Lagi, Pertumbuhan Ekonomi 2018 Berpotensi Gagal Dicapai

0
274
Bank Dunia, Menteri Keuangan dan Gubernur BI satu kata bahwa pertumbuhan ekonomi 2018 sulit dicapai.

Nusantara.news, Jakarta – Bank Dunia (World Bank) diketahui merevisi turun pertumbuhan ekonomi Indonesia 2018 sebesar 0,1% dari 5,3% menjadi 5,2%. Revisi tersebut seiring perdagangan global yang turun dan kecenderungan pengetatan moneter.

Bagaimana opini Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia? Akan kah tetap optimistis mengejar target 5,4% sesuai dengan asumsi makro ekonomi dalam APBN 2018?

Adalah Bank Dunia yang berani mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2018 dan negara-negara Asia lainnya. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves memperkirakan konsumsi rumah tangga akan sedikit meningkat. Sementara pertumbuhan investasi tetap tinggi. Hanya saja kinerja perdagangan internasional diprediksi tak optimal.

“Mengingat sifat investasi yang sarat impor, ekspor bersih akan terus membebani pertumbuhan ekonomi, sebab pertumbuhan ekspor juga melambat sejalan dengan menurunnya perdagangan global,” kata Chaves baru-baru ini.

Chaves memprediksi, pertumbuhan ekonomi dunia juga bakal cenderung menurun di tengah tren pengetatan moneter seiring normalisasi moneter di Amerika. Dalam beberapa bulan ini, normalisasi tersebut telah menyebabkan arus keluar modal asing dari pasar keuangan, terutama di negara-negara berkembang, seperti Argentina dan Turki.

Di Indonesia, arus keluar modal asing menyebabkan defisit pada neraca pembayaran. Defisit neraca pembayaran sebesar 1,5% dari PDB di triwulan pertama dengan arus modal keluar mencapai Rp41 triliun.

Kondisi ini menyebabkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) naik dan nilai tukar rupiah mengalami tekanan terhadap dolar AS. Tekanan tersebut seiring dengan besarnya kepemilikan asing di saham dan SBN.

Dia berpendapat, imbal hasil SBN disebut naik sebesar 0,21% sepanjang kuartal I lalu, sedangkan nilai tukar rupiah mencapai level terendah dalam 31 bulan terakhir.

Kemenkeu dan BI sepakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo sepertinya berpandangan sama dengan Bank Dunia. Mereka melihat adanya kemungkinan target pertumbuhan ekonomi kembali tak tercapai tahun ini. Pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% tahun ini, atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sebesar 5,07%.

Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi bakal mencapai 5,2% tahun ini. Meski lebih rendah dari target, namun ia menilai level tersebut sudah cukup tinggi. Sri Mulyani juga tak menampik kemungkinan tersebut. Ia menyatakan bakal mengkaji estimasi BI tersebut.

“BI menyampaikan 5,2%, tapi kami di internal (Kemenkeu) melihat dalam range 5,17% hingga 5,4%. Ini full year. Kami akan lihat bagaimana dinamika di kuartal II,” kata Sri Mulyani awal pekan ini.

Ia berharap pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa terangkat menembus 5%. Peningkatan tersebut seiring adanya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negarai sipil (PNS) dan perhelatan Asian Games.

Di luar itu, Menkeu pun berharap investasi dan ekspor bakal tumbuh lebih tinggi sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Adapun pada kuartal I-2018, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,06%, lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode sama dalam tiga tahun terakhir. Perbaikan utamanya disokong oleh investasi yang tumbuh cukup tinggi, di tengah konsumsi rumah tangga yang masih tertahan dan ekspor yang tumbuh melambat.

Secara rinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor utama pertumbuhan ekonomi masih tertahan di bawah 5%, tepatnya 4,95%. Meski begitu, pencapaian ini sedikit lebih baik dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 4,93%.

Tentu saja prediksi Bank Dunia, Menteri Keuangan dan Gubernur BI ini adalah isyarat buruk soal perekonomian, karena diprediksi pemerintah akan gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi untuk yang kesekian kalinya. Bahkan boleh jadi karena beban utang yang cukup tinggi pada 2018, dilanjutkan 2019, boleh jadi agak sulit kiranya pertumbuhan ekonomi beranjak dari 5%.

Pada saat yang sama pertumbuhan utang pemerintah rerata 14%, agak gap yang besar antara pertumbuhan ekonomi 5% dengan pertumbuhan utang, yakni sekitar 9%. Hal ini tentu saja buruknya pengelolaan utang, atau setidaknya pengelolaan utang yang begitu besar tidak produktif.

Bahkan pengelolaan utang yang diterbitkan pemerintah tidak secara optimal mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi. Ini bisa jadi karena pemerintah salah melakukan kalkulasi kebijakan ekonomi sehingga ruang fiskal semakin sempit dan semakin inferior.

Masalahnya adalah, apakah ruang gerak fiskal yang sempit ini mampu membuat APBN 2018 berkelanjutan? Atau kita akan terperangkap dalam kubangan krisis selanjutnya?

Memang tak ada gambaran yang jelas dari pemerintah, pemerintah selalu memberi gambaran yang optimistis, walaupun realitasnya rakyat semakin susah. Tapi begitulah politik fiskal, sesempit apapun, seterjepit apapun kondisi fiskal, Menteri Keuangan memang harus membangun optimistis.

Harusnya pemerintah melakukan inovasi dalam mengelola APBN, tidak melulu mengandalkan utang. Namun diketahui Menkeu Sri Mulyani baru saja mendapat utang baru dari Bank Dunia sebesar US$300 juta. Apakah tradisi utang ini akan diteruskan, atau ada jurus baru mengatasi sempitnya ruang gerak fiskal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here