Lain Anies, Lain Ahok, Sim Salabim Dana CSR

0
355
Gubernur Anies Rasyid Baswedan berkomitmen akan mengelola dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility--CSR) dengan transparan dan kredibel.

Nusantara.news, Jakarta – Masih segar dalam ingatan bagaimana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggarap dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility—CSR). Tak transparan asalnya, gelap prosesnya, dan tak jelas penggunaannya, apalagi soal berapa jumlahnya.

Bahkan adik bungsu Ahok, Fifi Lety Indra, namanya belakangan diketahui muncul di daftar Panama Papers. Sehingga muncul dugaan di benak masyarakat, apakah ada hubungan pengelolaan CSR dengan rekening Fifi di Panama Papers?

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak ingin mengulangi model CSR yang tidak memenuhi unsur good governance (tata kelola yang baik) tersebut. Ia pun menggagas sebuah pengelolaan CSR yang transparan dan kredibel.

Caranya, Anies akan membentuk komite untuk mengurus persoalan diskresi gubernur. Meski diskresi adalah hak dari gubernur namun akan diinstitusikan. Diskresi tersebut, dilakukan untuk mengelola dana CSR dari perusahaan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jika ke depan ada dana CSR, bukan lagi Anies pribadi sebagai gubernur yang menggunakan hak diskresinya, tapi dibahas di komite yang dibentuk. Komite tersebut terdiri atas aktivis sosial masyarakat, aktivis tata kelola pemerintahan dari komunitas bisnis, dan pihak terkait lainnya. Sehingga apabila ada perusahaan yang akan menyalurkan dana CSR maka akan di proses di komite tersebut.

 Dana CSR yang masuk, kemudian dibahas untuk program-program yang akan dibangun melalui dana CSR, semua ditentukan pula oleh komite. Jadi, diskresinya itu bukan kemudian dilakukan sendiri, melainkan dibahas dalam komite.

Menurut Anies, sejumlah perusahaan yang sekarang menyumbang pembangunan di DKI adalah perusahaan-perusahaan yang terkenal. Tapi tidak menutup kemungkinan ada taman-taman yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan tak terkenal

Hanya saja, Anies tidak mau menilai diskresi yang dilakukan oleh Ahok keliru. Sebab, diskresi merupakan hak sebagai gubernur. Masing-masing gubernur akan meng-exercise dengan cara yang berbeda. Sehingga dalam diskresinya nanti akan dijelaskan mengapa pembangunan dari dana CSR di lokasi tertentu tapi menggunakan perusahaan tertentu.

Tinggal nanti mungkin setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan terpapar dengan jelas, apakah prosedur pengumpulan, proses penggunaan dan pertanggungjawaban CSR itu sudah benar. Anies memastikan pengelolaan CSR pada periodenya lebih transparan dan kredibel.

CSR terkesan gelap

Pengelolaan CSR Gubernur Ahok di Pemprov DKI memang sering mendapat sorotan negatif. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P. Ahmad mengatakan selama ini penggelolaan dana CSR Pemprov DKI terkesan gelap.

“Saya melihat, selama ini CSR memang sengaja dibikin gelap oleh Ahok, sehingga gampang dimanipulasi,” kata dia.

Karenanya, anggota Fraksi PPP ini mendorong dibentuknya Pansus CSR demi menelusuri amburadulnya penggunaan dana CSR di lingkungan Pemprov DKI. Tidak pernah ada pengumuman perusahaan mana yang menyumbang, berapa nilainya, dan digunakan untuk apa saja.

Seperti diketahui, selama Ahok memimpin DKI Jakarta, proyek-proyek Pemprov DKI menggunakan dana CSR, seperti di Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung di Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat serta Jalan Inspeksi di Kali Apuran, Cengkareng, Jakbar nampak kacau.

Sebab pengerjaan jalan inspeksi disana tak kunjung rampung. Sebagian Jalan pun belum dibeton dan masih berbatu.

Tak hanya itu, turap di Kali Apuran yang dibangun dengan dana yang sama, justru hanya dibuatkan turap batu dengan fondasi kayu bambu. Belakangan turap mulai retak-retak, bahkan batu di bagian fondasi ada yang mulai renggang.

Padahal, untuk pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Anak Ciliwung, Kali Apuran, dan turap, PT Agung Podomoro Land (APL) menggelontorkan dana sebesar Rp132,2 milliar. Sebanyak Rp24,2 milliar diberikan untuk pembangunan Jalan Inspeksi Anak Kali Ciliwung.

Sedangkan Rp108 milliar untuk normalisasi dan pembangunan Jalan Inspeksi di Kali Apuran. Dana digelontorkan dua kali. Pertama sebesar Rp62,1 milliar yang diberikan untuk pembuatan turap dan Jalan Inspeksi tahap 1 di Kali Apuran. Lalu sebesar Rp45,9 milliar diberikan untuk pembangunan Jalan Inspeksi tahap 2 di Kali Apuran.

Dana yang digelontorkan APL di Kali Apuran itu lebih besar dari anggaran yang digelontorkan Pemprov DKI untuk normalisasi 3 kali besar di Jakarta Barat. Kali Grogol sepanjang 2,2 kilometer, Kali Apuran sepanjang 1,3 kilometer (bagian ujung), dan Kali Sekretaris sepanjang 800 meter.

Normalisasi ketiga kali itu dilakukan dengan pemancangan sheet pile (turap beton). Ketiga proyek itu sudah rampung 20 Desember lalu. Hasilnya kokoh dan kuat.

Walau dana CSR untuk pembuatan turap (kali apuran bagian tengah) dan jalan inspeksi yang digelontorkan APL lebih besar, tapi sampai kini proyek itu tak rampung.

Proses pembangunannya proyek Kali Apuran yang diduga bermasalah ini dilakukan mulai dari pertengahan 2015 sampai dengan awal 2016. Mulai dari pembebasan lahan, sampai pembangunan.

Hal lain yang tak bisa dipungkiri, adanya sarat kepentingan dari perusahaan pemberi CSR. Dan semua itu ditampung begitu saja oleh Gubernur Ahok.

Jawaban Ahok

Ahok mengatakan, permintaan bantuan tersebut untuk warga Jakarta bukan digunakan secara pribadi. Pada prinsipnya dana CSR itu dibangun sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Hanya saja mantan Bupati Belitung Timur ini tidak memungkiri jika pengusaha tersebut memiliki kepentingan dalam memberikan dana CSR. Tetapi, kepentingan yang dimaksud iklan secara gratis di program Pemprov yang dibiayai oleh perusahaan melalui CSR.

“Iya pasti ada kepentingan dong, kepentingan pengen usahannya itu lancar, dia pengen semua urusannya cepet beres,” katanya.

Adapun kompensasi yang diberikan Pemprov terhadap perusahaan CSR yakni mempermudah segala izin usaha atau mendirikan bangunan. Namun, apabila usaha atau bangunan tersebut melanggar aturan maka tidak akan dipermudah. “Kita permudah (izin) tapi kalau anda melanggar saya coret, sudah berapa perusahaan yang bikin apartemen itu saya coret,” terangnya.

Namun, mantan anggota komisi II DPR ini berang saat dana CSR disebut dana siluman. Ahok mengatakan apa yang dikeluarkan oleh perusahaan CSR adalah resmi dan jelas sesuai aturan. “Enggak ada dana siluman. Jelas dia bantu kok keluar dari perusahaan dia,” tuturnya.

Bahkan, ia meminta untuk pemeriksaan harta kekayaan pejabat dengan gaji pas-pasan tetapi memiliki gaya hidup mewah. Ia sesumbar, pejabat-pejabat tersebut termasuk dalam kategori korupsi dan dapat digantung di monumen nasional.

Seperti diberikan, pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsjah mengatakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang sebagian dibiayai dana CSR dibanding APBD dinilai hanya menguntung para pengusaha yang menyumbang.

Pada saat yang sama, selain mengumpulkan dana CSR dan mengelolanya lewat Pemprov, Gubernur Ahok juga membentuk Ahok Center. Pertanyaannya apa perbedaan keduanya?

Ahok menegaskan, dirinya justru senang bila panitia angket akan mengulik aliran dana CSR. Sebab dia merasa yakin penerimaan bantuan tersebut tidak pernah diterimanya secara tunai.

“Saya nggak pernah terima CSR. Coba lihat, semua CSR kenapa dari dulu saya begitu ketat. CSR tidak boleh kasih kepada kami dalam bentuk kontan. Semua CSR ada berita acara dan tanda tangan, semua saya bikin,” ungkapnya.

Menurutnya, perusahaan tidak akan memberikan dana segar tersebut kepada oknum yang ingin mengambil keuntungan. Mantan Bupati Belitung Timur ini bahkan mengklaim bersih dari dugaan permainan dana CSR.

Suami Veronica Tan ini menegaskan, tuduhan panitia angket dengan adanya Ahok Center adalah kekeliruan. Sebab Ahok Center hanya sebutan nama untuk tim sukses pada saat dirinya bersama Joko Widodo maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012.

“Tuduhan Ahok Center, goblok aja Ahok Center. Cari saja seluruh dunia, mana ada Ahok Center,” tuturnya.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengungkapkan, Ahok Center tercantum dalam Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Ahok Center menjadi mitra kerja bantuan CSR dari 18 perusahaan untuk pembangunan Rumah Susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

Terkait hal itu, Ahok menegaskan, Ahok Center hanya relawannya saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Menurutnya, tercatatnya Ahok Center hanya bentuk semangat relawan untuk melakukan pengawasan.

“Itu cuma relawan yang saking semangat ngawasin CSR ke rusun dulu pas banjir. Si pengusaha langsung bantu penghuni rusun, kami takut dicuri relawan. Namun juga relawan ngawasin, sampai apa enggak barangnya,” tegas Ahok.

Dia menambahkan, saat melakukan aksi pengawasan, relawan tersebut akhirnya menamakan diri Ahok Center. Dan mereka selalu melakukan pengawasan di lapangan secara langsung.

Sepertinya, dana CSR dan Ahok Center perlu diaudit investigatif agar semua menjadi terang benderang. Apakah dana itu free and clear? Atau justru penuh kegelapan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here