Kualitas Pidato Presiden

0
197

PIDATO Presiden Joko Widodo kali ini benar-benar memancing kontroversi. Dia dianggap memprovokasi pendukungnya untuk berkelahi secara fisik. Dengan siapa? Logika umumnya, karena hal itu disampaikan kepada pendukungnya, tentu kesiapan berkelahi itu dimaksudkan untuk siap bertarung dengan pendukung kandidat lain.

Berbicara dalam rapat umum relawan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (4/8/2018) kemarin, Jokowi mengatakan, “Jangan bangun permusuhan, jangan membangun ujaran kebencian, jangan membangun fitnah-fitnah, tidak usah suka mencela, tidak usah suka menjelekkan orang. Tapi kalau diajak berantem juga berani.”

Relawan menanggapi setiap penggalan kalimat itu dengan bersorak mengiyakan. Namun khusus pada kalimat “kalau diajak berantem juga berani” relawan menyambut sangat riuh. Sehingga Jokowi terpaksa menghentikan pidatonya cukup lama. Setelah suasana reda, Jokowi melanjutkan, “Tapi jangan ngajak, loh. Tolong itu digarisbawahi. Jangan ngajak. Kalau diajak (berantem), tidak boleh takut.” Hadirin riuh kembali.

Karena pidatonya menimbulkan pro-kontra dan dinilai menghasut pendukungnya untuk berkelahi, Jokowi membantah penilaian itu. “Ditonton yang komplet, dong,” ujar Presiden ketika mengunjungi atlet jetski di Ancol, Jakarta, Senin (6/8/2018).

Bisa jadi, Presiden memang tidak bermaksud membakar emosi pendukungnya. Menghasut atau tidak, yang jelas relawan Jokowi pasti akan melawan jika diganggu. Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi ( Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, jajarannya siap untuk menjalankan arahan Presiden. Katanya, relawan akan berkampanye dengan santun. Tapi, jika diajak berkelahi tidak akan menghindar. “Kita adalah petarung-petarung,” ujarnya.

Sekali lagi, Presiden mungkin tidak berniat memprovokasi. Kita berbaik sangka saja, Presiden tentu tak mau jika Pilpres nanti berdarah-darah.

Tapi, wajib kita pertanyakan, mengapa kata “berantem” dan “jangan takut (diajak berantem)” itu terucapkan dalam pidato seorang kepala negara.

Ini semua bersumber dari gaya pidato Jokowi. Hampir setiap berpidato, Jokowi sering melakukan improvisasi di luar teks. Ada kesan Presiden seperti tak mau terbelenggu dengan naskah pidato. Ketika berbicara bebas, Jokowi memang mampu memainkan diksi-diksi yang menarik perhatian.

Gaya ini berbeda dengan beberapa presiden terdahulu. Pak Harto misalnya sangat ketat dan setia pada naskah. Praktis tak pernah Soeharto berpidato, apalagi yang resmi, tanpa teks pidato yang disiapkan Sekretariat Negara. Penyiapan naskah pidato pun dilakukan ekstrateliti, dan ditulis oleh pakar-pakar terbaik di bidangnya.

Soeharto berbicara tanpa teks hanya ketika pertemuan santai di depan petani,  nelayan atau ketika menerima tamu di peternakan pribadinya di Tapos, Bogor. Itu pun, karena pengalaman panjangnya menjadi presiden, Pak Harto mampu berbicara soal teknis secara sangat rinci.

Susilo Bambang Yudhoyono juga disiplin dengan teks pidato. Hanya saja, karena perkembangan teknologi, belakangan dia tidak lagi membacakan hard-copy, melainkan menggunakan teleprompter yang ditempatkan sekitar satu meter di depannya. Dengan demikian, SBY bisa beraksi dengan berbagai ekspresi seolah-olah tanpa teks.

Saking setianya pada teks, SBY pernah berhenti sejenak ketika menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang parpipurna DPD, 19 Agustus 2009, gara-gara teleprompter-nya mati. Menunggu alat itu kembali normal, SBY tak melakukan improvisasi untuk memecah keheningan.

Bahkan untuk sekadar jumpa pers pun, SBY selalu menggunakan teleprompter  agar tak salah berkata-kata. Konsistensi membaca pidato sesuai teks membuat para presiden itu nyaris tak pernah salah ucap.

Sebaliknya, Jokowi karena gemar berpidato tanpa teks, sering salah ucap. Ketika membuka Pekan Olahraga Santri dan Seni antar Pondok Pesantren Nasional (Pospenas) VII di Stadion Maulana Yusuf, Serang, 22 Oktober 2016, Jokowi keliru menyebut jalan tol Serang-Panimbang menjadi Serang-Patimbang.

Mendengar kesalahan itu, hadirin bergemuruh. “Ya udah, pokoknya itulah. Emang presiden nggak boleh salah,” kilah Jokowi. Dia justru menambahkan, “Di Yahukimo juga saya salah nyebut. Saya bilang Yakuhimo. Langsung pada teriak, he he he.”

Mungkin orang maklum pada kekeliruan kecil itu. Tetapi, jabatan presiden adalah posisi di mana orang tak boleh melakukan kesalahan sekecil apa pun, termasuk soal pidato. Ucapan presiden di depan publik harus tanpa cela.

Sebab, pidato presiden lebih dari sekadar orasi seremonial. Pidato presiden, baik yang resmi maupun tidak, adalah catatan kebijakan negara yang mesti terdokumentasi dengan baik. Sebab, itu adalah bagian produk sejarah politik suatu pemerintahan. Untuk mempelajari lansekap dan latar belakang kebijakan Orde Baru misalnya, terdapat referensi lebih dari 4.200 naskah pidato yang disampaikan Presiden Soeharto dalam berbagai acara kenegaraan.  Semua naskah itu terawat dengan baik dan diawetnya dalam bentuk microfilm.

Kekeliruan seperti ini bisa menjatuhkan kredibilitas presiden. Sebab kredibilitas itu antara lain diukur dari akurasi. Sebagai representasi negara, presiden dalam semua hal harus akurat.

Itu baru soal akurasi, belum lagi pilihan diksi. Diksi “berantem” atau “jangan takut (kalau diajak berantem) jelas bukan pilihan kata yang layak keluar dari mulut seorang presiden. Apa pun konteksnya, dan apa pun bunyi lengkapnya, kata itu tak pantas.

Menurut kita, kalimat Presiden itu seharusnya berbunyi “kalau diajak berantem, kalian mengalah”. Itu lebih menyejukkan, meredakan emosi dan terdengar bijaksana.

Kekeliruan seperti itu bisa teratasi jika Jokowi mulai membiasakan diri untuk berpidato sesuai naskah yang disiapkan pembantunya. Sebab dia bukan Bung Karno yang memang orator ulung dengan pilihan kata sempurna. Dia bukan pula Abdurrahman Wahid yang –selain karena keterbatasan fisik—spektrum pengetahuannya amat luas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here