Untuk melihat secara utuh konflik kawasan Teluk antara Arab Saudi dan negara-negara Teluk plus Mesir dan Maladewa versus Qatar, serta bagaimana kepentingan AS dan Israel bermain di dalamnya, tidak bisa terlepas dari sejarah kelahiran Arab Saudi itu sendiri.

Sebagaimana sejarah mencatat, menyusul runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada Perang Dunia I, sejumlah negara Arab jatuh ke tangan Inggris, seperti Irak, Jordania dan Arab Saudi lewat dinasti Ibnu Saud.

Pada tahun 1922, Arab Saudi mendapat kemudian kemerdekaan penuh dari Kerajaan Inggris melalui The Treaty of Jeddah. Sejak itulah, Arab Saudi menguasai beberapa kawasan di Timur Tengah dengan dukungan penuh dari Inggris. Setelah Riyadh, Saudi kemudian “mengambil” Mekah dan Madinah yang sebelumnya dikuasai dinasti Hashemite atau Hasyimiyyah.

Inggris dan AS telah mempertaruhkan segalanya di Timur Tengah karena 66,5 persen cadangan minyak mentahnya berada di kawasan ini, 42 persen di antaranya ada di keenam negara Arab di kawasan Teluk.

Melalui perjanjian bernama The San Remo Agreement, kawasan minyak Timur Tengah dibagi antara kedua negara itu. Beberapa pengusaha minyak besar asal AS yang berada dalam kepemilikan  Rockefeller mulai mendominasi seperti Exxon Mobil, Chevron, dan Texaco yang kemudian bergabung dengan British Petroleum, Royal Dutch/Shell yang berada dalam kepemilikan keluarga Rothschild dan keluarga kerajaan Belanda (Rockefeller dan Rothschild, keduanya soko guru Yahudi).

Perusahaan-perusahan besar itu kemudian merancang sistem pengamanan menyeluruh untuk penguasaan mereka atas minyak mentah di kawasan Teluk. Maka itu, Arab Saudi dijadikan basis dan markas operasi politik, ekonomi, intelijen, militer kekuatan-kekuatan korporasi itu sejak pasca-Perang Dunia I.

Setelah runtuhnya kerajaan Iran Shah Reza Pahlevi tahun 1979, diberlakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing di Iran, sehingga beberapa pengusaha minyak asal Amerika dan Eropa terpaksa mencari basis kekuatan dan pengaruh baru di Timur Tengah. Dua konglomerat besar (Rockefeller dan Rothschild) lalu mulai menyusun kekuatan baru di Timur Tengah melalui Dewan Kerja sama Teluk (GCC) melibatkan setidaknya enam negara yaitu Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman dan Qatar, yang sekarang tengah berkonflik itu. Negara-negara GCC, kecuali Oman, merupakan negara OPEC atau negara-negara pengekspor minyak.

AS dan Inggris memberi perlidungan militer terhadap Arab Saudi, “bayarannya” negara-negara barat itu mendapatkan pasokan minyak mentah dengan harga semurah mungkin. Terciptanya GCC yang disponsori AS dan Inggris, dalam perkembanganya melemahkan negara-negara Arab berhaluan nasionalis seperti Lebanon dan Syria. Sementara, negara-negara monarki Arab boneka Amerika-Inggris  terus menguat.

Sejak tahun 1917, Inggris memindahkan dukungan kepada dinasti Ibnu Saud Arab Saudi melalui momentum persekutuan untuk mengalahkan dinasti Utsmani di Turki. Dan dari situ pulalah bermula campur tangan pengusaha Inggris Rothschild untuk mendorong pemerintah Inggris mengeluarkan ‘Deklarasi Balfour’ untuk mendukung berdirinya tanah air bagi Yahudi di tanah Palestina, yang sekarang dikenal sebagai Israel.

Keenam negara Teluk yang mulai merdeka sepenuhnya antara tahun 1961 dan 1971, sejatinya merupakan alat monopoli dua pengusaha minyak Amerika-Inggris Rockefeller dan Rothschild, soko guru Yahudi. Dengan demikian, bukanlah hal baru jika Arab Saudi dan Israel bersekutu kepentingan, misalnya dalam krisis diplomatik Qatar. Bukankah mereka memang “saudara kandung” dari rahim yang sama, yaitu Amerika dan Inggris? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here