Kunjungan Trump di Balik Krisis Teluk Arab

0
119

Nusantara.news Belum genap tiga minggu presiden Amerika Serikat Donald Trump pulang dari kunjungannya ke Timur Tengah, mengumpulkan para pemimpin negara-negara Muslim di Riyadh Arab Saudi, dan berpidato tentang stabilitas Timur Tengah, kini kawasan tersebut malah dilanda krisis diplomatik.

Negara-negara teluk di bawah komando Arab Saudi mendadak memutus hubungan diplomatik dengan Qatar. Krisis diplomatik ini sebetulnya juga telah menempatkan AS dalam posisi serba sulit, mengingat di Qatar-lah AS membangun pangkalan militer terbesarnya untuk melancarkan operasi-operasi di Timur Tengah.

Trump sepertinya kerap meninggalkan masalah dalam setiap kunjungannya. Selain Timur Tengah, Trump telah membuat negara-negara Eropa meradang setelah dia datang dalam KTT NATO di Brussels dan pertemuan G-20 di Sisilia. Di NATO dia menyinggung soal negara-negara anggota yang tidak memenuhi biaya pertahanan yang dijanjikan, di forum G-20 Trump membuat kecewa soal sikapnya menarik diri dari Kesepakatan Iklim Paris 2015.

Kembali ke Timur Tengah. Pidato Trump di Riyadh yang “mengipas-ngipasi” Arab Saudi dan negara-negara Muslim Sunni lainnya, kini telah memakan korban: Qatar. Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Mesir, Yaman, Libya, dan Maladewa memutus hubungan diplomatik dengan Qatar setelah Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa al-Tsani dituding tidak mau bersatu dalam langgam yang sama: memusuhi Iran dan sederet dukungan terhadap kelompok-kelompok teroris yang dituduhkan.

Bukan hal baru di lingkungan Dewan Kerja sama Teluk (GCC) bahwa Qatar bersikap abu-abu terhadap musuh bersama negara-negara teluk tersebut, setidaknya perselisihan itu telah ada sejak tahun 90-an. Qatar sebagai negara kecil dan kaya memainkan peran “cantik” dengan negara-negara musuh Saudi dan kelompok-kelompok politik di sejumlah negara yang berseberangan dengan Saudi.

Dengan Iran Qatar bekerja sama dalam produksi dan penjualan gas, bahkan dengan Israel Qatar bekerja sama perdagangan. Toh, tidak ada pemutusan hubungan diplomatik yang bisa berakibat fatal bukan saja untuk stabilitas Qatar, tapi juga bagi kawasan Teluk Arab secara keseluruhan. Hingga datanglah Trump, yang menyemangati Arab Saudi dan koleganya untuk keras memusuhi Iran dengan dalih senjata nuklir dan terorisme. Untuk memutus mata rantai pembiayaan terorisme, baik oleh Iran maupun mitranya, termasuk Qatar karena diduga sebagai penyandang dana sejumlah kelompok teroris di negara-negara Timur Tengah. Maka terjadilah apa yang sekarang di sebut “krisis diplomatik Qatar”, krisis yang tidak pernah terjadi separah ini sebelumnya.

Tentu saja, di satu sisi eskalasi mendadak yang memuncak di Timur Tengah, khususnya Teluk Arab seharusnya membuat malu pemerintahan Trump, apalagi jika nanti krisis diplomatik ini berlanjut pada konflik yang lebih serius di Timur Tengah. Ini tantangan bagi pemerintahan Trump yang pada Mei lalu disanjung-sanjung negara-negara Arab itu bakal membawa stabilitas kawasan Timur Tengah yang tidak dilakukan presiden sebelumnya.

Qatar memang telah lama menjadi kambing hitam di GCC. Sebagaimana dilansir Al Jazeera pada tahun 2011, Qatar dituding mendukung gerakan berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, sementara UEA dan Saudi memandangnya sebagai ancaman utama bagi stabilitas regional.

Di Mesir, Qatar juga dituduh mendukung pemerintahan Ikhwanul Muslimin terpilih Mohammed Morsi sementara negara-negara Teluk lainnya mendukung Jenderal Abdel-Fattah el-Sissi. Di Suriah, Qatar   dianggap memasok senjata dan uang ke dalam perang saudara yang menyebabkan bangkitnya oposisi ekstremis, tapi dalam konteks ini Saudi satu pandangan. Saudi dan Qatar juga bentrok soal Iran. Saudi memandang Republik Islam Iran sebagai musuh, sementara Qatar memilih bekerja sama.

Bagi pemerintah Trump, situasi sekarang merupakan saat yang sulit. Operasi udara AS melawan ISIS di Irak dan Suriah dan melawan Al-Qaeda di Afghanistan dikoordinasikan dari Pangkalan Udara Al Udeid Qatar, dimana sekitar 10.000 tentara AS ditempatkan. Selain itu, Amerika memiliki basis utama lainnya di Bahrain, dimana Armada Angkatan Laut ke-5 ditempatkan, dan di UAE di Al Dhafra Air Base. Memang tidak ada ancaman apapun bagi AS, tapi akan mengganggu jika hubungan diplomatik di antara ketiga negara tersebut terputus.

Mampukan pemerintahan Trump terlibat dalam stabilisasi kawasan ini? Sejauh ini, penasihat Trump yang juga menantunya, Jared Kushner menjadi orang utama untuk berurusan dengan negara-negara Teluk padahal dia bukan orang yang ahli atau memiliki karir profesional untuk masalah ini.

Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson telah mendesak negara-negara Teluk untuk menyelesaikan perbedaan pandangan mereka.

“Penting agar GCC tetap bersatu,” katanya kepada wartawan saat berkunjung ke Sydney, Australia kemarin, sebagaimana dilansir The Washington Post.

Tillerson mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan perpecahan di Teluk Arab yang akan berdampak signifikan pada melemahnya upaya bersama melawan terorisme secara regional maupun global. Tapi perpecahan Teluk Arab sudah di depan mata.

Uluran bantuan untuk menyelesaikan kisruh diplomatik juga datang dari Kuwait dan Turki. Presiden Turki Tayyip Erdogan telah berbicara dengan para pemimpin Arab Saudi, Kuwait dan Qatar tentang penyelesaian perselisihan tersebut. Turki berharap hubungan yang baik dengan negara-negara yang terlibat.

“Presiden Erdogan telah memulai usaha diplomatik untuk menyelesaikan perselisihan antara teman dan saudara ini sesuai dengan suasan bulan suci Ramadhan,” kata juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin dalam sebuah pernyataan.

Sejauh ini, akibat kisruh diplomatik di Teluk Arab, pada Senin malam, Qatar Airways menghentikan semua penerbangannya ke Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain. Pada hari Selasa, Arab Saudi mencabut izin operasi pengangkut dari Qatar, secara formal mencegahnya mendarat dan terbang di wilayah kerajaan Saudi. Pemerintah Saudi juga memerintahkan semua kantor maskapai penerbangan Qatar di sembilan kota untuk ditutup dalam waktu 48 jam, juga mencabut lisensi untuk karyawannya.

Maskapai penerbangan, yang memiliki sekitar 40.000 karyawan ini dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Qatar.  Sejauh ini, pesawat Qatar Airways terpaksa mengambil lebih banyak rute tidak langsung, karena mereka tidak bisa lagi terbang melintasi wilayah udara Arab Saudi, UEA, dan Mesir. Ada laporan, bahwa setidaknya 15 penerbangan Qatar Airways harus terbang di atas Somalia yang sedang dilanda perang untuk mencapai tujuan mereka.

Namun Bahrain, pada hari Selasa, mengizinkan Qatar Airways terbang melintasi wilayah udaranya dengan satu rute udara, untuk membuka kemacetan lalu lintas udara yang padat. Jika penutupan penuh terjadi, hal itu bisa berdampak buruk pada angkutan dan perekonomian Qatar, karena negara ini sebagian besar dikelilingi oleh wilayah udara Bahrain. Sementara itu, bank-bank dari Arab Saudi, Bahrain dan UEA juga menunda transaksi dengan Qatar. Bisakah kisruh diplomatik yang sudah meruncing ini diselesaikan? Presiden AS Donald Trump mungkin bisa menjawab. []

Daftar Panjang Perselisihan Qatar dengan GCC (1991-2017):

Qatar dan Dewan Kerja sama Teluk (GCC) telah berselisih paham sejak beberapa tahun lalu, berikut daftar perselisihan antara keduanya, setidaknya dari tahun 1991:

1991: Qatar mengajukan sengketa perbatasan dengan Bahrain di Kepulauan Hawar ke Pengadilan Tinggi PBB. Juga dalam sengketa adalah kota Zubara di daratan Qatar, Kepulauan Janan, dan sejumlah terumbu karang yang vital dalam membangun batas laut. Konfrontasi bersenjata antara kedua negara dapat  dihindari pada tahun 1986 berkat campur tangan Saudi. Pengadilan Internasional (ICJ) memutuskan  Bahrain pemilik Kepulauan Hawar dan salah satu terumbu karang, sementara Qatar mendapat terumbu karang lainnya, Zubara dan Kepulauan Janan.

1992: Kesepakatan tahun 1965 antara Qatar-Arab Saudi menetapkan perbatasan di antara keduanya, tapi pada tahun 1992 bentrokan tentang perbatasan mengakibatkan tiga orang tewas. Qatar mengklaim bahwa Arab Saudi telah menyerang pos perbatasannya di Khafus, sementara Saudi mengatakan  bentrokan tersebut terjadi di wilayah Saudi.

1996: Qatar dan Arab Saudi menandatangani perjanjian demarkasi perbatasan. Proses kesepakatan memakan waktu 3 tahun, namun masalah perbatasan tidak selesai sampai lebih dari 10 tahun kemudian.

2000: Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz memboikot pertemuan Organisasi Konferensi Islam yang diadakan di Doha, memprotes hubungan dagang Qatar-Israel.

2002: Arab Saudi menarik duta besarnya dari Doha sebagai reaksi atas komentar kontroversial yang dibuat saluran satelit Al Jazeera oleh para pembangkang Saudi yang mengkritik keluarga penguasa Saudi.

2006: Arab Saudi menarik persetujuan untuk Qatar yang berencana membangun jaringan pipa gas ke Kuwait, yang akan melewati perairan teritorial Saudi. MoU antara Qatar-Kuwait ditandatangani tahun 2000. Menurut memorandum itu, Kuwait akan mengimpor gas dari Qatar. Saudi baru memberi persetujuan pada tahun 2003, dan pada tahun berikutnya, Kuwait mengimpor gas cair tersebut dengan  kapal tanker hingga pipa tersebut selesai dibangun.

Pada tahun ini Saudi juga memprotes rencana pembangunan jaringan pipa yang menggunakan gas Qatar ke UAE dan Oman, yang dikenal sebagai pipa Dolphin.

Juli 2008: Qatar dan Arab Saudi mencapai kesepakatan akhir mengenai batas perbatasan mereka setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan sejak 2002.

2010: Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, emir Qatar, mengampuni sejumlah warga Saudi yang dituduh ikut dalam upaya kudeta terhadap pemerintahannya. Ini sebagai tanggapan atas permintaan Raja Saudi Abdullah. Pengampunan memainkan peran besar dalam memperbaiki hubungan kedua negara.

2011: Arab Spring berpengaruh dalam negeri di negara-negara GCC, kecuali Bahrain. Namun, Arab Saudi dan Qatar dipandang mendukung berbagai sisi dalam kerusuhan yang mencengkeram dunia Arab, ketegangan mulai muncul.

3 Maret 2014: Seorang warga Qatar, Mahmoud al-Jaidah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara di UAE, didakwa mendukung al-Islah, yang digambarkan sebagai masyarakat politik Islamis dan dilihat oleh jaksa UAE sebagai cabang Ikhwanul Muslimin.

5 Maret 2014: Arab Saudi, UEA dan Bahrain menangguhkan hubungan dengan Qatar atas dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin, kelompok yang diberi label “organisasi teroris” oleh Arab Saudi dan UEA. Qatar dituduh melanggar perjanjian keamanan GCC 2013, karena gagal memenuhi janji untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara bagian GCC, dan melindungi media (Aljazeera) yang bermusuhan dengan GCC.

November 2014: Arab Saudi, UAE dan Bahrain sepakat mengembalikan dubes mereka ke Doha setelah 8 bulan ketegangan dan hubungan membeku antara ketiga negara itu dengan Qatar.

2015: Laporan Daily Mail mengungkap bahwa pemerintah UEA telah membayar perusahaan konsultan Inggris selama 6 tahun terakhir untuk mempromosikan dan mencapai tujuan kebijakan luar negeri UEA. Di antara tugasnya, menguraikan informasi dari wartawan Inggris tentang Qatar untuk mengkampanyekan Qatar mendanai “terorisme”.

Desember 2016: Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud mengunjungi Doha, Qatar untuk memperkuat hubungan antara kedua negara.

23 Mei 2017: Situs web Kantor Berita Qatar diretas, menerbitkan pernyataan emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani yang memuji Iran dan mengkritk AS. FBI siap bantu Qatar siapa yang melakukan hack terhadap kantor berita itu.

4 Juni 2017: Muncul laporan media tentang hacking akun email Yousef al-Otaiba, dubes UEA untuk AS. Email mengungkapkan hubungan antara Otaiba dan sebuah kelompok pemikir pro-Israel di Washington, mengenai upaya melemahkan citra Qatar secara internasional, dan Kuwait berikutnya, termasuk permintaan UEA untuk memindahkan operasi Komando Pusat AS dari Pangkalan udara al-Udeid Qatar ke UAE.

5 Juni 2017: Arab Saudi, Bahrain, UEA dan Mesir mengumumkan putus hubungan dengan Qatar. Arab Saudi, Bahrain dan UEA memberi waktu dua minggu untuk warga maupun pelancong dari Qatar di negara mereka untuk kembali ke Qatar. Bahrain memberi waktu bagi diplomat Qatar untuk pulang meninggalkan Bahrain dalam waktu 48 jam. (Sumber: Al Jazeera)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here