Lahan Terbatas dan Permintaan Tinggi, DP 1 Persen Rumah Murah Rawan KKN

0
389

Nusantara.news, Surabaya – Kebutuhan lahan untuk pemukiman di Surabaya terus meningkat. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, ibukota provinsi Jawa Timur ini menjadi magnet bagi warga luar kota untuk mengadu peruntungan. Tak heran, setiap sudut kota penuh dengan pemukiman atau bangunan yang terpksa menjadi tempat tinggal dan pemukiman, kendati jauh dari kesan layak dan higienis.

Sementara itu, sebagian lahan luas menjelma jadi pemukiman elite kendati hanya diisi segelintir orang yang berkecukupan secara ekonomis. Kondisi ini membuat harga tanah seolah tak terkendali dan memaksa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menghadapi dua pilihan. Tetap bertahan di Surabaya di pemukiman yang jauh dari layak, atau menyingkir ke pinggiran atau kota tetangga dengan resiko memboroskan waktu, tenaga dan biaya ekstra untuk transportasi ke Surabaya.

Indikasi meningkatnya harga tanah bisa dilihat dari data www.urbanindo.com yang mengindikasikan tren yang selalu naik dalam 12 bulan terakhir. Hingga akhir Februari 2017 rata-rata kenaikan lahan tercatat Rp11,12 juta per meter persegi setiap bulannya. Fakta ini  membuat pengembang di Surabaya mustahil mewujudkan program 1 juta rumah murah dari Presiden Joko Widodo sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2016.

Muncul kesan, Surabaya berlari menuju kota metropolis dan meninggalkan warganya yang kurang beruntung secara finansial untuk menegaskan identitas sebagai pusat jasa, perdagangan dan keuangan. Peta rencana tata ruang Dinas Cipta Karya, Pemukiman dan Tata Ruang (DCKTR) Surabaya menegaskan hal itu. Sebagian lahan yang masih tersisa justru jadi bisnis lain yang diincar orang kaya. Mereka rela membeli dengan harga wah, namun bukan untuk dihuni, melainkan untuk investasi kendati Pemerintah Kota (Pemkot) sudah berusaha membatasi melalui berbagai aturan.

Peta Rencana Tata Ruang Surabaya

Waspada Peluang KKN

Problem pelik di Surabaya terkait pemukiman ini membuka peluang munculnya penyimpangan. Bahkan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan konservasi seperti di pantai timur Surabaya (Pamurbaya) tak lagi steril dari pemukiman. Padahal kawasan ini, meskipun sebagian sudah jadi hak milik individu, pembangunan rumah tidak mungkin mendapatkan IMB jika mengacu pada aturan. Termasuk untuk peruntukan program down payment (DP) 1 persen yang diluncurkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hadi Muljono beberapa pekan lalu.

Bahkan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Said Utomo menilai, ada persoalan lain yang membuat program DP 1 persen untuk jatah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) kurang efektif di Surabaya.

“Yang jadi masalah, jatah (rumah murah) semacam itu justru seringkali dibagi dengan cara KKN. Ini akan terjadi jika pejabatnya tidak amanah untuk mendistribusikan rumah murah jatah MBR bagi yang berhak mendapatkan,” katanya kepada Nusantara.News, Kamis (2/3/2017).

Cara ilegal ini atau dengan modus lainnya memang kerap muncul yang ujung-ujungnya justru merugikan konsumen MBR sebagai pembeli rumah murah. Sementara itu pengamat pemukiman dari Universitas Surabaya (Ubaya) Agus Haryanto menyatakan, situasi yang terjadi di Surabaya juga menyulitkan pengembang perumahan untuk mewujudkan rumah murah.

“Sebenarnya tidak cuma masalah regulasi saja yang menjadi kendala terkait dengan  penyediaan rumah murah dan penyerapannya oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Harga tanah yang semakin melambung membuat pengembang tidak bisa lagi membangun rumah murah dengan patokan harga diawal. Harga tanah juga membuat masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memiliki rumah,” katanya beberapa waktu lalu.

Dia menilai, ketidaksinkronan infrastruktur perumahan nasional antara suplai rumah murah dan permintaan rumah murah itu sendiri, justru semakin menjauhkan keinginan masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah. Agus menggambarkan harga rumah tipe 36 di pinggiran Surabaya saat ini yang rata-rata sudah berkisar Rp200 jutaan.

“Jika untuk uang mukanya saja tidak siap, maka pekerja buruh dan sebagainya harus mengumpulkan dulu sampai senilai uang muka. Kalau mereka menabung Rp1 juta per bulan, paling tidak baru beberapa bulan terkumpul. Tetapi, pada saat itu harga rumah sudah naik lagi, uang mukanya juga naik. Artinya mereka harus kembali menabung dan berjuang hanya untuk memenuhi uang muka saja,” sebutnya.

Potensi dan kekhawatiran itu mau tidak mau memang mengesankan masyarakat berpenghasilan pas-pasan hanya bisa sekedar mimpi untuk miliki rumah di Surabaya. Pilihan menempati hunian vertikal yang kerap jadi solusi alternatif sebenarnya bisa lebih ditekankan sepanjang ada jaminan dari pemerintah bahwa selain aman dan nyaman, hak dasar untuk mendapat akses ekonomi bisa lebih permudah. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here