‘Lampu Kuning’ Koalisi Prabowo

0
176

Nusantara.news, Jakarta – Usai menyatakan diri siap menjadi calon presiden, langkah Prabowo Subianto masih belum mulus. Prabowo kini tersandera untuk menentukan cawapres yang akan dipilihnya, apakah PKS atau PAN? Masalah bisa muncul manakala PKS atau PAN yang tergabung dalam koalisi Gerindra, bakal menarik diri dan keluar dari koalisi apabila kadernya tak digandeng Prabowo sebagai cawapres.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, misalnya, memastikan partainya siap berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo. Namun, dengan syarat, Prabowo harus menggandeng salah satu dari sembilan kader PKS yang sudah ditetapkan sebagai bakal calon presiden/wakil presiden. “PKS siap koalisi dengan Gerindra dengan salah satu syarat adalah cawapres diambil dari kesembilan kader PKS tersebut,” kata Sohibul, Kamis (12/4/2018).

Adapun sembilan kader PKS yang dimaksud Sohibul Iman adalah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al’Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Senada dengan Sohibul, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, jika tidak mendapatkan posisi calon wakil presiden (Cawapres), PKS kemungkinan tidak memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Karena itu pula, selain Partai Gerindra, PKS terus berkomunikasi dengan partai lain guna menuntaskan persoalan 2019. Ia juga membuka peluang PKS masih bisa berkoalisi dengan partai lain, selain Gerindra.

“Bagi kami semua opsi masih terbuka dan PKS yang pasti pada posisi mengajukan 9 kadernya untuk Capres dan Cawapres,” ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4).

Serupa dengan PKS, PAN juga mengajukan syarat cawapres untuk bisa berkoalisi dengan kubu Prabowo. Sejauh ini, meski secara ‘de jure’ PAN tergabung dalam koalisi pemerintah, tapi secara ‘de facto’ cenderung merapat ke kubu oposisi (utamanya Gerindra dan PKS). Terlebih dalam beberapa hal, partai besutan Amien Rais ini kerap berseberangan dengan langkan Jokowi dan partai pendukungnya.

Karena itu, di Pilpres 2019 mendatang, menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, kemungkinan besar partai berlambang matahari itu akan memberikan dukungan ke Prabowo. “PAN akan memberikan dukungan ke Prabowo jika ketua umumnya, Zulkifli Hasan, dipinang menjadi cawapresnya,” ungkap Yandri.

Bahkan, “percik” perselisihan mulai tampak antara PAN dan PKS soal siapa paling berhak jadi pendamping Prabowo. Beberapa hari lalu, menanggapi syarat yang diajukan PKS ke Gerindra, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, dalam berpolitik, tidak ada pemaksaan.

“Kita menghormati orang saling menghargai, dalam politik itu saya kira nggak ada maksa-maksa gitu. Kawin aja nggak boleh paksa, apalagi koalisi ya,” kata Zulkifli di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis (12/4).

Sedangkan Ketua DPP Gerindra, Sodik Mudjahid berharap para calon mitra koalisi yang hendak bergabung ke koalisi Prabowo tak saling bersikeras soal cawapres. “Jika semua partai bersikeras (soal cawapres) seperti itu, maka akan deadlock koalisi yang melawan Jokowi. Tapi saya yakin melalui musyawarah dan kebesaran hati akan diperoleh pasangan terbaik dari Gerindra, PKS, PAN, dan partai pendukung lainnya,” ujar Sodik.

Sebelumnya, Gerindra telah mematok tiga syarat bagi cawapres Probowo, utamanya kepada PKS dan PAN. Pertama, punya insentif elektoral. Kedua, harus bisa diterima koalisi. Ketiga, harus bisa bekerja sama dengan Prabowo.

Hal lain yang membuat Prabowo tersandera yakni ambang batas pencalonan presiden. Pasalnya, mengerasnya kompetisi antara PKS dan PAN dalam persentasi kursi DPR RI, relatif seimbang. Yakni, PKS dengan jumlah 40 yang artinya bernilai 7,4 persen kursi, sementara PAN sedikit lebih tinggi dengan bermodalkan 47 kursi atau setara dengan 8,6 persen.

Gerindra memiliki 73 kursi butuh 39 kursi untuk bisa mengusung calonnya. Adapun partai yang memenuhi kuota tersebut hanya PAN, PKB, PKS dan Partai Demokrat. Sisanya sudah menyatakan mendukung Jokowi sebagai capres 2019.

Dari ukuran kursi itu, baik PKS maupun PAN tentu saja memiliki posisi yang sama kuat untuk mengajukan cawapres pendamping Prabowo dalam Pilpres 2019. Sementara PKB dan Demokrat sejak awal masih belum terlalu jelas kecenderungan merapat ke kubu mana. Sempat muncul poros ketiga yang diinisiasi partai-partai yang belum menentukan sikap koalisi seperti Partai Demokrat, PKB, dan PAN. Sayangnya, wacana poros ketiga ini layu sebelum berkembang.

Meski PAN dan PKS sama-sama punya posisi tawar yang kuat untuk calon RI-2, tetapi PKS lebih dulu memahami posisinya sebagai partai oposisi yang berpeluang sangat kecil untuk dipinang Jokowi, sehingga partai bulan sabit kembar itu buru-buru merilis 9 cawapres dari internal partainya. Hal ini bisa jadi karena Majelis Syuro PKS sudah lebih dulu membaca bakal kerasnya gesekan di internal koalisi ini sebelum Prabowo dipastikan maju. Tentu itu sinyal PKS menginginkan posisi cawapres.

Pun begitu, PKS agak sedikit bermain api, padahal tidak mudah ‘menggertak’ seorang Prabowo, apalagi skenario dua partai hampir pasti. Di sisi lain, manuver PKS juga bisa dimaklumi mengingat selama ini, PKS merupakan sekutu paling loyal bagi Gerindra. Bahkan dalam beberapa Pilkada seperti Pilgub Jakarta 2017 dan Pigub Jabar 2018, PKS legowo tak mematok kadernya sebagai kandidat, atau setidaknya mengalah di posisi cawagub.

Yang harus dilakukan PKS, sebenarnya bukanlah menggertak Gerindra dan Prabowo, tapi melakukan persuasi dan meyakinkan Prabowo bahwa calon yang didorong oleh PKS akan melengkapi apa yang belum dimiliki oleh Gerindra. Lebih-lebih, mesin politik PKS yang solid dan militan, akan menjadi nilai plus bagi kemenangan Prabowo jika memilih cawapres dari PKS.

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, digadang-gadang kembali menjadi lawan tanding Jokowi di Pilpres 2019.

Berbeda dengan PKS, tampaknya PAN lebih menahan diri untuk berbicara mengenai cawapres yang akan diajukan mendampingi Prabowo. Terlihat dari gelagat Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang selalu menghindari memberi pernyataan mengenai apakah PAN akan mendorong namanya menjadi cawapres Prabowo. Meskipun bagi sebagian pengamat, sosok Zulkifli Hasan memiliki semua kriteria untuk mendampingi Prabowo. Bagaimanapun PAN tidak bisa dilepaskan dari nama Muhammadiyah sebagai salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia. Belum lagi sosok Amien Rais yang kini muncul kembali dengan kritikan-kritikan kepada Jokowi.

“Dibandingkan dengan PKS, Zulkifli Hasan dan PAN jauh lebih menguntungkan Prabowo dalam hal nama cawapres dibandingkan menggandeng PKS dengan risiko ditinggalkan PAN,” cetus Deputy Institute for Transformation Studies (Intrans), Endang Tirtana, Minggu (15/4).

Akhirnya pilihan siapa cawapres, ada pada Prabowo. Namun dengan jumlah koalisi yang terbatas dan ancaman ambang batas, maka Gerindra perlu menjaga loyalitas dan kebesaran hati PKS dan PAN. Jika perlu, menarik partai lain seperti PKB dan Demokrat ke pangkuan koalisi Prabowo. Tetapi, ‘mendamaikan’ PKS-PAN adalah hal terpenting dan satu-satunya cara memperkat jalan menuju kompetisi melawan Jokowi.

Karena itu, sebaiknya Prabowo segera menentukan cawapresnya, di samping melaukukan terbosan yang menguntungkan bagi semua anggota koalisi. Sebab jika salah satu atau bahkan kedua partai tersebut ‘cabut’ dari koalisi, pertanda ‘lampu kuning’ bagi Prabowo di kontestasi 2019 mendatang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here