Kritik terhadap KPK

0
261
Hakim tunggal Cepi Iskandar memutus gugatan praperadilan Setya Novanto terhadap KPK.

KEKALAHAN KPK dalam sidang gugatan praperadilan yang dimohonkan Setya Novanto, bisa jadi, adalah antiklimaks terhadap lembaga pemberantas korupsi tersebut. Sebab, diterimanya permohonan Setya Novanto oleh hakim tunggal Cepi Iskandar, karena kesalahan KPK yang sangat elementer.

Misalnya berita acara penyitaan barang bukti untuk perkara Setya Novanto ternyata copy paste dari perkara Andi Agustinus. Untuk perkara yang sama, copy paste boleh saja dilakukan, tetapi tidak bisa mentah-mentah tanpa menyebut untuk perkara siapa barang bukti itu disita. Kalau hanya untuk Andi Agustinus, ya, hanya untuk dirinya sajalah hal itu berlaku. Tidak bisa digunakan untuk orang lain. Kecuali jika di berita acara dicantumkan beberapa nama termasuk nama Setya Novanto.

Itu adalah kesalahan administratif dari serangkaian kesalahan elementer lain.

Kesalahan ini terus terang sangat memalukan untuk ukuran lembaga. Karena ini mencerminkan tingkat profesionalitas. Kalaupun Setya Novanto tidak mengajukan praperadilan, kita tak begitu yakin di persidangan pengadilan tipikor nanti, hal kecil ini tidak akan menyandung kekuatan dakwaan KPK.

Sebab, dalam setiap persidangan pidana, hal pertama yang diserang oleh terdakwa dan pengacaranya adalah akurasi dan kecermatan surat dakwaan. Surat dakwaan jaksa yang menjadi basis pemeriksaan dalam persidangan biasanya langsung dituduh sebagai dakwaan yang lemah dan tidak cermat (obscuur libel). Kalau serangan pertama berhasil, dakwaan ditolak hakim.Tapi kalau gagal, baru berlanjut ke serangan lain untuk mematahkan argumentasi dakwaan.

Hal sepele seperti ini mustahil tidak dipahami KPK. Sebab bagian penindakan KPK diisi oleh penyidik dan penuntut yang sudah pasti berpengalaman. Makanya sulit bagi kita untuk memahami mengapa kekeliruan seperti ini terjadi. Gegap-gempita pengusutan megakorupsi e-KTP ini terkesan menjadi tidak berarti, meskipun secara hukum KPK masih bisa menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

Mungkin kekeliruan ini bukan institution error, tapi rasa-rasanya lebih dari sekadar human error.

Sensitifitas KPK juga terkesan lemah. Dalam menangani semua perkara korupsi, KPK memang harus sangat cermat dan berhati-hati. Tetapi, dalam kasus E-KTP, apalagi dengan tersangka Setya Novanto, semestinya tingkat kecermatan dan kehati-hatian itu lebih tinggi lagi.

Dukungan publik yang sebegitu besar dan massif ketika KPK dilanda berbagai guncangan untuk mendegradasi keberadaannya, jangan diartikan hanya sebagai pembelaan. Sebab di balik itu terkandung harapan besar masyarakat untuk bisa menyelamatkan negara dari cengkeraman korupsi. Harapan itu hanya bisa dijawab dengan bekerja dengan benar. Ya, minimal bekerja dengan benar, kalau belum bisa bekerja maksimal.

Sebab eksistensi KPK, yang dibiayai dengan uang negara itu, tidak diukur dengan seberapa besar rakyat mendukungnya, tapi pada kemampuannya bekerja dengan benar melaksanakan tugas pokok yang dipercayakan negara kepadanya.

Kita tidak menginginkan, segala argumentasi dan provokasi untuk menegasikan keberadaan KPK menemukan relevansinya akibat kesalahan KPK sendiri. Kita khawatir, kesalahan tersebut memicu antiklimaks dukungan rakyat kepada KPK.

Negara ini butuh KPK. Itu pasti. Tetapi negara ini lebih butuh penegakan hukum yang dilakukan secara benar, serius dan tidak terkesan main-main.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here