Langkah Strategis Pakde Karwo Tempatkan Loyalisnya di Bakorwil

0
253

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Soekarwo melantik pejabat baru untuk mengisi dua dari lima posisi kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil). Kendati tour of duty lumrah ditempuh dalam struktur birokrasi, namun dinamika mutasi ini diduga  terkait dengan agenda pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018 mendatang.

Tidak bisa maju lagi setelah 2 periode memenangkan pilgub, bukan berarti Pakde sapaan akrab Gubernur Soekarwo lepas tangan dari kepentingan. Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur dan sosok berpengaruh di elite DPP, Pakde tentu menginginkan hasil pilgub 2018 tidak terlalu berbeda jauh dengan apa yang dirintis. Menata birokrasi bisa jadi merupakan salah satu strategi untuk mengamankan target itu.

Apalagi di Jawa Timur sendiri terdapat  5 Barkowil. Dua pejabat baru yang dilantik Senin (13/3/2017), menurut sumber di internal Pemprov Jawa Timur, selama ini memang dikenal sebagai pejabat yang loyal terhadap Pakde Karwo, Seperti I Gusti Ngurah Indra Setiabudi yang menempati pos Bakorwil Pamekasan.

“Kultur Madura kan kental primodialismenya. Tapi kenapa yang dipilih justru Indra Setiabudi? Ini kan menarik. Sulit lho, orang Madura dekat dengan pejabat yang secara kultur sangat berbeda,” terang sumber tersebut menilai komposisi pejabat dalam mutasi kali ini.

Terkait hal ini, bersama R Tjahjo Widodo sebagai Kepala Bakorwil Jember, Pakde menegaskan instruksinya kepada seluruh Kepala Bakorwil (Malang, Madiun dan Bojonegoro) agar menjalankan fungsi dan tugas sebagai perpanjangan tangan gubernur di daerah. “Kepala Bakorwil saat ini harus menjadikan bidang pendidikan, energi, sosial, kelautan, dan kehutanan sebagai fokus kerjanya,” beber mantan Sekdaprov Jawa Timur tersebut.

Selain itu, ada instruksi khusus kepada 2 kepala barkorwil baru untuk mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan, terutama UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. “Mulai hari ini dan seterusnya, minimal dua jam per hari baca peraturan perundang-undangan, terutama terkait pemerintahan,” kata Pakde Karwo.

Menurut dia, kepala Bakorwil sekarang memiliki fungsi berbeda karena berada di wilayah teritori plus, yang semula sangat mikro kini menjadi umum, sehingga harus terus belajar dan berkoordinasi, terutama terkait peraturan daerah. Ia berharap kepala Bakorwil dapat meningkatkan koordinasi dengan pejabat serta kepala organisasi perangkat daerah.

Indra Setiabudi sendiri menghadapi pekerjaan rumah tak gampang di Bakrowil Pamekasan yang membawahi 4 kabupaten di Madura. Selain sosial, dia harus membangun komunikasi intens terkait gejolak dan tuntutan pembentukan Provinsi Madura. Apalagi, Sumenep yang sebelumnya dinilai sebagai salah satu pengganjal tuntutan, sudah mulai melunak.

Hal itu diutarakan Bupati  A Busro Karim yang setuju Sumenep dimekarkan untuk memenuhi kebutuhan minimal jumlah kabupaten sebagai prasyarat pembentukan Provinsi Madura. “Saya ini kan dipilih oleh rakyat, tidak etis jika rakyat saya menginkan agar Sumenep dimekarkan lalu saya menolak,” katanya di sela-sela pembukaan seminar “Madura Menjadi Provinsi” di Pendopo Ronggosukowati, Pamekasan, Madura, Sabtu (11/3) malam.

Pemekaran Kabupaten Sumenep merupakan salah satu wacana yang berkembang dalam berbagai diskusi dan kajian ilmiah yang digelar kelompok masyarakat di Madura selama ini. Rencananya, kabupaten paling timur di Pulau Madura ini akan dibagi menjadi Kabupaten Sumenep seperti nama saat ini dan kabupaten kepulauan. Konsekuensinya, Sumenep akan kehilangan sumber minyak dan gas bumi yang ada di kepulauan. “Ya kalau sudah pisah, tentu kita tidak akan bicara soal migas lagi,” kata Busro Karim. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here