Kursi Hampa Kuasa

0
149

ENTAH sejak kapan, dan entah siapa pula yang memulai, kekuasaan disimbolisasikan dengan kursi. Mungkin karena raja-raja zaman dahulu menjalankan titah kuasanya dengan bertahta di singasana yang berupa kursi dengan aura keagungan. Tapi simbol itulah yang menjadi ajang perebutan abadi sepanjang masa. Karena dengan meraih kursi, orang beroleh kuasa, nama, penghormatan, jasa, peran, dan bahkan harta.

Di era demokrasi modern sekarang, kursi dalam lembaga-lembaga negara didapatkan melalui partai-partai politik. Untuk itulah para politisi berjuang sehabis daya menggapai kursi, mulai dari kursi di kasta terendah sampai di puncak tertinggi. Bahkan andaikata semua kursi sudah habis ditempati, para politisi itu bermusyawarah-mufakat atas dasar kepentingan egoisme kekuasaan untuk menciptakan kursi baru.

Itulah yang dapat kita lihat dari pelantikan tiga orang wakil partai politik sebagai tambahan wakil ketua MPR, Senin (26/3/2018). Ketiga orang itu adalah Ahmad Basarah (PDIP), Muhaimin Iskandar (PKB), dan Ahmad Muzani (Partai Gerindra). Meski ada protes dari Fraksi PPP bahwa wakil PKB tidak berhak menduduki jabatan baru itu, toh pelantikan berjalan mulus. Maka bertambahlah pimpinan MPR dari lima orang menjadi delapan orang –rekor terbanyak sepanjang sejarah lembaga itu.

Ini menunjukkan betapa memabukkannya arti kursi bagi politisi. Banyak yang mempertanyakan urgensi penambahan kursi itu. Namun egoisme kekuasaan yang sangat “adiktif” itu menutup semua pintu rasa. Publik toh pada akhirnya tak punya pilihan lain kecuali menerima, sebab komposisi baru pimpinan DPR ini adalah pelaksanaan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 yang baru.

Jika memang kursi itu membuat orang dapat beroleh kuasa, nama, penghormatan, jasa, peran, dan bahkan harta, kita tak melihat ada relevansinya dengan kursi wakil ketua MPR ini.

Alasan pertama, MPR sekarang tidak ada apa-apanya lagi. Pasal 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen ketiga dan keempat membatasi peran MPR hanya pada tiga kewenangan. Menyusun dan mengubah UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Praktis lembaga ini tidak punya pekerjaan apa-apa. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie pernah menulis, berdasarkan kewenangan yang dimiliki tersebut, MPR bukanlah lembaga yang menjalankan kewenangannya secara rutin. Sifat pekerjaan MPR tidaklah bersifat tetap, melainkan bersifat ad hoc. Meskipun di atas kertas MPR itu sebagai lembaga negara memang terus ada, tetapi dalam arti yang aktual atau nyata, MPR itu sendiri sebenarnya baru dapat dikatakan ada (actual existence) pada saat kewenangan atau fungsinya sedang dilaksanakan (in action).

Nah, kapan adanya pelaksanaan kewenangan itu? Tidak bisa ditentukan. Kecuali acara seremonial pelantikan presiden dan wakil presiden setiap lima tahun. Peran mengubah UUD belum tentu terwujud, karena wacana untuk amandemen kelima masih perdebatan panjang. Peran memberhentikan presiden di dalam masa jabatannya, juga bagai penantian berujung, karena prosedur konstitusional pembuktian kesalahan presiden amat sangat panjang.

Dan, khusus untuk MPR periode ini, ketiga kewenangan ini tidak ada satu pun yang akan terlaksana. Karena pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu 2019 nanti akan dilakukan oleh MPR yang baru nanti. DPR dan DPD baru dilantik pada 1 Oktober 2019, dan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik 20 Oktober 2019.

Nah, kalau begitu, di mana letak arti kuasa dari kursi pimpinan baru MPR yang mereka duduki kemarin?

Alasan kedua, MPR memang mempunyai tugas lain menurut UU MD3, yakni melakukan upaya memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD.

Tapi mungkinkah tugas itu dilaksanakan, khususnya bagi MPR periode sekarang? Rasanya mustahil, atau kalaupun ada tidak terlalu banyak yang bisa dikerjakan.

Sebab, di tahun politik ini, para politisi yang duduk di MPR itu sudah tak punya banyak waktu. Masa kerja periode ini hanya tersisa 18 bulan. Sementara tahapan Pemilu 2019 sudah berjalan. Mulai 23 September nanti sampai 13 April tahun depan, mereka harus berkampanye agar bisa terpilih kembali sebagai anggota DPR atau DPD. Pada 17 April 2019 berlangsung pemungutan suara Pemilu Serentak 2019. Setelah itu mereka akan disibukkan lagi memantau perolehan suara, atau mungkin melakukan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Apalagi bagi tiga wakil ketua MPR yang baru ini. Waktu mereka pasti akan lebih tersita lagi. Sebab, mereka adalah figur-figur penting di partainya. Muhaimin adalah Ketua Umum PKB, Ahmad Muzani Sekjen Partai Gerindra dan Ahmad Basarah Sekjen PDIP. Intensitas kesibukan mereka dalam seluruh tahapan pemilu pasti di atas rata-rata.

Jadi, di mana letak pelaksanaan tugas mereka sebagai pimpinan MPR? Kalau kewenangan tak berjalan, pelaksanaan tugas juga terkendala waktu, lalu apa yang bisa mereka berikan kepada negara?

Beban anggaran! Hanya itu “kontribusi” formasi pimpinan MPR baru ini kepada negara. Wakil Ketua MPR yang baru, Ahmad Muzani, mengakui soal itu. “Kalau menambah beban, saya akui. Setiap pejabat bertambah akan menambah beban keuangan negara,” katanya usai dilantik.

Padahal, orang-orang itu pasti tahu kondisi keuangan negara saat ini, yang sudah besar pasak dari pada tiang. Tahun 2017 saja, APBN kita defisit Rp397,2 triliun, karena  pendapatan negara hanya Rp 1.736,1 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2.133,3 triliun.

Tapi pengetahuan itu tak cukup untuk memancing sensitifitas, meski hanya untuk kursi-kursi hampa kuasa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here