Kutukan Tak Berkontribusi Hentikan Aksi Terorisme

0
161

Nusantara.news, Jakarta – Mengutuk dan menumpahkan amarah dan sumpah serapah terhadap aksi terorisme. Inilah yang terjadi setiap kali setelah teroris melakukan aksinya, termasuk setelah teroris meledakkan tiga gereja di Surabaya, Minggu (13/5/2018) pagi. Tidak kurang Presiden Jokowi yang meninjau lokasi bersama Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal (TNI) Hadi Tjahjanto, Kapolri  Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak lama setelah ledakan, kembali mengeluarkan pernyataan standar yang sama dengan sebelumnya. Pertanyaannya, apa gunanya kutukan, amarah dan sumpah serapah itu? Kutukan pemerintah tak berkontribusi menghentikan aksi terorisme, karena tidak menyentuh inti permasalahannya. Sebaliknya malah membuat teroris semakin bersemangat karena mengetahui aksi mereka bukan angin lalu.

Gagal Total

Terorisme bukan barang baru di Indonesia. Tahun 1976, aksi terorisme terjadi di Masjid Nurul Iman di Padang yang diledakkan orang tak dikenal. Tahun 1978, lagi-lagi mesjid jadi sasaran. Kali ini Masjid Istiqlal, Jakarta yang jadi sasaran oleh pelaku yang juga tak pernah diketahui.

Tahun 1981 muncul kasus terorisme yang dilakukan oleh orang yang mengaku anggota Komando Jihad  yang dikenal  dengan nama kasus Woyla.

Tahun 1985, giliran Candi Borobudur dibom juga dengan motif jihad.

Sejak bom Candi Borobudur aksi teroris berhenti lama.

Tetapi dua tahun setelah reformasi, aksi terorisme berlangsung dengan frekuensi cukup tinggi yang terjadi hampir dari tahun ke tahun.

Tahun 2000 sedikitnya ada 4 kasus terorisme, meliptuti bom Kedubes Filipina, bom di Kedubes Malaysia Jakarta, bom Bursa Efek Jakarta, dan bom malam Natal di berbagai daerah.

Tahun 2001 juga terjadi sedikitnya 4 aksi terorisme. Yakni bom Gereja Santa Anna dan HKBP di Jakarta, bom Plaza Atrium Jakarta, bom restoran KFC di  Makassar, bom di Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

Tahun 2002 ada tiga kasus.  Yakni bom Tahun Baru di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Kemudian Bom Bali, di mana saat bersamaan bom meledak, di Manado. Masih pada tahun yang sama, terjadi ledakan bom di restoran McDonald’s, Makassar.

Tahun 2003 tercatat ada tiga aksi teroris. Yakni bom yang meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta, bom di terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, dan bom yang meledak di Hotel JW Marriott di Kawasan mega Kuningan, Jakarta.

Tahun 2004 aksi teroris belum berhenti. Tercatat ada tiga kasus. Meliputi bom Palopo, Bom Kedubes Australia di Jakarta dan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah.

Tahun 2005, terjadi ledakan bom di Ambon, Tentena, Pamulang Tangerang, Bom Bali II, dan bom di Pasar Palu.

Tahun 2006, 2007, dan 2008 saat kepemimpinan Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY), aksi bom teroris terhenti.

Namun di masa kepemimpinan SBY yang kedua, tahun 2009 aksi bom teroris kembali terjadi. Kali ini Hotel JW Marriott Jakarta kembali diledakkan. Pada saat bersamaan juga meledak bom di Hotel  Ritz-Carlton Jakarta.

Sejak itu aksi teroris tetap terjadi tetapi skalanya mulai mengecil. Tahun 2010 terjadi penembakan warga sipil di Aceh.

Tahun 2011 terjadi perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, ledakan bom di Masjid Mapolresta Cirebon, ledakan bom Gading Serpong, ledakan bom di GBIS Kepunton, Solo, Jawa Tengah.

Tahun 2012 terjadi ledakan bom di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah.

Tahun 2013 terjadi ledakan bom di depan Masjid Mapolres Poso, Sulawesi Tengah.

Tahun 2016, terjadi ledakan bom dan baku tembak di sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pada tahun yang sama juga terjadi ledakan bom di halaman Markas Kepolisian Resor Kota Surakarta, Jawa Tengah, ledakan bom di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, Sumatera Utara,  bom di depan Gereja Oikumene Kota Samarinda, dan bom di Vihara Budi Dharma, Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Tahun 2017, muncul bom Kampung Melayu, Jakarta.

Pernyataan Standar Mubazir

Setiap kali setelah bom meledak, pemerintah selalu mengeluarkan tiga jenis pernyataan standar. Pertama, pernyataan marah dengan kata-kata mengutuk yang ditujukan kepada teroris. Kedua, pernyataan bersimpati yang ditujukan kepada kelurga korban. Ketiga, instruksi yang ditujukan kepada aparat dengan kata-kata meminta aparat membongkar terorisme sampai keakar-akarnya.

Terhadap aksi teroris yang meledakkan Hotel JW Marriot dan Rizt Carlton tahun 2009 misalnya, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan resmi bernada standar seperti dikemukakan di atas.

Terhadap terioris, SBY menyebut,  “Aksi pemboman yang keji dan tidak berperikemanusiaan serta tidak bertanggungjawab…”

Terhadap korban, SBY mengatakan, “Saya yakin hampir semua diantara kita merasa prihatin, berduka, dan menangis dalam hati, seperti yang saya rasakan.”

Sedang kata kata standar untuk aparat dikemukakan, “…saya telah menginstruksikan kepada Polri, Badan Intelejen Negara, dan lembaga-lembaga negara terkait untuk melakukan investigasi secara cepat dan menyeluruh, serta mengadili pelaku-pelakunya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Hal sama dikemukakan Presiden Jokowi terhadap teroris bom Thamrin yang terjadi Januari 2016. Kepada teroris Jokowi mengatakan, “Kita semuanya mengecam tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, mengganggu ketenangan rakyat dan menimbulkan teror ke masyarakat.”

Untuk korban, Jokowi mengatakan, “Kita semuanya tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini.”

Sedang untuk aparat, Jokowi megatakan, “Saya perintahkan Kapolri, Menko Polhukam untuk kejar, tangkap, baik yang di peristiwa maupun yang ada di jaringan-jaringan ini.”

Terhadap  teror di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang terjadi 25 Mei 2017, Jokowi masih mengeluarkan kata-kata standar sama.

Kecaman terhadap teroris dikemukakan Jokowi dengan kalimat, “ini sudah keterlaluan.”

Terhadap korban, Jokowi mengatakan, “Dan saya sampaikan rasa duka yang mendalam pada para korban dan warganya, baik yang masih di rumah sakit maupun yang meninggal, terutama pada aparat kepolisian yang gugur dalam menjalankan tugas.”

Perintah kepada aparat dikemukakan dengan kalimat, “Saya sudah perintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku yang melakukan. Saya perintahkan untuk mengejar sampai ke akar-akarnya.”

Kata-kata standar ini terbukti gagal total dan mubazir, karena nyata-nyata tidak menghentikan aksi terorisme.

Anehnya, terhadap kasus bom di tiga gereja di Surabaya yang terjadi 13 Mei 2018, Jokowi masih mengulangi kata-kata standar yang sama.

Terhadap teroris, Jokowi mengemukakan,  “Tindakan terorisme kali ini sungguh biadab dan di luar batas kemanusiaan yang menimbulkan korban anggota masyarakat, anggota kepolisian dan juga anak-anak yang tidak berdosa.”

Terhadap korban, Jokowi mengatakan, “Tak ada kata yang dapat menggambarkan betapa dalam rasa duka cita kita semuanya atas jatuhnya korban akibat serangan bom bunuh diri di Surabaya ini.”

Sedang terhadap aparat, Jokowi mengatakan, “…saya sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan saya perintahkan untuk membongkar jaringan itu sampai akar- akarnya.”

Kata-kata standar yang mubazir ini perlu disorot dan dijadikan perhatian tersendiri, karena cenderung sekadar memberikan rasa tenang dan rasa terhibur sesaat. Setelah satu atau dua atau beberapa lama berlalu, dan tidak lagi jadi sorotan masyarakat, pemerintah terkesan melupakan atau menempatkannya pada prioritas yang kesekian.

Terbukti, revisi UU Terorisme tak kunjung selesai sampai hari ini. Padahal pada draft revisi itu ada perluasan definisi terorisme dan kekerasan. Juga ada klausul yang mengatakan polisi sudah bisa menangkap orang yang terlibat dalam jaringan terorisme. Seseorang bisa ditangkap apabila ia berkumpul dan melakukan pertemuan dengan membahas aksi-aksi teror dan menyerempet pada aksi radikalisme.

Dalam revisi, polisi juga bisa menahan terduga teroris dengan berbekal minimal dua alat bukti. Jika sebelumnya alat bukti harus berupa aksi dan bentuk ancaman, saat ini cukup apabila terduga teroris melakukan komunikasi via surat elektronik dan alat elektronik lainnya. Data analisis transaksi keuangan juga menjadi salah satu alat bukti.

Poin-poin revisi ini sangat penting, selain memberikan keleluasaan kepada polisi, khususnya Densus 88 untuk mendekteksi rencana dan pergerakan teroris yang saat ini dilakukan melalui internet, juga mempersempit ruang komunikasi teroris melalui internet.

Perintah untuk mengusut terorisme sampai keakar-akarnya sulit dilakukan apabila polisi tidak memperoleh ruang hukum untuk melakukannya. Polisi hanya bisa sekadar medeteksi dan mendeteksi, sedang penangkapan hanya bisa dilakukan setelah terjadi ledakan.

Tanpa pencegahan, akan membuat pernyataan simpati dan  pernyatan belasungkawa  kepada keluarga korban akan menjhadi pernyataan basa-basi yang tak bermanfaat.

Kutukan demi kutukan yang dikemukakan setelah ledakan, juga tak bermakna, sebaliknya malah membakar semangat teroris, karena aksi yang mereka lakukan bukan sekadar angin lalu.

Selain itu, tiga respon standar pemerintah, juga tidak menyetuh akar tumbuhnya terorisme. Megawati Soekarnoputri dalam pidato di depan Sidang ke-58 Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa, September 2003 mengatakan, akar terorisme adalah ketidakadilan.

“Mereka bergerak dengan motif dan argumen pembenar yang berpangkal dari berkepanjangannya sikap tidak adil yang diperlihatkan oleh negara-negara besar terhadap negara-negara yang penduduknya beragama Islam, terutama dalam menyelesaikan konflik Timur Tengah,” kata Megawati

“Apapun alasan kita masing-masing, harus kita akui bahwa ketiadaan sikap adil, ditambah dengan memuncaknya rasa dipinggirkan dan diabaikan, dan tersendatnya saluran formal untuk memperjuangkan aspirasi, telah menyuburkan tumbuhnya iklim kekerasan.  Dalam pandangan kami, inilah sesungguhnya bibit dan akar persoalan yang akhirnya berujung pada lahirnya tindak terorisme yang malah menimbulkan petaka dan kepedihan,” kata Megawati lagi.

Ketidakadilan yang menjadi “ideologi” teroris jauh dari pernyataan standar yang disampaikan  pemerintah setiap kali setelah terjadi aksi terorisme.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran yang sesungguhnya bukan menjadi tempat tumbuhnya terorisme. Tetapi, ketidakadilan di tingkat internasional dan juga di tingkat nasional, ditambah “kekerasan” yang juga terjadi di kalangan elit politik, membuat  teroris memperoleh alasan dan ruang untuk beraksi.

Oleh sebab itu jika pemerintah tak kunjung berbuat konkret terhadap ketidakadilan, maka jadilah kutukan tinggal kutukan, belasungkawa tinggal belasungkawa, sementara aksi terorisme akan terus terjadi. Hal ini perlu diberikan penekanan, karena pemerintah memiliki seluruh instrumen yang diperlukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap rakyat []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here