La Nyalla vs Gerindra, Siapa Pengecut?

2
786
La Nyalla Mattalitti dan Prabowo Subianto.

Nusantara.news, Surabaya – La Nyalla Mattalitti dikabarkan akan menempuh jalur hukum terkait permintaan uang Rp 40 miliar untuk maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018. Disampaikan Ketua Progres 98 Faisal Assegaf, selaku perwakilan tim hukum, pihaknya akan membuat laporan ke Mabes Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas politik uang yang diduga dilakukan oknum Partai Gerindra. Benarkah?

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu mencurahkan kekesalannya kepada Ketua Umum Prabowo Subianto yang meminta uang sebesar Rp 40 miliar. Dia bahkan memutuskan untuk tidak lagi menjadi kader Partai Gerindra.

Permintaan mahar politik itu disampaikan Prabowo pada 9 Desember 2017, sekitar pukul 15.00, di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Saat itu, Prabowo mengundang La Nyalla ke rumahnya di Hambalang. Saat ditemui, Prabowo ditemani dua ajudannya, yakni Prasetyo dan Sugiarto.

La Nyalla mengatakan sebenarnya dirinya sudah menyiapkan dana Rp 300 miliar. Namun La Nyalla mengaku ngotot memberikan uang itu setelah resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur, tapi Prabowo menolak permintaannya.

“Dia marah-marah. Marahnya seperti orang kesurupan. Pokoknya seperti bukan Prabowo Subianto lah. Prabowo itu siapa? Saya bukan pegawainya dia, kok dia maki-maki saya,” ujar La Nyalla dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, (11/1/2018).

Baca juga: Beredar Rekaman ‘Mahar Politik’ Partai Gerindra

Bantah membantah pun terjadi. Media-media menjadi ajang pembenaran kedua kubu. Fadli Zon menganggap pengakuan La Nyalla tidak benar. Ia mengatakan, Prabowo tak pernah meminta uang sebesar Rp 40 miliar kepada La Nyalla. Ia meyakini Prabowo hanya menanyakan kesiapan finansial La Nyalla untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur dari Gerindra. Kata Fadli, wajar di setiap Pilkada membutuhkan logistik untuk menggerakkan mesin politik.

Politikus Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria juga ikutan membantah pernyataan La Nyalla. Menurut Riza, justru Partai Gerindra yang mencari uang untuk para pasangan calon yang diusung.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ikutan berkomentar di Twitter. Menurut dia Prabowo Subianto tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung partainya. Namun, Sandiaga menyebutkan, setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil ikut angkat bicara sekaligus menyatakan diri sebagai saksi terkait isu permintaan mahar di Partai Gerindra sebagai syarat rekomendasi maju pilkada yang heboh.

Pernyataan wali kota yang akrab disapa Emil itu muncul melalui akun Twitter pribadinya untuk membalas pernyataan di akun Twitter resmi Partai Gerindra yang isinya berupa bantahan atas tudingan tersebut yang me-mention akun pribadi Ridwan Kamil.

Dalam balasan pesan di akun pribadinya, Jumat (12/1/2018) itu, Emil membenarkan bahwa saat maju Pilwalkot Bandung, Prabowo dan Gerindra tidak meminta mahar.

Tidak ketinggalan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang turut membantah pengakuan La Nyalla. Melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, ia mengaku tak diminta uang saat ditawari tiga partai politik (parpol) untuk maju di Pilgub Jawa Timur. Mahfud mengaku, tak pernah dimintai uang sepeser pun oleh tiga parpol tersebut.

“Waktu ditawari masuk bursa cagub Jatim alternatif untuk 3 parpol kemarin saya juga tak dimintai uang, malah dibilang tak usah memikirkan uang. Tapi saya tetap tak bersedia. Mengapa? Ya tak bersedia, begitu saja,” cuit Mahfud.

Prof Dr Soetanto Soepiadhy dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (Untag) Surabaya menilai, persoalan mahar politik antara La Nyalla versus Partai Gerindra secara yuridis formal telah menyalahi UU No 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada. Disebutkan dalam pasal 74 bahwa partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Apabila ada partai politik yang terbukti menerima imbalan, maka akan dikenakan sanksi seperti dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

“Di sini Parpol peserta Pemilu dipertanyakan kapabilitasnya. Apakah mampu melaksanakan UU No 10 Tahun 2016 tentang UU Pilkada. Jika mampu, akan mampu juga melaksanakan tujuan hukum. Apakah itu, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan,” ujar Soetanto kepada Nusantara.News, Sabtu (13/1/2018).

Sebaliknya, jika dalam pelaksanaan UU Pilkada terjadi mahar politik, yang terjadi adalah sebuah kemunafikan. Disebutkan Soetanto, maka yang berlaku kemudian antara La Nyalla dan Partai Gerindra telah menyinggung hakekat berdemokrasi.

Dalam Pilkada serentak 2018, pelaksanaan UU Pilkada perlu dilihat tujuan hukumnya. Kalau pelaksaanan UU Pilkada berpijak pada hal-hal normatif, ketentuan masuknya election (berdasar suara) lebih kental daripada selection (berdasar kapabilitas).

Di negara-negara dengan sistem wakil pemerintah, sistem pengisian jabatan kepala daerah selalu ditandai adanya intervensi pemerintah pusat sehingga paling mudah jika tidak dilakukan dengan Pilkada langsung, melainkan melalui DPRD. Bahkan terdapat negara yang sepenuhnya mengandalkan selection bukan election. Jika pun election, maka tidak menjadi satu-satunya penentu hasil Pilkada langsung.

Suara dalam bentuk election inilah yang sangat rentan dengan permainan uang. Sementara kapabilitas dan integritas di hampir semua parpol tidak ada. Soetanto mengatakan, negara ini telah lama tidak mempunyai konsep selection. Akibatnya selalu muncul mahar politik atau disebut transaksional politik.

Tidak adanya parpol yang memiliki konsep selection, karena memang tidak ada pengkaderan dari internal. Yang perlu diingat dan dibedakan, ada partai kader dan partai massa. “Lha partai kader ini sangat penting, sebab kita bisa masuk pada hakekat demokrasi yang sebenarnya. Tidak seperti yang terjadi saat ini, semua Parpol berlomba-lomba mencomot calon di luar kader. Sehingga yang namanya uang lebih rentan daripada kapabilitas, integritas, dan moralitas. Betapa pun bagusnya kapabilitas orang itu, pasti akan tertutupi dengan uang. Mestinya jiwa dari UU Pilkada di mana selection mendukung election. Ini kok justru kebalikannya,” tutur Soetanto.

Involusi Kebudayaan

Tujuan hukum itu penting. Dalam Pilkada serentak 2018, Soetanto mengatakan, bahwa setiap calon kepala daerah, setiap Parpol pengusung, dan setiap penyelenggara Pemilu, harus memiliki tujuan hukum.

“Ada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau kepastian tidak mungkin, keadilan juga tidak memungkinkan karena bandul, maka kita dapat menggunakan kemanfaatan,” imbuh Soetanto.

Ketika terjadi konflik antara kepastian dan keadilan, maka yang dipanggil adalah kemanfaatan.  Dia mencontohkan, ada orangtua miskin mempunyai lima anak. Lalu ketika ayahnya meninggal, si ibu hamil anak keenam. Saat hendak lahir, yang terjadi buah simalakama. Pilihannya, si ibu selamat dan bayinya mati, atau bayinya selamat ibunya mati. Mana dari kemanfaatan ini yang dipilih? Tentu bayinya mati dan ibunya selamat agar dapat memelihara lima anak.

Dalam kasus La Nyalla, bila dilihat kepastian hukumnya sudah jelas bahwa La Nyalla tidak direkom atau tidak dikehendaki oleh partai yang bersangkutan. Lalu keadilannya apa? Bagi La Nyalla mungkin tidak adil, tapi bagi partai politik pilihan itu sudah dianggap paling adil.

Berbicara keadilan, selama ini dikenal dua teori. Keduanya terus menjadi pertentangan. Teori Jeremy Bentham dan John Rawls. Teori kedua-duanya hingga kini masih digunakan oleh masing-masing Parpol. Dalam teori Jeremy Bentham atau Benthamania, membaca keadilan bebas dari apa saja, mau dari barang haram seperti korupsi dan lain-lain.

“Anda mencuri untuk menyelamatkan rakyatmu tidak apa-apa. Misalnya, Anda jadi bupati mau korupsi untuk kesejahteraan rakyat tidak masalah. Bentham ini menghalalkan segala cara,” terang Soetanto.

Sebaliknya teori John Rawls melarang menghalalkan segala cara. Tidak boleh negara mencuri demi rakyat. Sebab negara harus dibangun dari hal baik untuk kebaikan. Keadilan harus didapat dari barang halal. Itulah keadilan ala John Rawls.

Lalu di mana kemanfaatannya? Menurut Soetanto, dalam kasus La Nyalla versus Partai Gerindra, kedua-duanya sama sekali tidak ada manfaatnya. Gerindra tidak punya kader sama sekali, sehingga asal comot orang lain. Tidak ada kemanfaatannya tentang tokoh yang menjadi kader. Demikian pula La Nyalla, dengan berkoar-koar di media bahwa dia telah dimintai mahar, sebetulnya dia hanya membodohi diri sendiri. Kecuali La Nyalla berani berbicara di ranah hukum, itu baru beda.

“Selama ini semua serba omdo (omong doang). Kita seperti anak kecil. Padahal berbicara soal hukum, kan tidak bisa seperti itu. Gelar saja perkara tersebut di pengadilan, nanti bisa tahu siapa yang salah. Hukum harus dibuktikan. Tidak peduli berapa banyak orang-orang yang membela Prabowo Subianto, seperti Sandiaga Uno, Mahfud MD, maupun Ridwan Kamil, yang penting hukum berbicara. Kalau memang La Nyalla merasa benar dan punya bukti kuat, ya lawan saja. Sekarang tinggal siapa yang berani mengungkapnya ke ranah hukum. Di sini kita bisa tahu mana yang pengecut dan mana yang tidak,” serunya.

Disampaikan Soetanto, jika memang La Nyalla mempunyai bukti-bukti pembayaran mahar atas nama partai politik, hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar politik transaksional. Partai Gerindra bisa kena sanksi sesuai dengan UU yang berlaku. Tapi yang perlu diingat, baik pemberi dan penerima, dua-duanya kena sanksi. Bahkan, mereka bisa dipidana.

Baca juga: Pilkada 2018, Bebas Mahar Politik?

Untuk partai politik yang terkena sanksi politik uang, lanjutnya, bisa distop atau dilarang mengikuti Pemilu. Karena partai sudah mengusung calon, seandainya terbukti ditemukan pelanggaran (mahar politik), maka calon-calon Partai Gerindra bisa gagal semua. Beda kalau Partai Gerindra menjadi pendukung calon kepala daerah, hal itu tidak membuat calon yang didukung gagal.

“Misalnya di Pilgub Jawa Tengah, saat ini Gerindra mengusung Sudirman Said sebagai Cagub Jateng. Apabila klaim La Nyalla terbukti secara hukum dan Gerindra terkena sanksi, maka pencalonan Sudirman Said bisa gugur. Tapi hal ini tidak terjadi pada Pilgub Jawa Timur di mana Gerindra hanya menjadi pendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul),” tandasnya.

Mengapa ini berbeda, kata Soetanto, pada dasarnya hukum itu azasnya adalah memperingan. Bila si A dipenjara 5 tahun, tapi UU tentang mencuri itu hukumnya 3 tahun. Maka pelaku dikenakan hukuman yang lebih ringan.

Namun demikian Soetanto menyebut, perkara La Nyalla versus Partai Gerindra akan menguap begitu saja bila kedua belah pihak tidak bisa membuktikan secara hukum. “Jadi semua adalah permainan ucap saja. Pembuktian secara hukum mana, itu harus ada. Oleh itu saya katakan ini merupakan pembusukan kebudayaan. Kalau ini terjadi, saya ingat pada puisinya Muhammad Iqbal, kalau negara sudah busuk seperti ini dan tidak ada generasi muda yang mau bangkit, maka negara akan lenyap,” kutipnya.

Yang namanya hukum, tegas Soetanto, harus dilandasi fakta. Dalam fakta itu ada keberanian mengungkap kebenaran. Apakah La Nyalla termasuk orang berani menjadi justice collaborator? Apakah kubu Partai Gerindra berani melaporkan balik La Nyalla atau sekedar membantah saja? atau semuanya cuma beraninya cuap-cuap di media?

“Kalau saya lihat Jokowi orangnya cukup berani. Prabowo keberaniannya hanya masalah dia ingin jadi presiden saja. Seperti yang terjadi pada Anies Baswedan. Dia terkungkung oleh politik transaksional. Bandingkan dengan Ahok, dengan uang sebegitu banyaknya dia bisa berbuat macam-macam untuk pembangunan. Terlepas dari dia korupsi dan tidak. Sebaliknya Anis justru harus menyenangkan banyak orang, memberi sana sini. Sama halnya dengan SBY selama 10 tahun lalu. Uang sebanyak Rp 300 triliun hanya digunakan untuk menyenangkan orang yang membantunya menjadi presiden,” urainya.

Bagaimana bila hal ini (mahar politik) sulit dibuktikan? Jalan satu-satunya, kata Soetanto, adalah membuat politik kader. Harus ada kepercayaan pengemban-pengemban partai politik ini dalam kaderisasi. Jangan kemudian ada orang baik dibeli terus selesai, ada orang disuruh membeli terus selesai.

“Saya bukannya tidak setuju dengan jumlah parpol yang banyak. Tapi dengan memperkecil jumlah parpol, justru akan semakin berkualitas. Harus ditekankan bahwa partai politik itu partai kader. Bukan berarti kader tidak punya massa, keliru itu. Massa ada tapi mengerucut. Partai kader itu plus partai massa, tapi partai massa belum tentu partai kader. Tidak kemudian memotong begitu saja kader yang ada karena tidak bayar mahar,” sebutnya.

Sejujurnya, kalau Indonesia punya tokoh yang baik dan terkenal, why not? Sebab kita memang harus mengakui itu. Kalau tidak, politik Indonesia akan selamanya begini. Dalam bahasa kebudayaan ini dinamakan involusi (kemandekan) kebudayaan. “Kalau terjadi kemandekan kebudayaan, maka semua tatanan akan menjadi hancur,” pungkas Soetanto.[]

2 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here