Kucuran KUR Rp81,9 T Tanpa Agunan untuk UMKM

0
223

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah siapkan dana untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada 2017 sebesar Rp110 triliun naik dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp100 triliun untuk menopang perekonomian rakyat. Sebanyak 81 persen kredit tanpa agunan itu, dialokasikan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan ini tentu sangat ditunggu oleh pelaku UMKM yang didominasi pengusaha bermodal cekak dan sulit akses ke perbankan.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Anak Agung Gede Ngurah Prayoga, di Kabupaten Malang, Selasa (24/1/2017) mengatakan, KUR tahun ini kami naikkan nominalnya menjadi Rp110 triliun, dengan harapan usaha rakyat ini tumbuh dan berkembang guna menopang perekonomian, termasuk di tingkat paling kecil.

Hanya saja dalam distribusi penyaluran KUR, patut diawasi dengan ketat. Jangan lagi ada kesan tidak tepat sasaran yang justru memperkuat legitimasi UMKM akrab dengan kredit macet. Jika itu yang terjadi, ketahanan ekonomi rakyat dipertaruhkan. Apalagi data pertumbuhan UMKM terus bertambah. Pada 2017, diperkirakan ada 59 juta UMKM di Indonesia.

Khusus untuk pinjaman UMKM, Menkop bahkan menegaskan tidak perlu agunan. Warning ini sudah dilontarkan kepada pihak perbankan sebagai wujud dukungan kepada pemerintah “Saya sudah ‘wanti-wanti’ kepada pemberi kredit (perbankan) untuk tidak meminta agunan (jaminan). Jangan sampai nasabah UMKM ini diminta agunan karena aturannya tanpa agunan apa pun,” tegas Puspayoga.

Namun aturan itu tidak berlaku Untuk KUR retail. Pinjaman yang dikucurkan bisa lebih dari Rp25 juta, bahkan hingga Rp500 juta dengan bunga pinjaman sebesar 9 persen. “Kalau yang KUR retail, harus ada jaminannya,” urainya.

Menyinggung kredit (KUR) macet, Puspayoga mengakui pemilik UMKM sangat disiplin dalam membayar angsuran kreditnya. Sejak dikucurkan pada tahun lalu, angka kredit macetnya sangat kecil, yakni hanya 0,3 persen dari KUR yang dikucurkan sebesar Rp100 triliun.

“UMKM ini tidak pernah ‘ngemplang’ atau tidak membayar angsuran dengan sengaja. Kalaupun ada yang belum membayar berarti kondisi usahanya memang sedang seret. Mereka tidak pernah ‘ngemplang, kok,” paparnya. Besaran kredit macet yang hanya 0,3 persen masih jauh dari batas toleransi yang rata-rata 5 persen. “Yang kreditnya sering macet pembayarannya itu justru usaha yang besar-besar,” sambungnya.

Keberpihakan pemerintah pada sektor riil ini semoga saja terus berlanjut. Sebab UMKM sudah membuktikan tahan terhadap goncangan krisis global. Setidaknya, perbankan bisa sedikit menghilangkan rasa was-was akan kredit macet jika yang mengajukan UMKM.

Menurut data Kajian Ekonomi BI Regional Jawa Timur 2016), skala usahanya, kredit UMKM usaha menengah, pertumbuhan kredit tertinggi terjadi pada usaha kecil (dari 11,02 persen-yoy menjadi 15,03 persen. Namun demikian, dari sisi jumlah debitur penerima kredit terbanyak adalah usaha mikro (1,82 juta debitur, share 88,50 persen), diikuti usaha kecil (187,02 ribu debitur, share 9,07 persen), dan usaha menengah (50,19 ribu debitur, share 2,43 persen). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here