Lalu Zohri, Momentum Perbaikan Bukan Pencitraan

0
62
Atlet muda Lalu Muhammad Zohri menjadi perlari tercepat dunia U-20 untuk kategori 100 meter Kejuaraan Dunia Atletik di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli 2018.

Nusantara.news, Jakarta – Sejenak kita ber-euforia. Atlet muda Lalu Muhammad Zohri membuat sejarah bagi Indonesia.  Menjadi juara dunia lari 100 meter Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia, Rabu 11 Juli 2018.

Di usia 18 tahun, pemuda asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu berhasil mencapai garis akhir dalam waktu 10,18 detik (dengan percepatan angin searah pelari 1,2 meter/detik). Dia mengungguli duo sprinter asal Amerika Serikat, yaitu Anthony Schwartz dan Eric Harrison, masing-masing mencatatkan perolehan waktu 10,22 detik.

Antara percaya dan tidak percaya. Ini adalah rekor baru bagi Indonesia. Asosiasi Internasional Federasi Atletik (IAAF World U-20 Championship) mencatat dalam 32 tahun sejarah kejuaraan tersebut, penampilan terbaik atlet Indonesia adalah finis posisi ke-8 pada 1986. Namun kali ini catatan itu dipatahkan oleh Zohri. Bahkan dia menjadi juara.

Pujian meluncur dari banyak pihak. Dari mulai rakyat jelata hingga presiden turut bangga atas prestasi yang diraih Zohri. Pemerintah terutama yang paling antusias. Apalagi setelah mengetahui kehidupan keluarga Zohri yang mengharu biru. Pelari tercepat dunia asal Dusun Karang Pansor, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara itu, tinggal di rumah yang tak layak huni alias gubuk. Sebuah pemandangan yang bertolak belakang dengan gelar sebagai juara dunia.

Hidup sebagai anak yatim piatu sebagai anak bungsu dari empat bersaudara dengan kakak-kakaknya yakni Baiq Fazilah (29), Lalu Ma’rib (28), Baiq Fujianti (Almh) dan Lalu Muhamad Zohri, sang juara dunia tidak menuntut apa-apa dari pemerintah. Bahkan dengan kondisi serba kekurangan dan fasilitas latihan yang jauh dari sebutan memadai, tidak menjadi penghalang baginya untuk mengukir prestasi membanggakan.

Sebagai atlet lari, Zohri tetap giat berlatih walau tanpa alas kaki karena memang tidak mempunyai sepatu khusus untuk lari. Bahkan untuk berlatih, dia suka berlatih sendirian di alam terbuka tepatnya di pantai Pelabuhan Bangsal, Pemenang.

Setelah menorehkan diri sebagai pelari tercepat dunia U-20, gelar Zohri seolah ‘menampar’ pemerintah. Berbagai janji bonus bermunculan. Pemerintah unjuk gigi. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjanjikan bonus Rp250 juta dan mendapatkan beasiswa. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berlomba-lomba merenovasi rumah orangtua Zohri. Sementara itu Realestate Indonesia berjanji memberikan hadiah rumah.

TNI Angkatan Darat juga sudah datang ke rumah Zohri untuk melakukan renovasi. Bahkan TNI AD akan memberikan peluang dan prioritas kepada Lalu Zohri agar bisa dengan mudah jadi tentara.

Gubernur Nusa Tenggara Barat ( NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menjanjikan memberikan bonus kepada atlet jebolan Pelatda NTB itu sebesar Rp 200 juta. Rinciannya dalam bentuk polis asuransi sebesar 100 juta dan modal usaha sebesar 100 juta.

Yang jelas apresiasi rakyat Indonesia terhadap Zohri sangat luar biasa. Dia menjadi fenomenal, bukan hanya menjadi pembicaraan di dalam negeri tapi juga dunia. Tentunya ini akan menjadi kekuatan baru di dunia atletik Indonesia.

Sejak terpantau oleh pencari bakat Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) dari sirkuit atletik di Jayapura pada 2017, Zohri terus mendapat gemblengan di pemusatan latihan nasional (Pelatnas) di Cibinong. PB PASI memasukkan Zohri menjadi salah satu atlet yang mendapat bimbingan dari pelatih kenamaan Amerika Serikat, Harry Mara. PASI juga membiayai sendiri atlet-atlet muda untuk bertanding di luar negeri termasuk Zohri yang berangkat ke Finlandia.

Karena itu prestasi yang diraih Zohri merupakan proses pembinaan jangka panjang yang dilakukan PASI. Sejak 2004 PASI mengubah orientasi pembinaan dari bertumpu kepada atlet senior menjadi fokus kepada atlet-atlet muda. Ada 50 atlet putra dan 50 atlet putri yang mengikuti Pelatnas jangka panjang. Setidaknya dengan prestasi Zohri, bisa menjadi suntikan bagi anak muda lain untuk mengikuti jejaknya.

Sampai berapa lama euforia ini akan bertahan. Kita mengharapkan ada euforia-euforia berikutnya, tentunya tidak hanya di cabang atletik tapi cabang olahraga lain. Kita tahu selain bulutangkis, prestasi olahraga nasional benar-benar memprihatinkan pasca reformasi.

Lihat saja pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Indonesia berada di urutan lima dengan perolehan 32 medali emas. Masih kalah dengan Singapura. Di SEA Games 2017, tim merah putih meraih 37 medali emas, 62 medali perak dan 81 medali perunggu. Singapura yang telah meraih 55 medali emas. Padahal di era Pak Harto, prestasi olahraga nasional berada di masa keemasan. Para atlet nasional saat itu mampu mendominasi kancah Asia Tenggara.

Tercatat Indonesia 11 kali ambil bagian sejak 1977 hingga 1997 dan selalu menduduki peringkat satu, hanya sekali digeser Thailand saat negeri gajah putih itu menjadi tuan rumah pada 1985 di Bangkok dan 1995 di Chiang Mai.

Prestasi memukau di ajang kejuaraan dunia paling sering ditorehkan cabang olahraga bulutangkis. Sebut saja Rudy Hartono menjadi juara termuda di All England (1968) dan pegang rekor delapan kali juara, tujuh kali secara berurutan. Piala Thomas pun menjadi langganan Indonesia dari 1970an-1990an. Selain itu, Indonesia untuk kali pertama memperoleh medali di ajang Olimpiade, trio panahan mendapatkan perak di Seoul 1988. Setelah perak, akhirnya emas Olimpiade bisa diraih di Barcelona 1992 lewat Susy Susanti dan Alan Budi Kusuma. Era emas Olimpiade terakhir di zaman Presiden Soeharto diberikan Ricky/Rexy di Atlanta 1996.

Pasca reformasi, cabang bulutangkis belum menunjukkan penurunan. Di Olimpiade Sydney 2000, pebulutangkis Indonesia masih menyumbangkan emas melalui ganda putra Tony Gunawan dan Candra Wijaya. Bulutangkis tunggal putra merebut emas di Olimpiade Athena 2004 melalui Taufik Hidayat. Olimpiade Beijing 2008, pebulutangkis ganda putra Markis Kido dan Hendra Setiawan meraih emas. Tahun 2017, Indonesia bahkan meraih 9 gelar yang hanya diperoleh di BWF Super Series dari mulai Ganda campuran Indonesia Praveen Jordan dan Debby Susanto, tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting, asangan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, Ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriani Rahayu, Pasangan ganda campuran paling fenomenal Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir.

Sayangnya prestasi ini tidak diikuti cabang-cabang olahraga lainnya. Paling parah cabang sepakbola yang memiliki antusias suporter paling banyak, justru nyaris tidak pernah menorehkan prestasi, kecuali juara AFF U-19 tahun 2013. Kalau dipikir secara logika, apa susahnya mencari bibit atlet sepakbola di antara 250 juta rakyat Indonesia.

Padahal kalau mau, PSSI bisa menggunakan metode tes medis seperti yang dilakukan sepakbola di Eropa. Sepakbola Italia menggunakan metode tes tulang belakang. Tes ini untuk mengetahui apakah orang tersebut memiliki bakat atlet atau tidak. Setiap pemain sepakbola yang mengikuti bursa transfer pasti akan menjalani tes ini. Pesepakbola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi memiliki bakat atlet sehingga ketika dilatih, keduanya pasti akan mudah menjadi pemain sepakbola. Sebaliknya bila sejak lahir tulang belakang bukan bakat atlet, sampai kapan pun dilatih tetap tidak bisa.

Anggaran Rp 5,037 triliun masihkah prestasi nol?

Ada banyak masalah yang membuat olahraga nasional kita terpuruk. Pertama, minimnya dana untuk pembinaan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beralasan anggaran dana olahraga sangat kecil. Itu belum dikurangi biaya operasional kementerian seperti gaji pegawai. Padahal di Australia, Thailand dan Singapura, anggaran dana olahraga mereka mencapai masing-masing mencapai 0,1%, 0,2%, dan 4,2% dari pendapatan negara. Sementara di Indonesia hanya 0.08%.

Kemenpora dalam APBN 2017 mengajukan pagu anggaran sebanyak Rp 3,14 triliun. Anggaran itu sudah memperhitungkan dana persiapan Asian Games 2018 sebanyak Rp 1,3 triliun. Termasuk mempertahankan serapan anggaran yang pada 2016 dinilai baik karena mampu menyerap lebih dari 96 persen. Daya serap anggaran hingga 31 Desember 2016 sekitar Rp 2,28 triliun atau 96,99 persen dari pagu anggaran pusat dan dekonsentrasi, setelah self blocking Rp 2,74 triliun.

Pagu definitif 2017 Kemenpora dialokasikan ke Sekretariat Kementerian sebesar Rp 292 miliar, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sebesar Rp 135 miliar, Rp 319 miliar untuk Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Deputi Pembudayaan Olahraga sebesar Rp 430 miliar, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebesar Rp 1,962 triliun.

Pagu definitif Kemenpora saat itu di dalamnya termasuk anggaran INASGOC dan INAPGOC sebesar Rp 75 miliar, persiapan Asian Paragames 2018 sebesar Rp 11 miliar, Rp 500 miliar untuk Satlak Prima, Tes Event Asian Games XVIII di 2017 yang menjadi bagian di INASGOC, SEA Games 2017 di Malaysia untuk 28 cabor dengan jumlah 200 atlet, dan anggaran rutin diantaranya KOI, KONI, SOIna, FORMI, dan NPC.

Sayangnya anggaran untuk SEA Games Kuala Lumpur 2017 tidak menghasilkan prestasi menggembirakan alias nol. Imam menyebut biang keladi merosotnya prestasi Timnas yakni minimnya anggaran yang tersedia. Padahal saat itu Kemenpora sendiri yang mengajukan anggaran Rp 1,3 triliun. Imam beralasan untuk mengirimkan atlet merah putih ke Kuala Lumpur dibutuhkan dana sekitar Rp 41 miliar. Sebanyak Rp 30,5 miliar di antaranya bersumber dari APBN alias dana publik. Karena khawatir dana itu tidak dikelola dengan benar, maka Imam memerintahkan jajarannya untuk membuat laporan yang detail dan menyeluruh. Ia tidak ingin usai penyelenggaraan SEA Games muncul isu penyalahgunaan anggaran yang membuat pegawainya terancam dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nah untuk tahun ini, Komisi X DPR RI menyetujui RAPBN tahun 2018 Kemenpora sebesar Rp 5,037 triliun. Menurut Menpora Imam Nahrawi, Anggaran tersebut antara lain untuk sekretariatan kementerian Rp 300,009 miliar, deputi bidang pemberdayaan pemuda Rp 211,381 miliar, deputi bidang pengembangan pemuda Rp 186,600 miliar, deputi bidang pembudayaan olahraga Ro 421,494 miliar, dan deputi bidang peningkatan prestasi olahraga Rp 3,917 triliun.

Dari total anggaran sebesar Rp 5,037 triliun itu, terdapat anggaran untuk Panitia Penyelenggara Asian Games (INASGOC) sebesar Rp 1,79 triliun, Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) Rp 826,3 miliar, dan peningkatan prestasi olahraga nasional Rp 735,06 miliar. Akankah anggaran 2018 yang dikelola Kemenpora akan menghasilkan prestasi gemilang olahraga nasional, kita lihat saja.

Kedua, dalam riset yang pernah dilakukan Paramadina Public Policy Institute tahun 2010 lalu terkait faktor penurunan prestasi olahraga nasional Indonesia disebutkan profesi atlet dianggap tidak atraktif bagi anak bangsa. Saat ini beberapa bidang olahraga memang cukup menarik minat para generasi muda seperti bulutangkis dan sepakbola. Namun bidang di luar itu, bidang-bidang olahraga lainnya di Indonesia jarang sekali diminati. Beberapa penyebabnya antara lain ketidakjelasan jalur karir di bidang-bidang olahraga tersebut.

Bahkan dalam hal karir pascapensiun, bulutangkis dan sepakbola pun setali tiga uang dengan bidang lain. Banyak mantan atlet yang terlantar, hidup dengan beberapa permasalahan yang tak terselesaikan seperti gaji dan sebagainya. Ini membuat regenerasi atlet menjadi tersengal-sengal. Bidang olahraga pun makin tidak diminati di negeri ini.

Ketiga, olahraga tidak terbangun secara terintegrasi dengan sistem pendidikan. Orientasi sebagian masyarakat Indonesia memang belum melihat olahraga sebagai karir yang membanggakan dan menjanjikan. Pendidikan dan olahraga bukan paduan yang pas, seperti dua kutup magnet yang sama yang mencoba untuk bergabung; tentu tak akan pernah terwujud.

Banyak lembaga pendidikan yang memberikan ‘hukuman’ pada siswa yang lebih memilih olahraga dibanding belajar untuk nilai pelajaran yang bagus. Selain itu memang tidak ada program pelatihan dari pemerintah yang memberikan ruang bagi setiap siswa untuk memilih jalur olahraga untuk berprestasi lebih baik.

Padahal Kemenpora bisa saja berkoordinasi dengan Kemendikbud dan kementerian serta lembaga lain terhadap pembinaan siswa yang prestasi di bidang olahraga, termasuk pula berkoordinasi dengan kegiatan olahraga siswa-Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tapi, apakah ini sudah dilakukan Kemenpora. Kalau pun sudah mengapa masih belum tumbuh bibit-bibit atlet yang membanggakan bagi olahraga nasional.

Keempat, belum optimalnya ketelibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga. Sebenarnya banyak pihak swasta di Indonesia ingin lebih membantu perkembangan olahraga di Indonesia. Namun mereka mengaku tidak bisa membantu dengan maksimal sebab olahraga di Indonesia belum berkembang dengan baik sebagai industri. Masih banyak sekali politisisasi di dalam bidang ini yang membuat olahraga bukan tempat menjanjikan untuk bisnis.

Contoh negara yang sukses membangun industri olahraganya adalah Inggris dan secara khusus Amerika. Dengan pengelolaan olahraga yang bagus, bukan hanya banyak generasi muda yang ingin menjadikan atlet sebagai profesinya, tapi juga banyak perusahaan swasta yang ingin bergabung menanamkan modalnya.

Kelima, sarana dan prasarana olahraga yang minim. Sudah menjadi paham umum kalau kita belum memiliki lapangan sepakbola yang bagus. Itu hanya di satu bidang, belum yang lain. Kurangnya perhatian pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendukung olahraga yang baik membuat bidang ini makin tidak atraktif. Mereka yang telah memutuskan untuk menjadi atlet pun akan sulit berkembang.

Di samping itu, kalau pun ada sarana yang baik, itu hanya terpusat di Jawa. Para atlet dari daerah harus meninggalkan daerahnya sejak usia dini bila ingin menjadi professional. Ini tentu membuat sebagian akhirnya memutuskan untuk tidak berkarir di dunia olahraga meski punya potensi besar.

Keenam, strategi, peran dan prioritas dari pemerintah. Sudah seharusnya pemerintah menjadi organisasi induk untuk mengelola olahraga di Indonesia, dalam hal ini Kemenpora. Program pembinaan dan pengelolaan masih perlu disempurnakan. Faktor ini selalu berada pada akhir setiap siklus pengembangan bidang apapun.

Ya, semua upaya baik dari atlet—dalam kasus ini dan swasta pada akhirnya bermuara pada inisiasi pemerintah. Namun bila pemerintah selalu berkutat pada masalah anggaran yang menjadi ‘biang kerok’, maka permasalahan tidak akan pernah ada habisnya. Ini menunjukkan ketidakseriusan dan kepedulian pemerintah dalam mengurus olahraga nasional.

Pemerintah jangan menjadikan olahraga sebagai ajang momentum pencitraan, seperti yang dilakukan pemerintah terhadap Lalu Zohri. Saat Zohri menjadi pelari tercepat dunia U-20, pemerintah unjuk gigi. Tapi tidak sebelum itu, dimana Zohri sangat butuh perhatian dari pemerintah.

Kalau mau olahraga kita berprestasi lagi dan memiliki atlet-atlet hebat seperti Zohri, sudah saatnya melakukan perombakan besar-besaran. Pertama, harus ada target jelas sebagai pembinaan jangka panjang prestasi olahraga seperti Olimpiade dan Asian Games harus dijadikan rujukan utama sementara cabang yang belum berpeluang meraih medali Olimpiade dan Asian Games diminta fokus dalam SEA Games dan PON.

Belajar dari China, yang sejak 1979 membuat target besar peringkat pertama Olimpiade tahun 2000 dengan program “Jugo Tichi” di mana 150 atlet muda dipersiapkan untuk cabang-cabang terpilih yang disesuaikan dengan keunggulan fisik China yaitu kecepatan, kelenturan, keindahan dan daya lecut. Cabang tersebut adalah bulu tangkis, tenis meja, angkat besi, atletik, senam, renang, bela diri, termasuk sepak bola dan bola basket yang semakin digemari di China.

Kedua, pemerintah bisa membentuk Satuan Pelaksana Pemandu Bakat yang bertugas mencari bakat atlet usia dini dengan melakukan audiensi di beberapa daerah untuk beberapa cabang olimpiade yang pasti akan menggairahkan semangat masyarakat menjadi olahragawan. Yang ada saat ini tim pencari bakar di masing-masing cabang olahraga dan belum terorganisir dengan baik.

Ketiga, setelah terpilih bakat atlet muda, langkah selanjutnya adalah pembinaan yang artinya Indonesia harus membangun sekolah olahraga di beberapa daerah, tentunya dengan fasilitas yang lengkap sebagai pusat pembinaan atlet muda tersebut. Hal tersebut harus dilakukan secara stimultan yang disertai dengan menghidupkan kompetisi untuk menjaga tingkat persaingan para atlet dalam pembinaan.

Kalau perombakan tidak segera dilakukan, maka jangan harap melahirkan atlet-atlet berprestasi, atau membiarkan atlet-atlet seperti Zohri berlatih sendiri tanpa alas kaki di pinggir pantai dan meraih prestasinya sendirian tanpa perhatian pemerintah. Apakah itu yang kita mau?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here