Kritik Rezim Komunis, Penyanyi Vietnam ini Ditahan

0
88
Mai Khoi - seorang penyanyi yang sekaligus aktivis gerakan pro-demokrasi di Vietnam saat menyambut kedatangan Presiden AS Donald J TRump di Hanoi, Vietnam, November 2017 lalu

Nusantara.news, Hanoi – Perempuan berusia 34 tahun itu bukan hanya dikenal sebagai penyanyi di negaranya. Melainkan juga seorang aktivis yang rajin turun ke jalan. Kalau di Indonesia era 1990-an mungkin semacam Yeni Rosa Damayanti. Tidak mengherankan apabila pemerintah Vietnam terus memantau gerak-gerik Mai Khoi – penyanyi Vietnam yang bersuamikan warga negara Australia ini.

Hari ini, Rabu (28/3), media Internasional ramai memberitakan penangkapannya di Bandara Hanoi setelah dia pulang dari Tour Eropa. Khoi ditahan selama delapan jam dan salinan album terbarunya disita, ungkap suaminya sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media Internasional.

Kritik Pemerintah  

Wakil Direktur Human Rights Watch (HRW) Phil Robertson membenarkan adanya penangkapan itu. “Pihak berwenang semakin berani,” tuturnya. “Saya pikir pemerintah Vietnam merasa bahwa AS dan negara-negara lain sibuk di tempat lain dan ini memberikan mereka cukup ruang untuk menindak para pembangkang seperti yang mereka lakukan di masa lalu.”

Ditahannya musisi serba bisa – selain bernyanyi juga menulis dan mengaransemen lagu – ini adalah bagian dari sikap pemerintahan komunis Vietnam yang alergi terhadap perbedaan. Paling tidak, mengutip catatan dari HRW sekarang ini ada 129 aktivis gerakan di Vietnam yang dijebloskan ke penjara.

“Petugas imigrasi menanyainya tentang gerakan dan kegiatannya saat di Eropa dan menyita Salinan albumnya yang baru dirilis, berjudul Dissent,” beber suami Mai Khoi – Ben Swanton – sebagaimana dikutip dari BBC.

Saat istrinya dtangkap, Swanton telah memposting di halaman Facebook miliknya. Mengungkap istrinya telah ditahan di bandara, meskipun aparat keamanan menolak adanya berita penahanan itu. Dan setelah menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Mai Khoi dibebaskan.

Di situs web miliknya – Mai Khoi – menggambarkan dirinya sebagai “seniman Vietnam yang sangat independen”. Band barunya disebut The Dissident (Pembangkang). Gaya penampilannya yang provokatif acap kali dibandingkan dengan Lady Gaga atau Pussy Riot.

Lagu yang ditulis dan dinyanyikannya berjudul “Tolong, Pak” berisi lirik yang memohon kepada pimpinan Partai Komunis Vietnam untuk mengizinkan kebebasan sehari-hari bagi orang biasa. Alih-alih ditanggapi, lagu yang sudah direkam dan dinyanyikan di setiap ada kesempatan “manggung” itu dilarang.

Gerakan Penyadaran

Kepada media di Jerman dw.com – Mai Khoi yang disebut-sebut sebagai pembela hak-hak azasi manusia dan kebebasan berekspresi di Vietnam – mengungkap  Vietnam adalah negara yang muda dan dinamis. Dari total jumlah penduduk Vietnam yang sekitar 90 juta tercatat 40% berusia di bawah 24 tahun. Perekonomian tumbuh dengan cepat dengan dua kota besar – Ho Chi Minh dan Hanoi – memiliki gedung-gedung pencakar langit yang kekar.

Namun politik di Vietnam – tulis DW – tidak muda dan dinamis. Partai Komunis Vietnam (CPV/Communist Party of Vietnam) telah berkuasa lebih lama dari partai komunis lainnya di dunia. CPV tidak mentolerir kekuatan politik apa pun di sampingnya. Seorang anggota Parlemen senior telah mengingatkan untuk waktu yang lama “evolusi damai” ke arah sistem yang pluralistik niscaya akan menggerus monopoli CPV pada kekuasaan.

Selama pemilihan pada Mei 2016 – Mai Khoi secara kontroversial mengumumkan dirinya akan mencalonkan diri sebagai kandidat. Mai Khoi memang gagal masuk Parlemen yang didominasi CPV. Namun pencalonannya telah memantik perdebatan tentang partisipasi politik di Vietnam. Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama ketika berkunjung ke Hanoi tahun itu juga menyempatkan bertemu penyanyi itu.

Pencalonan Mai Khoi adalah gerakan politik penyadaran. Seperti halnya saat Amien Rais atau Sri-Bintang Pamungkas mencalonkan diri menjadi Presiden pada era menjelang runtuhnya Orde Baru di Indonesia. Karena memang, sebelumnya Mai Khoi juga dikenal sebagai pejuang hak-hak azasi manusia, pro-demokrasi dan melawan kekerasan terhadap perempuan.

Saat mendapatkan penghargaan Forum Media Global 2017

Saat diwawancarai DW Mai Khoi sedang menyiapkan album baru. Musiknya senantiasa bicara politik dengan sentuhan yang kaya tradisi. Oleh karenanya DW memberikan penghargaan kepadanya atas music-musik ciptaannya yang menginspirasi gerakan demokratisasi di Vietnam untuk kategori “Kebebasan Berbicara”. Penghargaan itu sudah dimulai sejak 2015 dan Mai Khoi mendapatkan penghargaan itu di Forum Media Global 2017.

Kepada DW Mai Khoi mengaku dirinya benar-benar mulai mengembangkan minat dalam berpolitik setelah didorong oleh teman-temannya untuk mencalonkan diri sebagai calon independen untuk Majelis Nasional pada Februari 2016.

“Saya sudah banyak terlibat kegiatan-kegiatan sosial, dan ketika itu, saya menemukan banyak hal dengan politik dan sistem politik yang sangat bermasalah. Perasaan ini menjadi lebih kuat sejak pencalonan saya. Sejak pengalaman itu, saya melihat jauh lebih jelas berapa banyak hambatan di Vietnam. Saya juga bertemu banyak orang yang berbagi perasaan yang sama,” tutur Khoi kepada DW.

Umumnya warga Vietnam, ungkap Khoi, apolitis. “Ini ada hubungannya dengan sistem pendidikan di Vietnam. Sistem yang picik ini membuat orang takut bersinggungan dengan politik. Mereka berpikir politik itu urusan pemerintah – tidak ada hubungannya dengan mereka dan mereka tidak boleh membicarakannya.

“Mereka juga takut membahayakan diri mereka sendiri, ini terutama berlaku untuk kaum muda yang tidak memiliki keberanian untuk mengajukan pertanyaan politik. Sayangnya, ini juga berarti mereka tidak akan banyak memikirkan masalah sosial dan hak-hak warga negara.

Untuk itu Mai Khoi lewat lagu-lagunya mengajak warga Vietnam – tua muda dan semua kelompok sosial – peduli isu-isu politik. Karena Mai Khoi berkeyakinan semua keputusan dalam hidup warga negara dipengaruhi oleh politik. Oleh karenanya Mai Khoi mencalonkan diri menjadi anggota Majelis Nasional – agar bisa mempengaruhi kebijakan. Sayangnya, Khoi gagal pada kesempatan pertamanya.

Korban Represif

Namun Mai Khoi tidak patah arang dengan kegagalannya. Baginya, politik tidak harus sulit dan rumit. “Kami harus menginspirasi orang – khususnya kaum muda. Setiap orang harus merasa bahwa mereka dapat mencapai sesuatu, bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dan bangsa dan mereka dapat membantu meningkatkan standar hidup. Kita harus menunjukkan kepada orang muda bahwa ini penting.”

Aksi Mai menyambut kedatangan Trump yang membuatnya terusir dari Apartemen

Untuk itu Mai Koi berharap ada tempat yang diberikan bagi calon independen di Majelis Nasional berikutnya – terutama untuk kaum muda, Meskipun Koi menyadari itu hanya perubahan kecil tapi niscaya – selangkah demi selangkah – kebebasan berbicara dan berkumpul menjadi hal yang lumrah di Vietnam.

Belakangan ini memang HRW acap memberitakan – aktivis dan blogger di Vietnam sering mendapatkan serangan fisik dan hidup di bawah tekanan. Namun Mai Khoi tidak gentar dengan itu. Sebab dia meyakini melakukan hal-hal yang baik meskipun itu juga tidak sederhana. “Di Vietnam tidak ada kepastian hukum, anda tidak pernah tahu apakah anda telah melewati rambu-rambu larangan,” ujarnya.

Seperti halnya di Indonesia, aktivis di Vietnam juga meributkan kepemilikan asing – sebut saja pabrik baja milik Taiwan yang diduga membuang limbah beracun ke laut. Atau tentang konflik dengan China atas Laut China Selatan. Meskipun ini tidak bersinggungan dengan kepentingan penguasa dalam negeri namun yang meributkannya bisa ditangkap.

Memang, meskipun Vietnam tampil sebagai kekuatan ekonomi yang baru bangkit namun tetap menerapkan sensor yang ketat terhadap media. Sejumlah aktivis pro-demokrasi kerap dipenjara, dipukuli dan diancam.

Saat Trump berkunjung ke negaranya, November 2017 lalu, Mai Khoi mengangkat spanduk bertuliskan “Piss on you Trump” di sebuah rute yang rencananya dilalui iring-iringan mobilnya. “Saya hanya memprotes seperti halnya orang-orang Amerika memprotes, saya tidak melakukan kesalahan apa pun,” ujarnya.

Setelah demonstrasi itu, Mai Khoi dan suaminya diberi tahu mereka tidak boleh tinggal lagi di apartemen yang ditempatinya di ibu kota Vietnam. Tapi Mai Khoi menganggapnya sebagai risiko sebagai seorang aktivis. Dan Mai Kho mengaku akan terus memperjuangkan kebebasan berpendapat dan berkumpul yang menjadi barang mewah di negeri yang dikuasai oleh Partai Komunis Vietnam itu.

Beruntunglah Indonesia yang tidak sempat dikuasai oleh pemerintahan komunis. []

Dari berbagai sumber

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here