Lama tak Terdengar, Eh Ada Lagi Aksi Penolakan PLTU Batang

0
266
Nelayan bersama sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi Break Free yaitu Greenpeace, Walhi, dan Jatam melakukan aksi di lepas pantai Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/3). Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU Batang dan beralih ke energi baru terbarukan, karena PLTU itu dapat menghilangkan mata pencaharian masyarakat sekitar serta merusak lingkungan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17

Nusantara.news, Semarang – Setelah gaungnya lama tak terdengar, tiba-tiba, Kamis (30/3) pagi, sejumlah aktivis yang bergabung dalam koalisi Break Free menduduki alat berat yang beroperasi di perairan Roban Timur. Banner raksasa bertuliskan “Go Renewable End Coal” pun dibentangkan.

Koalisi Break Free melibatkan Greenpeace Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) yang bersama masyarakat Batang sejak 5 tahun lalu berjuang untuk menghentikan proyek pembangunan PLTU Batang. Sebab, begitu bunyi siaran pers yang diterima Nusantara.news, Kamis (30/3) pagi tadi, masyarakat Batang yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai nelayan sangat dirugikan oleh pembangunan ini.

“Pasca penandatanganan pencairan dana oleh Presiden Joko Widodo tahun lalu, masyarakat Batang semakin menderita. Akses ke lahan bahkan ke laut ditutup, membuat masyarakat kehilangan pendapatan, mereka kerap mengalami intimidasi hingga kriminalisasi bahkan sebelum PLTU dibangun,” papar Didit Wicaksono, juru kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam koalisi Break Free membentangkan spanduk di sebuah alat berat saat melakukan aksi di lepas pantai Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/3). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pd/17

PLTU Batang sendiri diklaim akan menjadi PLTU terbesar di Asia Tenggara yang mampu memasok tenaga listrik berkapasitas 2.000 MW di tanah dan perairan masyarakat Batang.

Jika rencana pembangunan ini diteruskan, ungkap Didit, PLTU yang dibangun di atas tanah seluas 226 hektar akan memangsa lahan pertanian produktif, sawah beririgasi teknis seluas 124,5 hektar dan perkebunan melati 20 hektar, sawah tadah hujan seluas 152 hektar, dan yang paling mengejutkan adalah PLTU ini akan dibangun di Kawasan Konservasi Laut Daerah Ujungnegoro-Roban, yang merupakan  kawasan kaya ikan dan terumbu karang, kawasan yang menjadi wilayah tangkapan ikan nelayan dari berbagai wilayah di Pantai Utara Jawa.

Terlebih, lanjut Didit, Kawasan Konservasi Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban, Batang, telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Selain itu, sambung Didit, PLTU Batang akan memiliki kapasitas 2000 megawatt, dan akan mengeluarkan sekitar 10,8 juta ton karbon ke atmosfer – yang setara dengan emisi karbon seluruh negara Myanmar pada tahun 2009.

“Pembangunan PLTU Batubara telah mengakibatkan dampak lingkungan di berbagai tempat.  Dampak yang sangat nyata terlihat terhadap kehidupan nelayan,” timpal Dwi Sawung, Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan WALHI.

Dampak paling nyata, sambung Dwi, kehidupan nelayan kecil di sekitar PLTU yang melakukan kegiatan tak jauh dari garis pantai sangat terganggu, hasil tangkapan ikan menurun drastis.

“Penolakan terhadap pembangunan ini tidak hanya terjadi di Batang tetapi juga di tempat-tempat lain seperti Indramayu, Cirebon, Jepara, Bengkulu, dan Cilacap. Dampak kesehatan akibat polusi seperti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pernapasan dialami oleh mereka yang tinggal dekat dengan lokasi PLTU Batubara”, beber Dwi Sawung.

Adapun Kepala Kampanye Jatam menyebutkan, Klaim Pemerintah bahwa proyek 35.000 MW akan memenuhi pasokan bagi 13% rakyat Indonesia yang belum teraliri llistrik, agaknya jauh panggang dari api”.

“Mengingat, sekitar 60% (21.000 MW) dari total 35.000 megawatt pembangkit listrik, justru dibangun di wilayah industri Jawa dan Bali, yang rasio elektrifikasinya sudah hampir mencapai 99%. Artinya, mega proyek ini dibangun hanya untuk memenuhi kebutuhan industri semata,” tudingnya.

Memang, selama ini masyarakat Batang telah melakukan aksi berkali-kali, bahkan sampai “nglurug” ke Jakarta agar pemerintah membatalkan rencana pembangunan PLTU Batang. Namun tampaknya aksi itu mengalami jalan buntu terperangkap oleh keinginan pemerintah Jokowi-JK untuk Proyek Listrik 35 ribu MW.

Padahal, jika dicermati, ungkap siaran pers Break Free, pembangunan PLTU bertenaga batu bara ini bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu mencapai kedaulatan pangan dan mewujudkan kedaulatan energi.

“Sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin revolusi energi dengan memilih sumber energi terbarukan yang lebih aman dan lebih hijau berkelanjutan, bukan memilih batu bara yang merupakan kontributor terbesar perubahan iklim dan penyebab utama polusi udara mematikan di dunia,” desak Break Free yang memang anti batubara sebagai penghasil polutan terbesar di dunia.[].

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here