Kritik Dana Bansos Tak Mendidik, Jokowi Kontradiktif

0
139

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pemerintah bisa saja memberikan dana bantuan sosial (Bansos) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam jumlah cukup besar bila tujuannya hanya demi meraih dukungan masyarakat. Namun, itu menurutnya tidak mendidik.

“Kalau mau menyenangkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, Bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mendidik masyarakat dengan hal-hal instan. Kita bangun pondasi dan pilar kokoh, meski prosesnya pahit dan sakit, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang,” kata Jokowi di Twitternya.

Namun, pertanyaan mendasar dari cuitan Jokowi itu adalah, bukankah anggaran seperti bansos malah justru membesar di eranya? Benarkah tak ada program instan semacam BLT seperti yang pernah ada di era pemerintah sebelumnya?

Pernyataan Presiden ke-7 Indonesia tersebut langsung direspons banyak pihak, terutama karena faktanya pemerintah justru menaikkan dana bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) APBN 2019. Sementara total dana Bansos sendiri mencapai Rp381 triliun di tahun 2019. Angka ini naik relatif besar karena tahun lalu cuma dianggarkan Rp287,7 triliun.

Untuk Bansos prioritas PKH, misalnya, pemerintah menganggarkan dana Rp34 triliun. Angka ini naik fantastik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya: tahun 2018 sebesar Rp17,4 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp11,4 triliun.

Jumlah penerima dan total anggaran program ini mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mulanya, di tahun 2015, jumlah keluarga penerima program ini hanya sekitar 3,5 juta. Pada tahun berikutnya, jumlah naik hingga 6 juta keluarga. Di tahun 2017, naik sedikit menjadi 6,2 juta. Di tahun 2018, jumlahnya meningkat cukup drastis hingga 10 juta. Angka ini tidak akan naik pada tahun 2019 nanti tetapi jumlah uang yang diterima oleh penrima PKH mengalami kenaikan. Tahun 2017: Rp1,8 juta/tahun, 2018: Rp1,8 juta/tahun, dan tahun 2019: Rp2-3,5 juta/tahun.

Dikutip dari laman https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan, PKH ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dengan rincian: komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol samapai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Di luar itu, subsidi energi juga naik dari 94,5 triliun (realisasi hingga November mencapai Rp130 triliun) pada 2018 jadi Rp157,79 triliun pada 2019. Lainnya, meski bukan bansos, Jokowi juga gencar kebijakan berbagai tunjangan gaji para paratir negara. Sebut saja kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri menjelang 2019.

Jokowi Buka ‘Aib’ Sendiri?

Kembali ke bansos, apa yang dilontarkan Jokowi menujukkan hal yang berlawanan (kontradiktif) apa yang dirancang pemerintah. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, adalah salah seorang politikus yang menyindir pernyataan Jokowi dengan alasan kontradiktif itu. “Jelas kontradiktif. Kok bisa Bansos dan BLT itu naik banget di 2019,” kata Andre .

Lagi pula, selain kontradiktif, urusan bansos bukan perkara mendidik atau tidak. Bagi sebagian masyarakat seperti kelompok difabel berat, anak terlantar, hingga lansia, dana itu adalah hak mereka, dan negara mesti menjamin itu. Itu bagian dari hak dasar di bidang ekosob yang perlu dipenuhi negara.

“Saya tidak sepakat dengan Jokowi, bahwa anggaran subsidi, Bansos, atau BLT tidak mendidik, karena ini hak warga yang tergolong fakir, miskin, dan berkebutuhan khusus,” kata Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan.

Kalangan aktivis pergerakan menyoroti kegiatan Presiden Joko Widodo membagi-bagikan “bantuan langsung” kepada masyarakat dalam setiap kunjungan ke daerah.

Ekonom Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Irma Suryani Chaniago, punya penafsiran lain terhadap cuitan Jokowi dan fakta bahwa anggaran untuk itu naik tahun depan. Irma mengatakan bahwa segala bantuan dari pemerintah semata untuk mempermudah masyarakat, dan tak ada yang salah dari itu, berapa pun besarnya

Hanya saja, kenaikan anggaran untuk bansos dan berbagai kebijakan kenaikan tunjangan gaji memang sensitif terutama di tahun-tahun politik, sehingga menimbulkan respons negatif dari sebagian kalangan. Pihak oposisi misalnya, menduga kenaikan anggaran tersebut berkaitan dengan tahun politik, di mana pada 2019 digelar pemilihan presiden.

Pemerintah Jokowi bisa saja mengelak soal kenaikan dana bantuan sosial bertujuan untuk kepentingan elektoral jelang Pilpres 2019. Namun, rekam catatan anggaran bantuan sosial seperti BLT di era pemerintah sebelumnya (Presiden SBY) yang mengalami kenaikan menjelang Pemilu di periode keduanya, menjadi buktinya. Modusnya serupa, hanya saja berbeda nama dan pendekatan saja dengan modifikasi oleh pemerintah.

Pada akhirnya, kritik Jokowi soal dana bansos tak mendidik secara tidak langsung seolah telah membuka ‘aib’ sendiri: bahwa di masanya anggaran dana bansos dan jumlah penerimanya justru mengalami kenaikan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here