Lagu Cabul

0
51

DUKUNGAN harus diberikan terhadap keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat yang membatasi waktu siar 17 lagu berbahasa Inggris karena dianggap cabul dan vulgar. Sebab, ini menyangkut soal moral dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti diketahui, dua pekan silam KPID Jawa Barat membatasi waktu penyiaran 17 lagu yang dinilai tak pantas didengar atau ditonton oleh anak-anak. Ketua KPID Jawa Barat Dedeh Fardiah mengkhawatirkan, anak-anak akan meniru perbuatan yang digambarkan dalam lagu-lagu tersebut. “Ada ungkapan misalnya ketagihan seks. Kemudian ada yang sampai overdosis (seks). Pokoknya tentang-tentang adegan seksual,” kata Dedeh.

KPID lalu menerbitkan surat edaran No 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 dan menetapkan 17 lagu tersebut masuk kategori ‘dewasa’ dan hanya boleh diputar pada pukul 22.00-03.00 WIB. Misalnya, “Love Me Harder” yang dinyanyikan Ariana Grande atau “Fuck it I Don’t Want You Back” dari Eamon, “Overdose” yang dinyanyikan Agnez Mo atau “Versace on the Floor” oleh Bruno Mars.

KPID jelas tidak sembarang memutus. Mereka meneliti 86 lagu berbahasa Inggris yang dilaporkan masyarakat, dan menyimpulkan ada 17 lagu yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Keputusan itu pun setelah melalui rapat dengar pendapat dengan para ahli di bidang komunikasi, bahasa, sastra, dan budaya. Setiap lirik lagu dibedah secara ilmiah dengan analisis teks untuk memahami makna setiap kata yang dilantunkan.  “Kebanyakan soal persetubuhan, atau eksploitasi wanita,” kata Dedeh.

Jadi tidak aneh jika KPID Jawa Barat bersikap tegas. Mungkin yang terasa aneh adalah mengapa KPID Jawa Barat yang lebih dulu mengambil keputusan, sementara KPI Pusat sama sekali tidak bersuara. Aneh, karena indikator untuk bersikap seperti sangat jelas.

Dalam Pasal 36 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memang ditegaskan larangan tentang siaran yang cabul, karena salah satu asas penyiaran menurut UU tersebut adalah “etika”.

Toh KPI sendiri juga sudah punya rambu-rambu yang ditetapkannya sendiri. Dalam Pasal 9 Ayat (1) & Ayat (2) KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, ada ketentuan bahwa program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku budaya, usia, dan/atau latar belakang. Dan, program siaran wajib berhati-hati agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif terhadap keberagaman norma kesopanan dan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat.

Tapi, okelah, ini mungkin soal “keduluan” saja. Lagi pula, pembatasan seperti ini bukan hal baru.Tahun 2015 lalu, KPID Jawa Tengah juga pernah membatasi jam penyiaran 44 lagu dan melarang pemutaran 8 lagu dengan alasan serupa. Semuanya lagu dari penyanyi Indonesia.

Pembatasan lagu yang berkonten porno ini mestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi semua materi siaran di Indonesia. Tidak hanya lagu, tapi juga sinetron, variety show, infotainment, dan sebagainya.

KPI, dalam Refleksi Akhir Tahun 2017-nya, pernah mengungkapkan acara variety show merupakan jenis acara yang berkualitas rendah. Skor jenis acara ini hanya 2.61, padahal skor terendah untuk kualitas tayangan adalah 3.00. Tayangan infotainment lebih buruk lagi, dengan skor 2,51. Menurut KPI, acara yang memberitakan kehidupan artis ini, dinilai lebih banyak menyebarkan gosip daripada mengungkapkan hal positif. Belum lagi cara kerja karyawan infotainment yang sangat agresif mencari berita, sehingga seringkali memasuki wilayah pribadi artis yang jadi sumber beritanya.

Tayangan-tayangan tanpa batas norma ini memang bagian dari terbukanya sekat-sekat lama yang menyandera kebebasan media massa di masa lalu. Ketika reformasi bergulir di negeri ini, salah satu keran pertama yang dibuka adalah keleluasaan bagi pers untuk berbuat apa saja.

Tetapi, repotnya, kebebasan itu tidak dipahami dengan dewasa. Bebas diartikan hilangnya aturan. Akibatnya lahirlah pers porno, pers yang menjual aurat, sadisme atau sentimen primordial. Semestinya kebebasan pers itu bermakna keleluasaan melakukan hal yang kritis konstruktif bagi peradaban manusia.

Reformasi –walaupun kata ini belakangan lebih sebagai komoditas politik belaka—ditujukan untuk membongkar belenggu terhadap kreativitas yang konstruktif. Kita sepakat melakukan berbagai deregulasi di bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial agar kreativitas konstruktif itu muncul. Dan dengan begitu peradaban bangsa ini bisa selangkah lebih maju.

Tetapi, kita tidak memperuntukkan reformasi bagi deregulasi moral. Kita bebas menyatakan pendapat, bebas berpolitik, bebas menuntut hak, tetapi rambu-rambu moral tetap harus dijaga, bahkan kalau perlu diperketat.

Menata dengan tegas tayangan yang membodohkan, wajib dilakukan pemerintah –tanpa harus menjebakkan diri pada pro-kontra konyol tentang kebebasan berekspresi melalui media massa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here