Anggaran Pengentasan kemiskinan Hanya Rp10 M

Lamongan Akan Bangun Gedung Pemkab dengan Anggaran Rp150 M

3
1227

Nusantara.news, Lamongan – Lamongan- Belum genap setahun memimpin Lamongan pasangan Fakta (Fadeli-Kartika), mulai bertindak aneh. Betapa tidak, penyakit lama kambuh lagi, yakni membuat proyek prestisius. Tidak tanggung-tanggung Gedung 7 lantai dengan anggaran sebesar Rp150 miliar siap didirikan.

Merujuk pada periode sebelumnya, keputusan ini juga pernah dilakukan.  Pada periode sebelumnya Fadeli yang waktu itu masih berpasangan dengan Amar Saefudin, membangun gedung DPRD senilai Rp37 miliar. Saat itu pembiayaannya dilakukan hanya satu tahun anggaran, yakni pada APBD 2012.

Kali ini yang dicanangkan adalah sebuah gedung megah setinggi 7 lantai, dengan luas bangunan 15.384 m2 , akan dibiayai secara multi years, di mana mulai TA 2017 sampai TA 2019 setiap tahun akan dianggarkan sebesar Rp50 miliar.

Gedung yang rencananya berada di lingkungan pemkab ini mengambil lahan bekas kantor DPRD. Dari rencana diketahu gedung ini membutuhkanlahan seluas 9942 m2

Secara legal memang tidak ada yang dilanggar, namun memperhatikan kondisi Lamongan saat ini rencana tersebut justru amat memprihatinkan karena tiga alasan:

  1. Anggaran gedung di tahun 2017 sebesar Rp50 miliar ini setara dengan 12,5% anggaran belanja modal kabupaten Lamongan
  2. Belanja pengentasan kemiskinan hanya sebesar Rp10 miliar atau 1/5 dari belanja pembangunan gedung.
  3. Gabungan sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan dianggarkan sebesar Rp15 miliar atau hanya 30% dari dari belanja pembangunan gedung.

Mengapa situsasi ini tidak ada mengoreksi? Seperti diketahui pasca pilkada 2015, konstelasi politik Lamongan tanpa disertai oposisi diparlemen, sebab pasangan Fakta diusung oleh seluruh partai politik. Partai Demokrat yang memiliki suara terbanyak di DPRD Lamongan pun isinya dipenuhi oleh anak, menantu dan keponakan bupati. Tercatat ada 4 orang yang memiliki kerabat dengan bupati.

Kalaupun muncul kritik itupun hanya oposisi jalanan yang dilakukan oleh beberapa aktivis mahasiswa dan LSM. Mereka pun suaranya akan didengar jika yang disampaikan selaras dengan kebijakan Bupati.  

Pesanan

Melihat pengalaman yang selama ini terjadi di mana setiap proyek selalu ada fee 20%, maka tidak mengherankan jika di balik proyek ini pemenangnya sudah ditentukan lebih dulu. Dalam catatan Nusantara.News, dari kontraktor yang ada di Lamongan belum ada yang memiliki grade 7, yang memenuhi syarat untuk dapat membangun proyek senilai di atas Rp100 miliar.

Salah seorang politisi yang pernah dekat Fadeli, yang enggan namanya dicantumkan kepada Nusantara.News menjelaskan, proyek ini syarat pesanan. “Coba anda lihat siapa yang bermain di Lamongan Plaza dan Pasar Babat? Tentu anda tahu siapa yang bermain,” jelasnya

Lebih jauh ia menjelaskan si pemesan ini adalah kontraktor yang akrab disapa “embah” dan  amat gemar nonton ketoprak. Ia  memiliki perusahaan grade 7 yang selama ini sering mengerjakan proyek-proyek bernilai besar di indonesia. “Nama perusahaannya mirip namanya perusahaan politisi top negeri ini,” ujarnya memberi teka-teki kepada Nusantara.News.

“Setahu saya orang yang memiliki pesanan ini punya ‘investasi politik; sewaktu Pilkada. Terlebih Pilkada 2015 kemarin semua parpol mengusung pasangan Fakta. Omong kosong jika tiket partai itu gratis,” sindirnya. []

3 KOMENTAR

  1. Mbok ya jalan yg dikampung kampung di bagusin dulu, gedung pemerintahannya bagus tp jalan yg di desa desa masih banyak yang rusak,

    Miris

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here