Lagi, Mendagri Bikin Blunder

1
206

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah seluruh Indonesia menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk membantu penanganan gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ada dua salinan surat yang ditandatangani Mendagri. Satu surat bernomor 977/6131/SJ ditujukan untuk gubernur seluruh Indonesia, dan satu surat lainnya bernomor 977/6132/SJ ditujukan untuk bupati/wali kota seluruh Indonesia. Surat tersebut ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo pada Senin 20 Agustus 2018.

Pada intinya, kedua surat tersebut berisi hal yang sama, yakni meminta kepala daerah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka penanganan masyarakat terdampak gempa. Tjahjo meminta dana bantuan itu diambil dari saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya. Dana tersebut bisa juga didapat dengan melakukan penggeseran belanja tidak terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak.

Menanggapi kebijakan Mendagri, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak mampu mengelola anggaran bantuan gempa Lombok. “Langkah Mendagri ini mengisyaratkan bahwa keuangan pusat sudah cukup tertekan. Sehingga lagi-lagi harus meminta ke daerah. Padahal anggaran daerah tidak leluasa karena alokasinya yang relatif kaku. Kalau pemerintah pusat mau lempar handuk, lebih baik terbuka dan jujur. Biar kita sekalian galang sumber daya masyarakat saja. Negara Gak usah ikut. Kalau memang nggak sanggup,” kata dia.

Jika ditilik, ajakan “patungan” dari Mendagri kepada para kepala daerah untuk membantu bencana Lombok tentu positif. Akan tetapi, cara yang ditempuh politisi PDIP tersebut berpotensi melabrak aturan perundang-undangan. Sebab, surat Kemendagri itu bisa menggiring kepala daerah ditangkap KPK. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukkan untuk gempa Lombok.

Ada pun jika harus mengambil dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2018), harus menunggu hingga Desember (akhir tahun). Di luar itu, surat edaran Kemendagri juga bertentangan dengan prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalahgunaan wewenang.

Langkah kurang hati-hati Mendagri ini polanya serupa pada saat pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunan, yang ditekan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018. Aturan tersebut kemudian didetailkan dengan Surat Edaran Mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota serta pimpinan DPRD yang memerintahkan dana THR dibebankan dalam APBD. Faktanya, sejumlah daerah ada yang belum siap untuk menganggarkan dana tersebut. Ini karena belum dianggarkan dalam APBD. Kebijakan Mendagri tersebut akhirnya menuai polemik, termasuk penolakan dari beberapa kepala daerah.

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, misalnya, mengkritik kebijakan pemerintah pelimpahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada APBD, maka akibat hukumnya adalah pemerintah terutama pemerintah daerah tidak punya dasar hukum melakukan pembayaran THR dan gaji ke 13. Tak hanya itu, pembayaran THR dan gaji 13 juga tidak dapat dipecahkan dengan cara menggeser mata anggaran dalam APBD. Hal tersebut sekaligus menandakan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut tanpa melibatkan dan meminta pandangan dari para kepala daerah.

Rentetan Blunder Mendagri

Jika  dirunut, langkah blunder Tjahjo yang kerap memicu kegaduhan publik tak cukup sekali. Berikut catatan yang dihimpun nusantara.news:

Pertama, Mendagri Tjahjo Kumolo melakukan kampanye Presiden Jokowi dua periode. Saat itu, dia meneriakkan, “Ingat dua kali. Dua kali. Supaya anggaran desa bisa lima tahun ke depan pasti akan ditingkatkan”.

Kampanye itu dilakukan Mendagri di depan 2.200 kepala desa yang hadir dalam dalam acara “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018’  di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu, 25 Juli lalu. Bawaslu mengatakan, tindakan Tjahjo masuk dalam kategori kampanye.

Tjahjo Kumolo dituding kampanye ‘Jokowi 2 periode’ di hadapan ribuan kepala desa

Kedua, di acara yang sama, Tjahjo Kumolo juga mengklaim bahwa alokasi dana desa dalam APBN adalah inisiatif Presiden Jokowi. “Penting saya ingatkan, alokasi dana desa yang sudah menginjak tahun keempat ini adalah murni inisiatif dari Presiden Jokowi. Bukan orang lain yang sering mengaku-aku,” ujar Tjahjo yang disambut tepuk tangan meriah oleh 2.200 kepala desa yang hadir.

Padahal, dana yang peruntukannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa itu diatur dalam Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RUU itu disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 18 Desember 2013, setelah menjalani pembahasan panjang di parlemen terhitung sejak RUU Desa diserahkan Pemerintah ke DPR pada tanggal 4 Januari 2012. UU itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014.

Dana desa memang pertama kali dicairkan tahun 2015, di era pemerintahan Joko Widodo. Alokasinya di APBN 2015 sebesar Rp20,76 triliun. Namun RUU APBN 2015 itu disampaikan ke DPR oleh Presiden SBY pada 16 Agustus 2014. RUU itu disahkan menjadi UU APBN 2015 pada tanggal 29 September 2014 oleh DPR periode 2009-2014 dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sohibul Iman –atau dua hari sebelum dilantiknya DPR 2014-2019.

Artinya, dalam penganggaran dana desa di APBN 2015 sama sekali tidak ada andil pemerintah Joko Widodo. Presiden Jokowi hanya melaksanakan perintah UU APBN untuk mencairkan dana desa yang sudah dialokasikan.

baca: https://nusantara.news/kebohongan-publik-mendagri/

Kebohongan Publik Mendagri?

Ketiga, mengeluarkan Surat Edaran Mendagri yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan wali kota serta pimpinan DPRD yang memerintahkan dana THR dan gaji ke-13 bagi PNS dan anggota TNI/Polri yang disahkan oleh Presiden Jokowi tersebut dibebankan dalam APBD. Faktanya, sejumlah daerah ada yang belum siap untuk menganggarkan dana tersebut. Ini karena belum dianggarkan dalam APBD. Polemik pun muncul, beberapa kepala daerah bahkan menolak instruksi Mendagri tersebut.

Langkah pemberian THR dan gaji ke-13 yang fantastis itu menurut pakar Otonomi Daerah M Ryaas Rasyid, kepala daerah siap-siap menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diperkirakan akan banyak kepala daerah yang ditangkap. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13.

Keempat, menunjuk Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan menggantikan Ahmad Heryawan, yang habis masa jabatannya pada 13 Juni lalu. Selain melanggar beberapa aturan yang melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, penunjukan jenderal polisi aktif menempati jabatan sipil dianggap mengkhianati amanat Reformasi 1998 soal pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).

Tak heran, penunjukan jenderal Iriawan oleh Mendagri yang notabene politisi PDIP mengundang berbagai pertanyaan bernuansa negativie thinking: Mengapa harus seorang komisaris jenderal (komjen) polisi dari luar kemendagri yang ditunjuk? Mengapa begitu ‘ngotot’ harus Iriawan? Sinyalemen adanya agenda politik tersembunyi pun muncul. Terlebih, salah satu kandidat wakil gubernur Jawa Barat berlatar belakang seorang polisi (Anton Charliyan) yang diusung PDIP dan kabarnya teman satu angkatan dengan Iriawan.

Karuan saja, keputusan pemerintah melantik Iriawan menuai reaksi keras dari publik dan partai oposisi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut, biang kerok permasalahan tersebut adalah Permendagri yang dinilainya telah menyesatkan seluruh peraturan yang ada di atasnya. Permendagri tersebut telah memberikan tafsir yang salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”. Sehingga seolah-olah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

Kelima, polemik Permendagri No. 3 Tahun 2018 tentang Surat Keterangan Penelitian (SKP), yang antara lain memuat ketentuan baru tentang “potensi dampak negatif penelitian”. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan pemerintah menolak menerbitkan izin penelitian. Syukurlah, karena adanya kritik dan desakan publik, Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 itu akhirnya dibatalkan. Kemendagri mengaku belum meminta masukan publik.

Keenam, pada 2017, Tjahjo juga menuai kehebohan publik dengan mengatakan jabatan pemimpin di perguruan tinggi negeri atau rektor harus ditentukan oleh presiden. Menurut dia, penyeragaman proses menjadi alasan keputusan tersebut. Bahkan ia menyebutkan hal itu merupakan hasil komunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara, Presiden, dan Menteri Ristekdikti. Tjahjo menjelaskan, keinginan pemerintah tersebut karena kekhawatiran adanya ideologi selain Pancasila yang menyusup dalam perguruan tinggi.

Ketujuh, pada 2016 lalu, Tjahjo juga sempat membuat geger warga Aceh. Ia melontarkan pernyataan terkait pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Qanun. Kebetulan, waktu itu sedang ramai soal tumpang tindih peraturan dan agenda pembatalan regulasi (pusat/daerah) yang menghambat investasi. Saat dikonfirmasi betul atau tidak, Tjahjo langsung membantah. Menurutnya, ada kesalahpahaman awak media saat menulis atau menyiarkan informasi.

Kedelapan, pernyataan lain yang bikin tepuk jidat adalah ketika dirinya asal bunyi mengatakan bahwa praja IPDN bisa mengisi posisi komandan koramil (danramil) TNI. Apalagi, hal itu ia ungkapkan di kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat ramai menggalakan program bela negara pada Januari 2017 lalu. “Kalau posisi komandan koramil (danramil) kosong, IPDN bisa masuk. Setidaknya dia bisa pegang senjata,” ujar Pak Mendagri.

Kesembilan, ternyata Mendagri telah melempar wacana kebijakan dan pernyataan yang kurang pas bahkan sejak awal-awal menduduki jabatan menteri. Ia sempat membuat publik se-Indonesia Raya bingung. Soal server KTP elektronik yang kabarnya berada di India. Isu simpang siur itu berhembus pada November 2014 silam.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) yang saat itu dijabat oleh Dodi Riyadmadji tentu membantah pernyataan atasanya. Karena, server tersebut nyatanya berada di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta. “Server yang di luar negeri itu gak ada,” kata Dodi.

Tampaknya, ke depan Mendagri harus lebih hari-hati dan sadar posisi sebelum melemparkan pernyataan atau kebijakan. Posisi dia sebagai orang partai tentu akan rentan terjerembab pada blunder politik. Barangkali di masa berikutnya, seorang Mendagri jangan lagi dijabat dari orang partai seperti di era Jokowi ini.

Di luar itu, langkah-langkah blunder Mendagri yang berujung pada kegaduhan ini sekaligus menandai lemahnya pengetahuan hukum dari para “pembisik” dan pembuat keputusan di sekitar Tjhajo. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here