Kualitas Legislasi Memprihatinkan

0
100

Nusantara.news, Jakarta – Polemik pasal 427A huruf c Undang-undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terkait penambahan Pimpinan MPR, cukup untuk membuktikan kualitas legislasi atau kualitas perundang-undangan yang ada. Bagaimana mungkin DPR dan juga pemerintah menyamakan dua hal yang berbeda, yaitu antara “suara terbanyak” dan “kursi terbanyak?” Fakta menunjukkan pula cukup banyak undang-undang yang masuk meja “pengadilan” Mahkamah Konstitusi (MK). Hukum atau perundang-undangan adalah acuan kepastian, acuan keteraturan, acuan ketertiban. Kualitas legislasi seperti ini cukup memprihatinkan.

Polemik Pasal 427A UU MD3

Bagaimana bisa DPR dan Pemerintah kompak melahirkan kualitas pasal seperti pasal 427A UU MD3 seperti itu? Bagaimana bisa terjadi yang dimaksud adalah “A” tetapi yang terealisasi adalah “B”. Bagaimana bisa  terjadi yang dimaksud adalah “suara terbanyak” tetapi yang terealisasi adalah “kursi terbanyak?” Bagaimana bisa terjadi yang seharusnya dilantik menjadi Wakil Ketua MPR adalah kader Partai Amanat Nasional  (PAN) tetapi yang terealisasi dilantik adalah Iskandar Muhaimin yang merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Bunyi pasal 427A huruf c itu adalah sebagai berikut,  penambahan wakil ketua MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2014 urutan ke-1 (satu), urutan ke-3 (tiga), serta urutan ke-6 (enam) dan penambahan wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diberikan kepada partai yang memperoleh suara terbanyak di DPR dalam pemilihan umum Tahun 2O14 urutan ke-1 (satu).

Partai yang memperoleh suara dalam pemilihan umum tahun 2014, urutan ke satu adalah PDIP yang memperoleh 23.681.471 suara

Partai yang memperoleh suara dalam pemilihan umum tahun 2014, urutan ke tiga adalah Gerindra yang memperoleh 14.760.371 suara

Sedang partai yang memperoleh suara dalam pemilihan umum tahun 2014, urutan ke enam adalah PAN yang memperoleh 9.481.621 14.760.371 suara

PKB sendiri merupakan partai yang memperoleh suara dalam pemilihan umum tahun 2014 urutan ke lima yakni memperoleh 9.481.621 suara.

Dalam bagian penjelasan UU tersebut bunyi pasal 427A ini dinyatakan “cukup jelas.” Penegasan di bagian penjelasan ini membutikan  bahwa UU ini dan seluruh pasal-pasalnya sebelumnya diasumsikan sudah melalui proses check and recheck. Bagi media, jika sudah dilakukan check and recheck berarti semua berita sudah benar, dan oleh sebab itu siap cetak atau siap tayang. Bagi DPR dan pemerintah, jika sudah dilakukan proses check and recheck maka artinya siap dibuat nomor, dicatatkan dalam lembaran negara untuk selanjutnya siap diberlakukan.

Lalu mengapa dalam pemberlakuannya bukan kader PAN yang dilantik menjadi Wakil Ketua MPR sesuai bunyi pasal 427A? Mengapa yang dilantik adalah Iskandar Muhaimin yang merupakan kader PKB?

Dilihat dari perolehan suara, PKB memang memperoleh  suara lebih besar dari perolehan suara PAN. Oleh sebab itu dari segi perolehan suara, PKB berada di urutan ke lima sedang PAN yang memperoleh suara lebih kecil berada di urutan ke enam.

Tetapi dari segi perolehan kursi di DPR, PAN di urutan ke lima dengan 49 kursi, sedang PKB berada di urutan ke enam dengan 47 kursi.

Pertanyaannya, apakah mungkin pemerintah dan DPR tidak mengerti bahwa jumlah suara yang diperoleh suatu partai dalam pemilu tidak berbanding lurus atau tidak ekuivalen dengan jumlah kursi?

Bukankah DPR atau pemerintah yang membuat UU Pemilu, bahwa perhitungan kursi ditentukan oleh bilangan pembagi pemilih atau BPP yang diperoleh dari jumlah suara di dapil tertentu dibagi kuota kursi yang ditetapkan? Bukankah DPR dan pemerintah juga yang membuat bahwa jumlah pemilih dan kuota kursi di suatu dapil berbeda dengan jumlah pemilih dan kuota kursi di dapil lain?

Atau apakah DPR dan pemerintah kurang teliti? Jelas tidak, karena dalam bagian penjelasan UU MD3  dinyatakan bahwa pasal 427A “cukup jelas.” Lalu apa masalahnya? Yang ini adalah kesalahan.

Kualitas Legislasi

Bukan hanya pasal 427A huruf c itu saja yang bermasalah dari UU MD3. Tiga pasal lain dalam UU itu, saat ini dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Pertama Pasal 73, Ayat (3) berbunyi, Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (4) b: Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

Ayat (5): Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.

“Memanggil paksa” dan “menyandera”, adalah kosa kata khas polisi. Pemanggilan paksa itu bisa dikenakan kepada “setiap orang” termasuk rakyat yang memilih anggota DPR itu sendiri. Sebuah pasal yang terbuka ditafsirkan DPR bersikap habis manis sepah dibuang, habis memilih rakyat diterkam.

Kedua, Pasal 122 huruf k berbunyi, mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Ada dua hal yang patut dicermati dari pasal ini. Pertama, DPR   mengambil langkah hukum. Mengambil langkah hukum seharusnya merupakan wilayah penegak hukum. Kemudian, kata “merendahkan,”  apa defisi merendahkan?

Pasal 245 Ayat (1): Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Ayat (2): Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Pasal ini sebelumnya sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi dihadirkan kembali.

Kualitas legislasi ini sangat patut menjadi perhatian karena begitu banyak UU yang mengalami uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan uji materi, dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni pengujian terhadap isi materi undang-undang atau norma hukum (pengujian materiil) dan pengujian terhadap prosedur pembentukan undang-undang (pengujian formil).

Dalam praktiknya, pengujian materiil dan pengujian formil dapat dilakukan bersamaan oleh Pemohon yang sama.

Dari tahun ke tahun, perkara pengujian undang-undang (PUU) yang diregistrasi MK cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2003 – 2010 perkara PUU masih di kisaran 24-86 perkara. Tahun 2012 – 2015, perkara cenderung mengalami peningkatan.

Pada 2012, perkara PUU yang diregistrasi meningkat signifikan, yaitu sebanyak 118 perkara. Kemudian pada 2013, menurun menjadi sebanyak 109 perkara, dan pada 2014 dan 2015 kembali meningkat masing-masing menjadi 140 perkara. Sementara, pada 2016, terdapat penurunan perkara pengujian undangundang yang diregistrasi menjadi sebanyak 111 perkara. Terakhir pada 2017, terdapat penurunan perkara pengujian undangundang yang diregistrasi yakni sebanyak 102 perkara. Jumlah perkara pengujian UU yang diregistrasi sejak 2003 – 2017 sebanyak 1.134 perkara.

Total perkara PUU yang ditangani MK sejak 2003 hingga 2017 sebanyak 1.134 perkara dan telah diputus sebanyak 1.085 perkara. Adapun rincian perkara yang diputus jika diklasifikasikan berdasarkan amar putusan, sebanyak 244 perkara dikabulkan, 379 perkara ditolak, 325 perkara tidak diterima, 20 perkara gugur, 110 perkara ditarik kembali, dan terhadap 7 perkara MK menyatakan tidak berwenang. Sedangkan sisanya, sebanyak 49 perkara PUU masih dilanjutkan proses pemeriksaannya pada 2018

Dalam kasus ojek dan taksi daring (dalam jaringan) keadaanya agak berbeda. Kasusnya lebih terkait dengan ketiadaan hukum.  Awalnya ojek online diizinkan beroperasi. Ketika sudah menjamur, muncul persoalan baru terkait izin. Sampai saat ini, tidak tuntas di atas peraturan apa ojek daring diizinkan beroperasi.  Kondisinya sama dengan taksi daring, belum tuntas di atas peraturan apa taksi daring itu beroperasi.

Ketiadaan hukum itu membuat keberadaan taksi dan ojek daring bergerak di atas ketentuan yang tidak jelas. Tidak heran kalau terjadi sejumlah konflik yang menelan korban jiwa di antara sesama angkutan umum komersial. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here