Langkah Ridwan Kamil Perlu Ditiru Presiden

0
174

LANGKAH Ridwan Kamil yang satu ini layak diberi apresiasi tinggi. Gubernur Terpilih Jawa Barat ini akan membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur yang terdiri dari semua peserta Pilkada Jawa Barat yang baru lalu, dan beberapa mantan gubernur provinsi tersebut. “Mudah-mudahan Pak Syaikhu, Pak Sudrajat, Pak Hasanudin, Pak Anton Charliyan, Pak Deddy Mizwar dan Pak Dedi Mulyadi bersama para mantan gubernur berkenan bergabung untuk memberikan pandangan sehingga Jabar ini dibangun oleh landasan persatuan yang kokoh,” ujar Ridwan di kantor KPU Jawa Barat, 24 Juli kemarin.

Majelis ini, kata Ridwan, akan memberikan pandangan dan nasehat terhadap setiap kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur.

Kita sebut langkah ini perlu diberi apresiasi tinggi, karena ini merupakan terobosan luar biasa secara moral, politik dan pemerintahan.

Kendati dia menang dalam Pilkada, Ridwan Kamil dan pasangannya, Uu Ruzhanul Ulum, hanya meraih 7.226.254 suara atau 32,88 persen pemilih. Artinya, ada 67,12 persen dari total pemilih yang ditetapkan KPU Jawa Barat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31.735.133 orang, yang tidak memilih dirinya.

“Setelah dilantik nanti bahwa ada 48 juta warga Jawa Barat yang akan kami beri solusi tanpa membeda-bedakan apakah dia pendukung kami atau bukan,” kata Ridwan.

Secara moral, ini ada pengakuan yang patut dihargai. Dalam politik kontestasi, Ridwan Kamil adalah pemenang. Dan dia boleh mengklaim dukungan rakyat untuk dirinya. The winner takes all. Namun, dia menepiskan klaim itu dengan mengakui bahwa lebih sepertiga pemilih tidak berpihak padanya. Tidak banyak –atau mungkin belum pernah ada—politikus pemenang kontestasi elektoral yang mau mengakui hal itu secara terbuka. Biasanya pemenang justru menasbihkan kemenangan tipis sekalipun sebagai representasi dukungan rakyat, dan menihilkan suara yang tak memilihnya, meskipun akumulasinya justru mayoritas.

Secara politik, gagasan membentuk Majelis Pertimbangan Gubernur ini juga bisa membuahkan hasil yang brilian. Sebab, jika semua mantan calon gubernur dan wakil gubernur dilibatkan untuk memberi pandangan terhadap kebijakan yang akan diambil gubernur, maka di atas kertas resistensi politik dari DPRD atau partai-partai akan berkurang. Sebab, kebijakan itu sudah di-stempel oleh anggota Majelis Pertimbangan yang notabene adalah calon kepala daerah yang tadinya diusung oleh partai-partai tersebut. Setidaknya, mantan calon gubernur dan wakil gubernur itu bisa menjembatani komunikasi dengan elit partai yang tidak mendukung Gubernur Terpilih.

Dari sisi pemerintahan, keberadaan majelis ini akan membuat kebijakan lebih komprehensif. Sebab, mereka memang sudah mempunyai konsep dan program sendiri di partainya, dan itulah yang mereka tawarkan kepada masyarakat selama kampanye pilkada kemarin. Semua program tersebut tentu sudah melalui pengkajian yang mendalam di partai masing-masing. Ada kandidat yang kuat konsep pembangunannya di bidang pertanian, ada pula yang unggul di bidang ekonomi,  ada yang mempunyai kelebihan di bidang keamanan, dan seterusnya. Semua itu adalah kekayaan konsepsional yang harus dimanfaatkan.

Terobosan Ridwan Kamil ini layak ditiru oleh presiden terpilih yang memenangkan Pemilu 2019 nanti. Presiden terpilih nanti harus membuka hati dan pikirannya untuk mengundang calon-calon presiden yang kalah dalam pemilihan umum, termasuk seluruh pimpinan partai politik, untuk duduk bersama.

Untuk apa? Pertama, untuk menunjukkan kepada masyarakat bangsa ini bahwa presiden adalah pemimpin bagi seluruh bangsa. Dia bukan pemimpin kelompoknya saja.

Kedua, presiden mewujudkan secara nyata bentuk partisipasi masyarakat, dan meninggalkan model partisipasi wacana selama ini. Sebab, partai-partai politik itu yang diwakili oleh para pemimpin tertingginya adalah representasi dari masyarakat Indonesia, dan calon presiden yang tak terpilih itu juga mewakili sekian juta orang yang terlanjur memilihnya.

Ketiga, sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, presiden mengajak semua kekuatan politik dan tokoh-tokoh elite politik untuk menyamakan pandangan bahwa tugas membangun negara adalah tugas bersama. Setelah kesamaan pandangan terbentuk, presiden harus membangun kesepahaman bahwa semua pihak harus bekerja bersama-sama.

Dengan kesamaan pandangan dan pemahaman, presiden bersama seluruh pimpinan partai dan calon-calon presiden itu merumuskan konsep-konsep besar pembangunan serta target-target yang hendak dicapai.

Mungkinkah itu diwujudkan? Bisa, seandainya presiden terpilih nanti tidak hanya melihat kemenangan dari satu sisi, yakni keberhasilan mengalahkan yang lain. Perasaan menang karena sudah mengalahkan yang lain itu kadangkali dipertontonkan dengan cara-cara yang berlebihan. Hal itu membuat yang kalah merasa dilukai dua kali.

Keberhasilan memenangkan suatu pemilihan umum sangat jarang dipandang sebagai amanah yang mesti diemban dan beban yang harus dipikul. Itulah sebabnya mengapa dalam praktek sehari-hari kita melihat setiap pemilihan umum usai diselengarakan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pihak yang menang selalu berpesta pora dengan kemenangannya sambil mencibir orang yang kalah.

Pemilu Presiden 2019 nanti, seyogianya, menjadi titik awal memulai tradisi yang sudah dirintis Ridwan Kamil di Jawa Barat. Itu niscaya lebih bermanfaat, ketimbang mengisi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dengan figur-figur seperti yang ada sekarang.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here