Langkah Selon Jenderal Gatot

0
489

Nusantara.news, Jakarta –  BIN memiliki rencana membeli 500 senjata. Polri juga memiliki rencana membeli senjata 16.985 pucuk. Sementara Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyebut bahwa instansi yang ingin memiliki senjata dengan mengatasnamakan presiden itu, jumlahnya 5000 pucuk, angka yang tidak sesuai dengan rencana BIN dan Polri. Sayangnya, Jenderal Gatot  tidak menyebut instansi mana yang dia maksud. Namun demikian, pernyataan Jenderal Gatot penting didalami karena menyangkut keamanan negara. Jenderal Gatot sendiri sangat serius ketika membeberkan soal 5000 senjata itu. Dari pernyataanya, Jenderal Gatot bahkan terkesan selon alias nekat.

Selon  

Salah satu bentuk keseriusan panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal 5000 senjata itu adalah, masalah itu disampaikan di hadapan para senior TNI. Para senior itu, seperti diberitakan berbagai media, antara lain, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal (Purn) Tri Sutrisno, Laksamana TNI (Purn) Widodo AS, Jenderal TNI (Purn) Endiarto Sutarto, dan Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Letnan Jenderal TNI (Purn), Prabowo Subianto, serta para Petinggi TNI lainnya.

Secara logika, tidak lazim seorang junior menyampaikan informasi jika tidak penting, atau malah jika tidak sangat penting.

Bentuk keseriusan kedua adalah, Panglima TNI tegas mengatakan di hadapan para senior TNI, bahwa  situasi sekarang ini ditandai ada semacam etika politik yang tidak bermoral, atau dikatakan tepatnya saat ABRI yang dulu.

Tampaknya yang dimaksud dengan kalimat “saat ABRI dulu” adalah saat TNI masih memiliki dua fungsi atau dwifungsi, yakni fungsi hamkam dan fungsi sospol.

“…itu terjadi sekarang ini,” kata Gatot dalam rekaman pernyataannya yang viral di masyarakat.

Karena itu, “….suatu saat, apabila kami yang junior-junior ini melakukan langkah yang di luar kepatutan, para senior, itu yang kami anggap sebagai membahayakan NKRI,” kata Gatot.

Pernyataan bernada menebar ancaman ini, juga tidak lazim dikemukakan, apalagi di hadapan para senior, jika tidak dilandaskan pada suatu dianggap tidak sangat penting

Keseriusan ketiga adalah terkait sumber informasi.  “….datanya kami pasti akurat. Ada kelompok institusi yang akan membeli 5000 pucuk senjata, bukan militer.  Ada itu, ada yang memaksa, ada yang mempidanakan untuk apa. Ada. Dan data-data kami, intelijen kami, akurat,“ ungkap Jenderal Gatot.

Bentuk keseriusan yang keempat adalah, ketika Gatot mengatakan “TNI pun akan dibeli”. Kalimat lengkapnya adalah sebagai berikut. “Kami masuk pada rule-rule intinya, tapi hanya untuk kami saja itu Pak, Karena kalau tidak Pak, bahkan TNI pun akan dibeli, tidak semuanya di sini bersih Pak, jujur saya katakan. Ada yang sudah punya keinginan dengan cara yang amoral untuk mendapatkan jabatan, ada.”

Gatot juga berjanji akan membuat mereka merintih bukan hanya menangis. Kalimat ini adalah bentuk keseriusan kelima. Kalimat lengkapnya sebagai berikut: “Dan itu saya berjanji mereka akan saya buat merintih, bukan hanya menangis (kalimat ini diulang dua kali, Red), biarpun itu jenderal, karena ini berbahaya. Kalau sudah TNI ditarik ke politik selesai negara ini, ujung-ujungnya nanti pasti kita tak bisa berbuat apa-apa lagi, UU Pidana Militer masuk ke sana masuk, itulah awal dari perkelahian, dan itulah awal dari kehancuran negara, maka apapun akan kami lakukan, jadi mohon doa restu saja.”

Bentuk keseriusan keenam adalah bahwa, pemesanan senjata itu mengatasnamakan presiden. “Memakai nama presiden, seolah-olah itu dari presiden yang berbuat padahal saya yakin itu bukan presiden. Informasi yang saya dapat bisa kalau bukan dari A1 tidak akan saya sampaikan di sini,” kata Jenderal Gatot.

Bentuk keseriusan ketujuh terkait jenis senjata. Jenderal Gatot memang tidak menyebut jenis senjata yang dipesan oleh pihak tertentu itu. Dikatakan, “Dan polisi pun tidak boleh memiliki senjata yang bisa menembak tank, bisa menembak pesawat, bisa menembak kapal. Saya serbu kalau ada. Itu ketentuan.”

Bentuk keseriusan yang kedelapan adalah, soal pernyataan Gatot yang membawa-bawa karir dan keluarganya.  “Saya pikir sebagai seorang manusia, saya sebagai prajurit dianugerahi sebagai Panglima TNI itu sudah puncaknya Pak, sebagai seorang orangtua, anak saya dua-duanya sudah menikah, sudah S2 dan sudah punya cucu Pak, jadi sebagai prajurit sudah sampai level atas tinggal pengabdian saja Pak,” katanya.

Kalimat ini mengindikasikan Jenderal Gatot sudah selon. Sebutan selon dikenal di kalangan masyarakat Betawi yang berarti nekat. Dalam bahasa Inggris, selon adalah sell-on yang diartikan menjual. Kata selon biasa juga diartikan sebagai adu nasib, menang atau kalah soal nanti, atau dalam adu fisik, hasil akhir itu nomor dua.”

Pemesanan Senjata

Setelah pernyataan Panglima TNI, muncul sejumah berita tentang instansi mana saja yang melakukan senjata. Menurut undang-undang ada sejumlah instansi yang diizinkan memegang senjata. Instansi itu adalah TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, BNN, BNPT, Polisi Hutan, Bea Cukai.

Komisi I DPR menyebut ada pembelian 500 pucuk senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Pembelian  tersebut telah masuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKN/L) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) tahun 2017.

Namun DPR tidak mengetahui secara pasti jenis dan merek senjatanya karena pembahasan tersebut masuk ke satuan 3. “Pembelian senjata laras pendek oleh BIN sebanyak 500 pucuk masuk dalam RKAKN/L APBN P BIN tahun 2017, tercantum sebagai alat perlengkapan dan sarana pelatihan STIN,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Minggu (24/9/2017).

Satuan 3 adalah dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program, berdasarkan unit eselon I dan lingkup satuan kerja lingkup kementerian/lembaga negara. Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan DPR hanya boleh membahas anggaran BIN hingga satuan 2. “Satuan 3 dalam mata anggaran itu kita hanya boleh membahas sampai satuan 2, satuan 3 itu tidak boleh dibahas di DPR karena DPR tidak boleh tahu satuan 3 seperti apa. Semua mata anggaran kita nggak boleh tahu satuan 3. Kita tidak membahas sampai satuan 3, kita hanya membahas sampai satuan 2. Kalau sudah ada sekian pucuk jenisnya ini, itu sudah satuan 3, itu (ranahnya) eksekutif,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.

Situs Klikanggaran.com juga berhasil membuka laporan dokumen terkait anggaran dan program pembelian senjata oleh Polri pada tahun 2017. Polri memang akan membeli bermacam-macam senjata. Bukan sejumlah 5000 pucuk, tetapi senjata yang mau dibeli Polri berjumlah 16.985 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp666.091.734.000.

Adapun jenis-jenis senjata Polri yang akan dibeli antara lain, pertama, Korp Brimob (Korbrimob) Polri akan membeli senjata serbu Kal.5.56 MM dan Aksesoris Unit Gag Wil sebanyak 10.296 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp409.780.800.000.

Kedua, Staf Sarana dan Prasarana (Sarpras) Polri akan membeli senjata portable multi fungsi – Launcher dan Automatic Infinite Revolver Anti Riot Gas Gun sebanyak 963 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp72.085.650.000.

Ketiga, Dit Sabhara atau Direktorat Sabhara (Samapta Bhayangkara) akan membeli dua jenis senjata. Jenis senjata Elektrik Sabhara sebanyak 3.726 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp124.225.284.000. Jenis  lain adalah senjata Laras Licin Sabhara sebanyak 2.000 pucuk dengan pagu anggaran sebesar Rp60.000.000.000.

Gambaran jenis senjata yang dibeli BIN dan Polri ini berbeda dengan yang disebutkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here