KTT BRICS – Persekutuan yang Tidak Bersatu (3)

0
157

Nusantara.news – Para pemimpin dari lima kekuatan ekonomi dunia BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan bertemu di negara bagian Goa, India Barat pada 15 Oktober 2016 yang lalu.

Bertemu dalam KTT Tahunan, Pimpinan Negara-negara BRICS membahas kemampuan mereka untuk membentuk dialog global mengenai politik internasional dan keuangan yang semakin sedang dipertanyakan.

Perdana Menteri India Narendra Modi dan pemimpin BRICS lainnya, Presiden Brasil Michel Temer, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma menghadapi tugas sulit untuk menegaskan pengaruh mereka sebagai kekuatan ekonomi.

Bukan hanya mampu saling bersaing dalam perdagangan tapi juga bisa membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara dalam kelompok BRICS.

BRICS ialah kelompok mewakili 40% dari populasi dunia dan seperempat ekonomi dunia yakni USD 16.6 triliun.

Akan tetapi BRICS tengah berjuang mengatasi perlambatan ekonomi dan persoalan politik di Suriah, Laut Cina Selatan dan India di dalam perang melawan terorisme.

Posisi BRICS sendiri atas persoalan Politik dunia tesebut mendukung kebijakan-Rusia di Suriah, Cina di Laut Cina Selatan dan India di dalam perang melawan terorisme.

Cina dan Rusia berduet sebagai Pengimbang

Di sela KTT 2016, Presiden Cina Xi Jinping juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Presiden Xi Jinping menegaskan, Cina dan Rusia tergolong negara anggota tetap PBB dan negara pasar baru, dan harus terus bersekutu dalam perang dingin.

Untuk itu kedua negara perlu mempererat koordinasi dalam kerangka multilateral, antara lain PBB, Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) dan negara-negara BRICS.

Karena kedua negara ingin bersama-sama mendorong situasi internasional berkembang ke arah yang lebih adil dan rasional, memelihara kepentingan negara-negara pasar baru dan negara-negara berkembang.

Presiden Xi Jinping menunjukkan, selama KTT pemimpin G20 di Kota Hangzhou, para pemimpin negara BRICS telah mengadakan pertemuan informal, bertukar pendapat secara mendalam mengenai kerja sama antara negara-negara BRICS dan mencapai sejumlah kesepahaman penting.

Cina mengharapkan pertemuan ke-8, pemimpin negara-negara BRICS dapat mencapai hasil positif, menginjeksi vitalitas baru kepada perkembangan kerja sama negara-negara BRICS.

Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan menyatakan bahwa ia merasa senang atas kontak erat antara kedua negara di tingkat pemimpin negara dan di berbagai bidang, hal itu sangat penting bagi perkembangan kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.

Cina adalah mitra ekonomi yang penting, pihak Rusia bersedia bersama dengan pihak Cina untuk meningkatkan hubungan kedua negara. Apalagi setelah Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan mengutamakan kepentingan nasional (American First) untuk make America great again. Kedua negara sepakat mengantisipasinya.

Cina sudah menguasai WTO, dan GDP terbesar di dunia, saat ini. Tekad Trump kembali membangun kejayaan AS dibuktikan, walaupun belum dilantik, menaikkan suku bunga Feed yang berekses pada ekonomi Cina. Cadangan Devisa Cina turun dalam 5 bulan berturut-turut, sejak Maret 2011, ekses dari penguatan USD.

Cadangan Devisa Cina akhir November 2016 turun dari 69,06 Miliar USD menjadi 3.052 Triliun USD. Cina negara paling banyak memegang USD, dipastikan akan melepas USD untuk menstabilkan nilai Yuan. Cina sudah mulai mengencangkan kendali uang yang keluar dari negara tersebut. Celakanya hal itu mengundang spekulan ada potensi arus modal keluar secara besar-besaran dari Cina khususnya investor dari AS.

Pelemahan nilai tukar Yuan hingga lebih dari 5 persen sepanjang tahun ini telah menimbulkan kecemasan bahwa nilai tukar Yuan akan melemah lebih lanjut. Ini pun memunculkan tanda tanya di kalangan trader terkait seberapa lama pemerintah Cina bisa menjaga nilai tukar Yuan sementara cadangan devisa terus tergerus, dan Dollar AS terus menguat.

Cadangan emas Cina turun cukup tajam menjadi 69,785 Miliar Dollar AS per akhir November 2016. Padahal, pada akhir Oktober 2016 cadangan emas Cina tercatat sebesar 75,348 Miliar Dollar AS.

Perlambatan ekonomi Cina merupakan ancaman perekonomian dunia. Di saat tren Nasionalis Populisme menjadi gejolak perubahan dunia, dimana Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) karena merasa dirugikan, dan akan melakukan konsolidasi internal perekonomian Inggris. Trump (AS) juga akan konsentrasi di dalam negeri dan memproteksi ekonominya, termasuk produk-produk dari Cina.

Masa Depan BRICS dan Orientasi Cina

Bisa dikatakan bahwa negara-negara BRICS dibuat sibuk dengan persoalan masing-masing negaranya, sehingga tidak solid, dan tidak fokus lagi untuk menyamakan kepentingan persekutuannya, walau semangat itu tetap ada pada KTT bulan Oktober 2016 ini. Perubahan global akan cenderung menjadi deglobalisasi, dimana masing-masing negara mengutamakan kepentingan nasionalnya.

Langkah Inggris juga akan diikuti oleh Belanda, Austria, dan Italia, serta Perancis, sehingga Uni Eropa terancam bubar.

Cina yang sedang investasi besar-besaran di Afrika, dengan skema Turnkey Project dimana investasi dengan syarat 1 paket mulai dari top management, pendanaan, materiil mesin, tenaga ahli, dan buruh dari Cina di Afrika skema ini relatif sukses, dan terjadi migrasi besar-besaran dari Cina. Di Indonesia juga sudah terjadi, walau secara diam-diam dan hanya diketahui elit, karena pemerintah tidak transparan dalam hal investasi Cina di Indonesia. Disinyalir banyak skema-skema investasi Cina di Indonesia yang merugikan bangsa dan negara Indonesia. Namun elit negeri ini telah bersekutu atau sering kita sebut menjadi Komprador. Pada gilirannya akan memicu perlawanan dari rakyat seperti gerakan 4/11 dan 2/12, yang dipicu oleh penistaan agama oleh Ahok yang juga kandidat Gubernur DKI Jakarta 2017 – 2021.

Di Indonesia khususnya, perlu dipertanyakan posisi etnis Cina yang menguasai sebagian besar perekonomian di Indonesia. Pernyataan pengusaha Cina, Soekanto Tanoto di negeri Cina: “Indonesia adalah ibu tiri dan Cina sebagai ibu kandung”, telah menunjukan posisi etnis Cina yang hanya ambil manfaat secara ekonomi di Indonesia. Sementara jika bermasalah, akan kabur ke luar negeri. Seperti krisis 98 BLBI yang dikucurkan pemerintah, dinikmati segelintir orang (Cina) justru ditanggung oleh rakyat Indonesia dengan membayarkan utang negara. Sedangkan bankir/pengusaha penerima BLBI justru kabur ke luar negeri. Kemajemukan (ke-bhinnekaan) kita semu selagi tidak ada ketulusan dalam melakukan kohesi sosial dari etnis Cina.

Satu persen penduduk memegang 51% aset dari perekonomian Indonesia, sehingga kesenjangan sosial menganga (Indeks Gini 0,41), dan jumlah rakyat miskin semakin banyak. Pada gilirannya akan menjadi masalah dengan dipicu kasus Ahok sentimen anti Cina merebak. Apalagi dengan kehadiran investasi Cina diboncengi oleh buruh Cina yang konon digaji Rp 15 juta/bulan. Ekspansi ekonomi dengan bahasa investasi Cina suatu ancaman bagi Indonesia. Dunia sudah belajar banyak tentang kiprah Cina di Afrika, Zimbabwe dan Angola yang dipaksa menggunakan Yuan sebagai mata uangnya karena tidak bisa membayar utang. Bagaimana dengan Indonesia?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here