Lagi, Produktivitas Utang Pemerintah DIpertanyakan

0
149
Lewat APBN, seharusnya Jokowi bisa memikat hati rakyat sehingga bisa memenangkan Pilpres 2019, namun ada vairabel lain yang justru sangat menentukan apakah Jokowi menang atau kalah, yakni takdir Tuhan.

Nusantara.news, Jakarta – Warisan paling berharga dari sebuah kepemimpinan adalah ekonomi yang kokoh dengan pertumbuhan yang signifikan dan beban utang yang ringan. Apa yang yang terjadi hari ini adalah Pemerintah Jokowi mewarisi utang yang sangat signifikan.

Berdasarkan data Bank Indonesia hingga Oktober 2018, total utang luar negeri Indonesia telah mencapai US$360,3 miliar, atau ekuivalen dengan Rp5.227,23 triliun. Jumlah itu naik hanya 0,45% dibandingkan utang luar negeri pada Desember 2017.

Diperkirakan hingga Desember 2018, total utang luar negeri Indonesia bisa menembus level US$363 miliar. Sehingga terjadi pertubuhan utang luar negeri sebesar 5,88% jika dibandingkan total utang luar negeri pada 2017 sebesar US$358,7 miliar. Atau jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 252 juta jiwa, maka per kepala menanggung utang sebesar Rp20,88 juta per kepala.

Jika dibandingkan dengan peninggal utang sampai dengan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, total utang baru yang dibuat Pemerintah Jokowi sebesar US$72 miliar atau ekuivalen Rp1.044 triliun. Artinya utang yang dibuat Pemerintah Jokowi setiap tahun mencapai US$18 miliar per tahun, sementara dimasa SBY hanya US$15 miliar per tahun.

Tentu saja angka-angka utang itu akan menjadi beban buat anak cucu bangsa kita ke depan. Boleh jadi para pembuat utang tersebut hari ini, tidak ikut menanggung bebannya hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Walaupun utang tersebut sering diatasnamakan untuk membangun infrastruktur, biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengungkapkan pembangunan sebuah negara yang berlandaskan utang tidak akan pernah berhasil. Model pembangunan neoliberalisme ala Bank Dunia dan IMF, tidak akan pernah membuat Indonesia tumbuh tinggi seperti Jepang dan China.

Dia mengungkapkan jika ada negara yang getol berutang memiliki pertumbuhan lebih dari 6,5% maka akan terjadi overheating atau kontraksi ekonomi, utang harus dikurangi. Utang akan menjadi rem otomatis untuk mengerem pertumbuhan.

Menurut dia jika Indonesia ingin tumbuh double digit dan menjadi negara kuat serta hebat, maka model pembangunan ekonomi neoliberal ala Bank Dunia dan IMF harus ditinggalkan.

“Tidak ada negara di dunia yang berhasil ketika mengikuti model Bank Dunia, tidak di Latin Amerika, tidak di Asia apalagi Afrika,” jelasnya.

Rizal berpendapat, pinjam meminjam adalah hal yang biasa karena untuk berkembang dibutuhkan pendanaan. Namun jika negara meminjam dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan IMF akan banyak prasyarat yang merupakan jebakan-jebakan neoliberalisme.

Selain itu juga ada pinjaman antar negara yang dirancang sebagai “loan-to-owned“, sengaja di-markup agar macet sehingga bisa dikuasai.

“Yang paling baik, tentu tingkatkan pembiayaan dalam negeri, termasuk dengan menaikkan tax ratio. Dalam hal ini Tim Ekonomi gagal, tax ratio mandeg di kisaran 10,5% dari GDP,” demikian sesal Rizal Ramli.

Utang luar negeri Indonesia dirasakan sudah teramat besar, sehingga diperlukan upaya pengurangan utang sekaligus membuat utang yang ada lebih efektif dan efisien (SumberL Bank Indonesia, sampai Oktober 2018).

Produktivitas utang rendah

Sementara Indonesia peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah belum menunjukan trend produktivitas, meskipun dalam selama Pemerintahan Jokowi utang luar negeri terus meningkat.

“Berbagai survei tentang ekspektasi ekonomi tidak mengalami akselerasi pertumbuhan yang sesuai harapan. Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5%,” ujar Heri.

Menurut Heri, alasan pemerintah menggunakan utang untuk pembangunan sektor infrastruktur juga tak membuahkan hasil yang maksimal, salah satunya sektor padat karya.

“Efektivitas utang untuk meningkatkan produktivitas perekonomian tidak kunjung terlihat sampai sekarang. Setidaknya, harus ada sektor yang produktivitasnya meningkat seperti sektor yang bisa meningkatkan nilai tambah, tenaga kerja, dan sebagainya,” demikian Heri.

Kendati demikian, pihaknya mengakui dampak pembangunan infrastruktur memang akan terlihat dalam jangka panjang, hanya saja saat ini pembangunan infrastruktur yang terlihat masif belum direspons secara positif oleh pelaku usaha.

“Meskipun infrastruktur dibangun, tapi dunia usaha tidak yakin terhadap perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Terlihat dari tendensi bisnisnya yang menurun,” ujarnya.

Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengritik bahwa produktivitas utang Indonesia memang sangat rendah. Pemerintah selalu menggembar-gemborkan bahwa utang dilakukan demi membangun infrastruktur, namun Faisal mendapati ternyata sebagian besar utang justru digunakan untuk melunasi cicilan utang pokok dan bunga.

Faisal mengungkapkan kenaikan utang ini tak hanya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Indonesia.

Faisal juga mengkritik Menko Perekonomian Darmin Nasution yang menyatakan jika Indonesia harus berutang, jika tidak utang maka pembangunan infrastruktur akan lambat. Bagi Faisal, pernyataan ini tak tepat karena sesuai dengan datanya, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk hal lain.

“Ada untuk belanja infrastruktur, tapi tidak yang paling besar. Jadi tidak benar jika utang digunakan seluruhnya untuk infrastruktur,” ketusnya belum lama ini.

Menurut Faisal, utang Indonesia paling banyak digunakan untuk membayar bunga dari utang yang lalu. Data kenaikan untuk utang yang digunakan membayar bunga hutang pun naik 6% yakni dari 11,1% menjadi 17,1%.

“Karena utang sudah dipakai untuk kita bayar utang lagi,” ungkapnya. Dalam ekonomi hal ini diistilahkan defisit keseimbangan primer, dimana APBN terpaksa defisit untuk menutupi utang yang jatuh tempo.

Sementara dari data yang ada, prosentase utang yang digunakan untuk belanja infrastruktur justru hanya mengalami kenaikan sebesar 1%, naik dari 12,2% menjadi 13,2%.

Untuk itu, Faisal mengajak seluruh masyarakat agar menyikapi dengan kritis terkait pernyataan sejumlahh tokoh. Dia mengimbau masyarakat tak langsung percaya namun memeriksa terlebih dahulu datanya.

“Ayo kita sikapi dengan kritis kembali ke data. Jangan percaya apa kata orang dan kembali ke data-data, ini harus hati-hati. Karena sekarang banyak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu,” pesan Faisal.

Berdasarkan data Bank Indonesia per Oktober 2018, total sektor terbesar utang luar negeri pemerintah dan bank sentral paling besar digunakan untuk administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yakni mencapai US$125,76 miliar. Di rekening inilah sebenarnya cicilan pokok dan bunga utang luar negeri itu berada.

Sementara untuk konstruksi hanya memakan biaya US$7,70 miliar. Sedangkan untuk jasa keuangan dan asuransi lumayan besar yakni mencapai US$21,15 miliar atau tumbuh 10,56% dibaningkan posisi Desember 2017.

Melihat angka-angka tersebut di atas, memang produktivitas utang masih dipertanyakan. Manajemen utang pemerintah juga tidak menunjukkan adanya prioritas pada pembangunan infrastrukur. Bahkan belakangan pemerintah menghentikan proyek infratruktur besar karena kekhawatiran rupiah melemah kembali, karena konten impor infrastruktur besar cukup tinggi.

Itu sebabnya, pemerintah perlu menata uang kembali pemanfaatan APBN yang efektif, efeisien dan kredibel. Sehingga APBN benar-benar survive untuk menopang perekonomian.

Namun jika menggunakan skenario yang telah ada dijalankan oleh oleh pemerintah, maka keberlanjutan APBN itu dipertanyakan. Akankah terjadi perombakan berarti pada 2019? Tentu semua berpulang kepada rakyat yang menilainya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here