Kuda Hitam di Pilpres 2019

0
345

Nusantara.news, Jakarta – Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terpolarisasi ke dalam dua kutub: Jokowi dan Prabowo. Bila berpusat pada dua kutub itu, tandanya bangsa ini belum move on sekaligus tengah mengalami krisis kader pemimpin nasional. Tentu ini ironi, karena itu artinya cadangan atau stok anak bangsa yang bermutu, nyaris tidak ada. Kalau pun ada, sebatas disebut-sebut sebagai “ban serep” (cawapres) untuk Jokowi dan Prabowo.

Kalau terpolarisasi dalam dua kutub Jokowi dan Prabowo saja dianggap belum move on, apalagi kalau ada wacana menduetkan keduanya. Itu boleh saja tetapi gagasan tersebut seperti memutar jam ke belakang. Sangat tidak maju: bagi demokrasi dan kaderisasi politik. Lebih-lebih dengan adanya sesumbar jumawa soal capres tunggal: mubazir, biaya demokrasi yang besar hanya untuk kompetisi melawan kotak suara.

Karena itu, penting dan perlu didukung adanya kutub baru yang mengusung anak bangsa yang memiliki rekam jejak baik untuk tampil menjadi alternatif. Ini untuk kesegaran berpolitik sekaligus mendinamisasi kehidupan politik bangsa, di samping sebagai proses edukasi agar terus terjadi regenerasi. Tampilnya kuda hitam tentu positif guna menghadirkan semarak pesta demokrasi rakyat lima tahunan. Dengan semakin banyak calon pemimpin yang tampil, selain akan menumbuhkan spirit berdemokrasi lebih kompetitif, juga memberikan pilihan yang variatif dan leluasa bagi rakyat.

Siapa Kuda Hitam di Pilpres 2019?

Istilah kuda hitam (dark horse) dalam sejarahnya mengesankan sifat yang misterius dan serba tidak terduga. Kuda hitam adalah kompetitor yang sepak terjangnya belum terbaca, namun menyimpan bakat dan potensi luar biasa sehingga potensial menang secara tak terduga. Dalam politik, kuda hitam adalah sebutan bagi seorang calon yang tidak diperhitungkan sebelumnya namun tiba-tiba namanya melejit dan di luar dugaan mampu memenangi sebuah kompetisi politik.

Jika dilihat dari pengertian di atas, dan berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, sejauh ini muncul tiga nama yang menonjol dan berpotensi menjadi kuda hitam di Pilpres 2019. Mereka adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hanya saja, hingga saat ini elektabilitas mereka masih di bawah 5 persen. Ketiga nama itu masih terpaut jauh dari elektabilitas Jokowi (40,6 persen) dan disusul Prabowo (22,7 persen).

Pun begitu, hasil survei lembaga Median, LSI Denny JA, dan PolMark menyatakan 30 – 40 persen publik menginginkan tokoh alternatif selain Jokowi dan Prabowo. Hal ini menandakan, peluang kuda hitam tetaplah besar. “Soal siapa figur alternatif itu, kami belum konsolidasi ke satu tokoh, yang pasti siapa yang dianggap mampu menyelesaikan himpitan hidup, dan mampu meyakinkan kepada publik bahwa harga sembako dan tarif listrik tidak lagi mahal, itu yang dipilih,” ujar Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, bulan lalu.

Terlebih, dari berbagai survei perihal elektabilias capres, Jokowi dan Prabowo berada di titik yang belum aman. Pasalnya, trend elektabilitas Jokowi terus turun dari 60 persen pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kurang dari 50 persen. Bandingkan dengan presiden sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang elektabilitasnya stabil di kisaran 60 persen sebelum memasuki Pilpres periode keduanya tahun 2009. Sementara elektabilitas Prabowo meski terpaut di bawah Jokowi, tapi cenderung.

Memang, di tengah moncernya elektabilitas Jokowi saat ini, tidak mudah untuk mencari figur yang mampu menandinginya. Apalagi, banyak partai yang rela mendukung Jokowi sebagai capres 2019. Juga, menantang kekuatan Prabowo yang digadang-gadang maju lewat koalisi partai yang dikenal militan dan cerdas dalam menggaet suara, bukan perkara gampang.

Siapa kuda hitam di luar Jokowi dan Prabowo?

Namun logika penting yang harus dipahami, elektabilitas tidak menjadi jaminan petahana akan melenggang mulus dalam Piplres 2019. Logika ini mudah dianalisis. Belajar dari pengalaman Jokowi sebelum mencalonkan menjadi capres 2014, popularitasnya kalah jauh dari Prabowo Subianto yang sudah terlebih dahulu mendeklarasikan menjadi capres. Bahkan kampanyenya sudah memenuhi ruang publik dan media. Prabowo dianggap tanpa hadangan menuju RI-1 waktu itu. Namun Jokowi mampu membalikkan anggapan tersebut.

Begitu pula saat Pilpres 2004, pasangan SBY-Jusuf Kalla (JK) yang didukung partai gurem sanggup mengalahkan raksasa politik Megawati-Hasyim Muzadi yang didukung partai-partai kakap. Setali tiga uang, kita masih ingat pilkada DKI 2017 silam di mana petahana kalah dari Anies Baswedan. Padahal sebelum mencalonkan, Anies kalah pamor oleh Ahok.

Dengan pengalaman seperti itulah, bukan tidak mungkin Jokowi dan Prabowo bisa ditandingi oleh figur-figur alternatif. Bukankah seperti kata ahli politik Otto von Bismarck (1815-1898), politik adalah seni kemungkinan? Seni politik ibarat berada di tapal batas yang sangat tipis antara kepastian dan ketidakpastian. Dengan rentang setahun tahun, maka hal yang dianggap tidak mungkin terjadi bisa saja terjadi. Kejutan politik boleh jadi bermunculan.

Karena itu, kita mesti jeli melihat kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi: termasuk kans bagi si kuda hitam. Pengalaman beberapa kali pilpres dan pilkada menunjukkan, kecenderungan preferensi pilihan publik terhadap kandidat lebih kepada ketokohannya, tanpa melihat seberapa besar elektabilitas menurut survei atau seberapa banyak partai yang mendukung.

Peluang Anies, Gatot, dan AHY Sebagai Kuda Hitam

Katakanlah kuda hitam itu antara Anies, Gatot, ataupun AHY. Ketiganya tentu punya kelebihan masing-masing, meski tak luput dari titik lemah. Namun, menganalisis peluang mereka sebagai kuda hitam di Pilpres 2019 adalah sesuatu yang menarik.

Anies Rasyid Baswedan, tak bisa dipungkiri dalam segala kompetensi yang dimilikinya, sedikit lebih unggul dibanding kandidat lain dan berpotensi menjadi calon kuat untuk berhadapan dengan Jokowi jika Prabowo tidak maju lagi pada Pilpres 2019 nanti. Daya kejut dan popularitasnya kian melesat utamanya saat menjadi orang nomor satu di DKI. Bahkan, pasca-insiden penghadangan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terhadap Anies pada saat final Piala Presiden 2018 beberapa waktu lalu, simpati politik terhadap Anies menguat.

Tak heran, Survei Indo Barometer pada akhir Januari 2018 lalu menyebut Anies sebagai salah satu kandidat yang berpotensi menjadi kuda hitam di Pilpres 2019. Dalam survei tersebut, jika menggunakan skema 3 calon presiden, posisi Anies berada di atas kandidat-kandidat lain selain Jokowi dan Prabowo.

Di samping itu, beberapa bulan terakhir nama Anies Baswedan memang menjadi penghias utama pemberitaan di berbagai media. Banyak kebijakan dan gimik politik di ibukota yang mengundang perdebatan dan pergunjingan di sana sini, mulai dari realisasi janji kampanye, penataan Tanah Abang, hingga upaya penanganan banjir di ibukota. Namun, berbagai persoalan dan kontroversi tersebut nyatanya berdampak positif bagi popularitas Anies. Nama Anies menjadi terkerek di panggung politik nasional.

Hanya saja, peluang Anies maju akan sulit karena selain tak mungkin menjadi rival bagi Prabowo yang berjasa mengantarkannya ke Balaikota, juga nampaknya Anies akan memenuhi janjinya sebagaimana yang ia sampaikan saat debat Pilgub DKI. Dirinya berkomitmen untuk fokus memimpin DKI hingga tuntas. Jika pun Anies maju, kekurangannya punya basis suara yang sama dengan Prabowo. Keduanya seakan terkunci oleh persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented dari kalangan kanan.

Dari kiri: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, dan Gatot Nurmantyo. Inikah kuda hitam itu?

Kita beralih ke Gatot Nurmantyo. Dia memang memiliki daya pikat tersendiri. Kekuatan terbesar Gatot adalah dari sisi popularitas, penerimaan masyarakat sipil terhadap sosoknya, kedekatannya dengan kelompok Islam, dan tentu saja karena punya elektabilitas yang lumayan tinggi. Ditambah, saat memimpin TNI, ia telah membuktikan kepemimpinannya berhasil sehingga menempatkan kepercayaan publik terhadap TNI paling tinggi yaitu 90 persen, dibanding lembaga lainnya.

Selain itu, rekam jejaknya di bidang militer akan sangat menjaga situasi nasional. Selama dua periode kekuasaan SBY dan digdayanya Soeharto misalnya, tidak ada guncangan politik yang besar. Sebagai jenderal, SBY dan Pak Harto sangat baik dalam menciptakan situasi politik yang kondusif. Bandingkan dengan 3 tahun awal pemerintahan Presiden Jokowi yang penuh guncangan, baik di DPR maupun dari masyarakat. Magnet Gatot tentu makin kuat di tengah kerinduan publik terhadap sosok presiden berlatar militer di tengah kepemimpinan sipil saat ini yang penuh masalah, lemah, dan kurang pro-rakyat.

Namun, sama seperti Anies, Gatot kemungkinan akan menjadi momok bagi Prabowo. Pasalnya, mantan KSAD ini bisa mencuri basis pemilih Prabowo. Disinyalir, Gatot memiliki karakteristik dan basis suara yang sama dengan Prabowo. Ia juga dekat dengan kelompok pemilih dari kalangan muslim yang selama ini mendukung Prabowo. Dengan potensi ini, tak heran Gatot juga dilirik Jokowi sebagai cawapres agar kubu petahana bisa memperluas basis dan corak pemilih dari pihak lawan sehingga diharapkan dapat menggembosi kantong suara Prabowo.

Sayangnya, kini nama Gatot cenderung tenggelam setelah tak lagi menjadi panglima. Gatot juga sulit untuk nyapres karena selama ini dia belum mendekat ke parpol mana pun. Apalah popularitas dan peluang Gatot maju di pilpres jika tak mendapat tiket dari koalisi partai. Terakhir, hambatan bagi pencapresan Gatot adalah memori traumatik yang masih membekas dari sebagian publik terhadap kepemimpinan militer: kembalinya dwifungsi ABRI (TNI) dan terancamnya supremasi sipil seperti di era Orde Baru.

Lalu, bagimana dengan AHY? AHY mewarisi darah tokoh besar Indonesia, bapaknya presiden RI ke-6, kakeknya pahlawan nasional. Itu menjadi modal berharga bagi AHY. Gen petarung trah Cikeas ini mengalir di tubuhnya. Kekalahannya di pilkada tak membuatnya surut, justru serupa kawah candradimuka bagi kematangan dirinya di kancah politik, selepas hengkan dari militer. Naiknya nama AHY juga tidak bisa dilepaskan bagaimana sikap anak muda tersebut dalam menyikapi kegagalannya dalam pilkada DKI. Bukannya mencari kesalahan dan menuding pihak lain, AHY secara kesatria mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat kepada kompetitornya. Sikapnya ini mengundang simpatik dari masyarakat.

Dengan majunya AHY, rasanya cukup masuk akal dengan pertimbangan suara Demokrat di DPR yang lebih banyak dari PKS, PKB, dan PAN. Sehingga AHY akan menampilkan kekuatan besar karena mendapat dukungan langsung dari SBY yang dikenal jago strategi. Sebagai putera mahkota, SBY dipastikan akan kembali turun gunung untuk total memenangkan pewaris politiknya. AHY berpeluang merebut dukungan dari kelompok yang tidak pro-Jokowi dan tidak pro-Prabowo, serta bisa menggaet pemilih kaum muda.

Kelemahannya, kemampuan birokrasi AHY lemah sebab dia tak punya pengalaman di pemerintahan. Selain itu, AHY dinilai masih terlalu muda untuk maju menjadi RI-1. AHY belum teruji jejak rekam pengabdiannya di masyarakat, dan masih butuh penempaan tingkat lanjut baik dalam wacana-wacana keindonesiaan maupun karier politiknya. Namun publik masih sedikit memaklumi jika AHY maju sebagai cawapres ketimbang capres. Pengalaman pahit AHY tersisih di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, bisa jadi satu bukti masyarakat belum mempercayai kemampuan AHY.

Akhirnya, kita masih harus menunggu. Akankah kuda hitam itu muncul di Pilpres 2019 atau tetap pada dua kutub Jokowi dan Prabowo?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here