Kritik Jokowi Soal Pendidikan Monoton Jangan Sebatas Wacana

0
203

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengakui pendidikan di Indonesia selama ini stagnan. Hal itu lantaran metode pembelajaran yang digunakan tak berkembang. Pernyataan Jokowi ini menjawab masukan dari Adamas Belva Syah Devara, CEO Ruangguru.com, dalam forum diskusi di acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Istana Bogor, Jawa Barat.

“Kita memang sudah terlalu lama, pendidikan kita ini monoton. Rutinitas berjalan, ya kalau kita tidak rombak, kita tidak ubah total, mungkin benar yang dihitung Belva tadi, berapa tahun? 128 tahun. Itu pun di Jakarta,” kata Jokowi, Sabtu 28 Oktober 2017.

Presiden menambahkan, perubahan akan tampak kalau kita gunakan aplikasi-aplikasi sistem yang memudahkan anak-anak belajar. Presiden juga mengaku cenderung lebih senang, jika siswa tidak hanya belajar di ruangan. Pelajar-pelajar sekolah dasar dianggap perlu dibawa ke kantor bank. Tujuannya agar siswa dapat mengerti perbankan.

“Kenapa tidak diajak ke pabrik garmen, lalu museum untuk mengenalkan sejarah, artefak lama yang konkret. Saya senangnya 40 (persen) di ruangan, 60 di luar. Kalau kita berani berubah, tantangan secara cepat bisa kita hadapi,” ungkapnya.

Kritik Jokowi terhadap dunia pendidikan sebenarnya bukan hanya sekali. Dalam sambutannya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Hanura di Bali, Jumat (4/8/2017) lalu, Presiden sempat menyinggung soal pendidikan di Indonesia yang saat ini masih cenderung monoton dan linier.

“Sudah berapa puluh tahun kita selalu jurusannya adalah jurusan-jurusan yang itu-itu saja jurusan ekonomi pasti ada, betul? Jurusan hukum masih ada, jurusan sospol pasti ada. Tidak pernah kita berani detail masuk ke hal yang dibutuhkan sekarang ini. Kita terlalu linier, terlalu rutinitas,” kata Jokowi.

Hal serupa juga kembali diungkapkan Presiden pada Sidang Terbuka Dies Natalis IPB ke-54 di Kampus IPB, Bogor, Rabu (6/9/2017). Jokowi mengeritik jurusan-jurusan yang tak sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena itu, ia mengusulkan jurusan yang seiring perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja, misalnya Fakultas Manajemen Ritel, Fakultas Manajemen Logistik, atau Jurusan Penggilingan Padi.

Kritikan dan wacana Presiden tentu baik dan harus didukung oleh para pembantu di bawahnya. Setidaknya ucapan Jokowi mengandung dua hal, pertama, perlu reformasi pendidikan yang bersifat adaptif dan fleksibel. Kedua, perlu kemampuan membangun kemampuan adaptasi dan fleksibilitas yang disinergikan dengan kondisi geopolitik, geostrategi, geografis, geokultural, dan geoekonomi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kebijakan pembangunan nasionalnya.

Namun begitu, kritik Presiden ini mestinya tak berhenti sekadar wacana (no action talk only). Sebab, sejak ia naik ke tampuk kepresidenan tahun 2014, konsep perbaikan di bidang pendidikan itu telah dirumuskan dalam Nawacita. Pada praktiknya, hingga tiga tahun berjalan, ikhtiar menutupi problem pendidikan seperti yang disuarakan Presiden tak kunjung terwujud. Bahkan, visi ‘Indonesia poros maritim dunia’ yang digagas Jokowi-JK pun tak didukung oleh sekolah kemaritiman, yang ada hanya sekolah perikanan dan soal laut.

Memang, tak hanya zaman Jokowi, pemerintah telah mencoba melakukan perubahan-perubahan di dunia pendidikan. Namun seringkali yang heboh dan mengemuka justru “terobosan” pada sisi yang tak substansial. Bahwa setiap ganti rezim, ganti pula penamaan kementerian. Berganti menteri, ganti pula kebijakannya. Ujungnya, selain memboroskan anggaran negara, peserta didik juga lelah karena kerap dijadikan “kelinci percobaan” dari berbagai kebijakan prematur tersebut.

Jangan Hilang Arah

Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, Jokowi seharusnya segera memerintahkan para pembantunya melakukan reformasi pendidikan. Upaya ini tak melulu dibebankan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Menristek Dikti, tetapi kerja kolektif kementerian terkait. Bila perlu, membentuk lembaga tersendiri.

Proyek desain baru pendidikan tersebut nantinya merumuskan dasar, bentuk, parameter, tahapan, serta capaian pendidikan yang berbasis pada perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. Misalnya rencana pembangunan manusia Indonesia 2020,  2025, 2040, dan seterusnya, seperti Rencana Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) di zaman Orde Baru.

Ribuan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan aksi unjuk rasa, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman Balairung UGM, DI Yogyakarta, Selasa (2/5). ANTARA FOTO

Namun jangan lupa, menyodorkan orientasi dan hasil akhir pendidikan semata-mata memenuhi kebutuhan dunia kerja dapat menjerumuskan sekolah atau kampus menjadi layaknya “pabrik”. Tempat memproduksi para pekerja yang siap menggerakkan mesin-mesin perusahaan. Mereka mungkin punya skill mumpuni, namun bisa jadi miskin nilai universal dan tercerabut dari akar budayanya. Filsosfi pendidikan yang identik dengan “taman” untuk ‘memanusiakan manusia’, perlahan memudar tergerus kedigdayaan kapitalisme.

Fenomena ini telah merambah ke sekolah dan kampus di Tanah Air. Terinjeksinya coorporat values dalam dunia pendidikan telah menggeser academic values yang seharusnya menjadi core values dari basis institusi pendidikan. Intansi pendidikan berbondong-bondong menjelma menjadi isntansi yang fasih bicara soal efisiensi, efektivitas, profit, produk, TQM, pasar kerja, dan lainnya yang berasal dari domain dunia ekonomi, sehingga sekolah gugup dan gagap dalam memperbincangkan persoalan tentang keadilan, multikulturalisme, kemanusiaan, kasih sayang, demokrasi, dan berbagai permasalahan substansial lainnya.

Padahal syarat kemajuan pendidikan tak tidak mesti selalu diarahkan ke kebutuhan pasar dan industri. Keharusan seperti ini adalah pandangan yang serba materialistis dan kurang memandang manusia sebagai ”thinking thing”, sebagaimana dinyatakan oleh Descartes: cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Peradaban Barat amat mencerahkan bukan berkat penelitian materialistis, melainkan karena karya-karya besar dari ”the thinking thing”. Budaya Indonesia ”rusak” karena negara kita kekurangan ahli pikir. Sementara nenek moyang kita telah berpepatah, ”pikir itu pelita hati, salah pikir binasa diri”.

Di pihak lain, tuntutan pendidikan yang harus sesuai dengan kebutuhan zaman, juga perlu didukung. Sebab, perkembangan zaman adalah niscaya, tak dapat dibendung. Dalam masyarakat dunia yang berubah cepat, tujuan pendidikan suatu bangsa juga haruslah jelas dan sesuai konteks zaman. Namun perlu diingat, meskipun harus dinamis mengikuti perkembangan zaman, tujuan pendidikan nasional harus tetap bertolak pada akar budaya sendiri.

Karena itu, keinginan Jokowi agar pendidikan mengikuti pekembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja harus dibarengi dengan penguatan karakter dan marwah bangsa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here