Langkah Taktis Airlangga Gantikan Novanto

0
267

Nusantara.news, Jakarta – Airlangga Hartarto resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar baru dalam Musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) yang digelar pada 19-20 Desember 2017. Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo itu terpilih secara aklamasi dengan dukungan penuh dari keseluruhan 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I, 514 DPD tingkat II dan 10 Ormas yang didirikan Golkar.

Hasil Munaslub juga menyepakati beberapa poin penting. Salah satunya memberi kewenangan Airlangga untuk merombak struktur kepengurusan di tubuh “Partai Beringin”. Karena kewenangan ini, santer beredar kabar Airlangga bakal melakukan perombakan besar-besaran. Bahkan desas-desus revitalisasi susunan pengurus baru itu sudah tersiar melalui draf surat berkop DPP Partai Golkar.

Dalam draf tersebut, ada beberapa nama yang bergeser posisi atau diganti. Disebutkan Sekretaris Jenderal yang sebelumnya diduduki Idrus Marham posisinya digantikan Letjen (Purn) Eko Wiratmoko. Adapun Bendahara Umum yang tadinya dijabat Robert J Kardinal digantikan Melchias Mekeng.

Sementara di jajaran Dewan Pembina, pengurus baru Golkar juga mengganti posisi Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pembina dengan Agung Laksono. Adapun posisi Ketua Dewan Kehormatan yang sebelumnya dijabat BJ Habibie digantikan Jusuf Kalla.

Beberapa orang yang sebelumnya diberhentikan dari kepengurusan Golkar pun kini kembali diberikan jabatan. Yorrys Raweyai yang diberhentikan semasa era Setya Novanto disebutkan menjabat Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia II. Ada juga Ahmad Dolly Kurnia yang dipecat pada Agustus lalu kini menjabat Wakil Sekretaris Jenderal.

Pada bagian bawah halaman terakhir, draf tersebut ditulis tertanda Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko. Namun surat tersebut belum ditandatangani keduanya. Ini artinya, draf perombakan itu masih belum pasti dan masih bisa berubah-ubah.

Terlepas dari valid atau tidaknya draf perombakan kepengurusan baru itu, gerak cepat Partai Golkar mengganti posisi Setya Novanto dinilai banyak pihak sebagai langkah yang tepat. Sebab, mau tidak mau perubahan itu memang harus dilakukan jika Partai Golkar tidak ingin elektabilitasnya terus menerus tergerus. Apalagi jika Golkar mampu bangkit menjadi parpol yang terbuka dan bisa membebaskan diri dari politik dinasti. Bisa jadi Golkar malah menjadi acuan perubahan bagi partai politik yang lain.

Berikut ini adalah langkah taktis Airlangga Hartarto dimulai dari melobi Presiden Jokowi, menggalang dukungan, hingga sampai didaulat menjadi Ketua Umum Partai Golkar baru menggantikan Novanto yang kini tengah terjerat perkara korupsi proyek e-KTP. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here