Kunjungan PBB ke Rakhine Dibatalkan Pemerintah Myanmar

0
97
Setelah desa-desanya terbakar, berdasarkan kesaksian sejumlah pengungsi dilakukan oleh militer Myanmar, maka tercatat setidaknya 426 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh FOTO THE DAILY BEAST

Nusantara.news, Yangon – Kunjungan Tim Pencari Fakta atas Krisis Rohingya dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berkunjung ke Rakhine, Kamis (28/9) ini dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Myanmar.

Rencananya tim PBB berkunjung ke Rakhine untuk menyelidiki sebab-sebab ratusan ribu orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak awal bulan ini. Mengutip keterangan Juru Bicara PBB di Yangon Stanislav Saling, pemerintah Myanmar sama sekali tidak mengungkapkan alasan pembatalannya.

Sejak militant Rohingya, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA/Arakan Rohingya Salvation Army) menyerbu pos-pos polisi dan militer di Rakhine, tentara Myanmar dengan didukung militant Buddha diduga melakukan balasan ke sejumlah pemukiman Rohingya. Sejak itu terjadi krisis kemanusiaan yang tidak bisa dipantau oleh dunia Internasional.

Namun pihak berwenang tetap bersikeras, tindakan keras yang dilakukannya adalah dalam upaya mengejar teroris ARSA. Belakangan ditemukan kuburan raksasa berisi 28 jasad dan 17 jasad warga beragama Hindu yang disebut-sebut pemerintah Myanmar sebagai korban penyerangan ARSA. Namun PBB tidak diberikan akses untuk memverifikasi tudingan itu.

Berkali-kali sejumlah Badan Bantuan Internasional mendesak pemerintah Myanmar membuka akses ke Rakhine. Namun desakan itu diabaikan oleh pemerintah Myanmar. Sejak meletus konflik paska penyerangan ARSA, PBB dan sejumlah Non Government Organization (NGO) dilarang oleh pemerintah Myanmar memasuki wilayah konflik di Rakhine utara.

“Kami menyerukan kepada pemerintah dan pihak berwenang Myanmar untuk menjamin bahwa semua warga yang memerlukan di Negara Bagian Rakhine memiliki akses penuh bebas dan tanpa halangan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan yang bisa menyalamatkan jiwa,” demikian pernyatan Koalisi NGO  sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters.

Wilayah Tertutup

Selama ini pemerintah Myanmar hanya memberikan izin kepada Palang Merah Myanmar, dengan bantuan Palang Merah Internasional, untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di Rakhine.

Namun sekarang, kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Tim Pncari Fakta PBB pun dibatalkan oleh pemerintah Myanmar dengan alasan yang tidak jelas. Padahal kehadiran tim itu sangat diharapkan oleh para pejabat PBB akan membuahkan terobosan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan ke wilayah itu.

Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Rabu (27/9) mengatakan kepala beberapa lembaga PBB di Myanmar dijadwalkan ikut dalam perjalanan yang ditaja pemerintah ke Negara Bagian Rakhine di Myanmar Utara pada Kamis (28/9) kemarin.

“Kami sejak dulu selalu menggaris-bawahi dan menekankan keprihatinan kami mengenai akses kemanusiaan terbatas di daerah itu,” ucap Dujarric di Markas Besar PBB, New York, Kamis (28/9) kemarin.

Sejumlah badan PBB di Myanmar sejak 25 Agustus 2917 selalu dihalang-halangi militer Myanmar untuk bisa masuk daerah konflik,  sehingga mereka tidak memiliki informasi yang valid tentang Rohingya.

Selain itu bantuan kemanusiaan yang juga terhalang sebagaimana diungkap oleh Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi kepada wartawan di Markas PBB di Jenewa, Swiss, pada Rabu (27/9) pagi. Kala itu diaa baru saja kembali dari kunjungan ke Bangladesh yang menampung lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya.

Perampasan Hak Milik

Pemerintah Myanmar akan mengatur pembangunan kembali desa-desa yang hancur selama kekerasan di negara bagian Rakhine, kata seorang menteri, Rabu. Desa-desa yang sengaja dibakar itu yang ditinggalkan pemiliknya mengungsi diduga milik warga Rohingya.

Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yang hancur karena terbakar itu tampaknya akan meningkatkan kekhawatiran soal masa depan 480.000 pengungsi dan menambah ketakutan atas praktik pembersihan etnis.

“Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah,” ungkap Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu pertemuan di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittwe, berdasarkan laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.

Win Myat Aye juga mengepalai komite yang bertugas menerapkan berbagai rekomendasi untuk mengatasi ketegangan Rakhine yang telah sekian lama mendidih.

Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga mengatakan dalam pertemuan dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa pembangunan kembali akan menjadi langkah yang “sangat efektif”. Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yang rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.

Tidak ada keterangan rinci soal rencana ataupun akses apa yang bisa didapatkan oleh warga Rohingya ketika mereka kembali ke desa-desa tempat mereka berasal. Diduga hak milik atas rumah dan kebun milik warga Rohingya akan dikuasai oleh pemerintah.

Paling tidak, berdasarkan foto satelit yang diakses sejumlah lembaga pembela hak-hak azasi manusia, setidaknya ada 400-an desa yang terbakar. Berdasarkan kesaksian pengungsi Rohingya yang baru tiba di Bangladesh, pelaku pembakaran adalah tentara Myanmar dan sejumlah warga Buddha.

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang gerah atas desakan mengembalikan penghargaan Nobel Perdamaian yang diraihnya kepada Reuter mulai mengancam siapapun pelanggar HAM akan diadili. Tapi faktanya utusan PBB yang dijadwalkan masuk ke sana secara sepihak dibatalkan oleh pemerintah Myanmar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here