Langkah Telat Menjelang Debat

0
278

PEMBENTUKAN Tim Khusus untuk mengusut kasus Novel Baswedan disambut cibiran sejumlah kalangan, terutama dari kubu oposisi. Ada yang menganggap langkah itu hanya pencitraan belaka, ada juga yang mengkaitkan dengan pelaksanaan debat capres-cawapres pada 17 Januari besok.

Tim ini dibentuk berdasarkan rekomendasi Komnas HAM untuk penuntasan kasus Novel Baswedan. Dalam surat tugas bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 yang ditandatangani Kapolri itu, tim beranggotakan 65 orang dari berbagai unsur,  baik dari Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sejumlah pakar.

Apa pun sindiran orang, harus dikatakan langkah itu sangat terlambat. Entah kenapa Polri baru membentuk tim ini setelah Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi. Padahal, kasus ini terjadi hampir dua tahun lalu. Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal pada 11 April 2017, sehingga matanya mengalami cacat seumur hidup. Padahal juga Presiden sudah memanggil Kapolri Tito Karnavian ke Istana pada 31 Juli 2017 dan memerintahkan agar segera menyelesaikan kasus tersebut.

Seusai dipanggil Presiden,  Kapolri mengatakan akan melibatkan KPK dalam tim investigasi karena KPK lebih dipercaya masyarakat. Pengakuan bahwa KPK lebih dipercaya itu sangat menyedihkan, karena itu adalah “kejujuran” Kapolri bahwa ada tembok yang amat tebal dan tinggi yang dihadapi anak buahnya dalam menyidik kasus tersebut. Itu sebabnya dia mengajak KPK, agar menjadi saksi betapa perkasanya tembok itu.

Rekomendasi Komnas HAM itu seperti menyelamatkan Polri, sehingga ada alasan untuk membentuk tim khusus.

Kemarin giliran teror bom mengancam Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. Lagi-lagi Presiden memerintahkan agar teror itu segera diusut. “Kemarin siang sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini dengan tuntas,” kata Presiden Jokowi di Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Kita tidak tahu bagaimana ujung kasus teror ini nantinya. Apakah akan nyaris tak berujung seperti kasus penganiayaan Novel Baswedan? Apakah perintah langsung Presiden kepada Kapolri belum cukup kuat untuk memaksa Polri bergerak cepat? Atau lagi-lagi harus menunggu rekomendasi Komnas HAM, seperti di kasus Novel.

Soal penyiraman air keras ke Novel Baswedan itu, seperti sudah sering bahas dalam rubrik ini, adalah kasus yang secara teknis teramat sederhana menurut ukuran kemampuan Polri. Resersi kriminal Polri punya kemampuan teknis yang sangat baik.

Apalagi Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Idham Aziz, adalah dua jenderal yang sangat ahli dalam pengungkapan terorisme.

Banyak kasus besar yang bisa dibongkar Polri  dalam tempo singkat. Kasus yang paling sering jadi contoh adalah aksi terorisme Bom Bali I. Terjadi pada 12 Oktober 2002, hanya dalam waktu tiga minggu, Polri sudah meringkus pelaku utamanya, Amrozi, pada 5 November 2002 di Lamongan. Selanjutnya semua tersangka diringkus satu persatu. Kesemuanya dihadirkan hidup-hidup ke persidangan dengan pembuktian yang sempurna. Coba bandingkan dengan penyidikan polisi Amerika Serikat terhadap aksi teror di gedung WTC New York, 16 tahun lampau. Sampai sekarang entah siapa pelakunya.

Artinya, untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap Novel ini, sebenarnya mudah bagi polisi. Kalau kasus ini sulit diungkap, penyebabnya pasti bukan kemampuan reserse Polri, tapi hal-hal di luar itu yang tak mungkin ditembus oleh kemampuan teknis mereka.

Polri saat ini berada dalam posisi yang serba salah. Jika kasus teror bom terungkap lebih dulu dari kasus Novel, makin kuat dugaan orang bahwa benar adanya apa yang disampaikan Novel Baswedan tentang adanya jenderal polisi yang terlibat. Tapi, kalau tim khusus gabungan ini berhasil mengungkap kasus Novel, akan terpampang kepada publik bahwa ternyata Polri tidak mampu mandiri dalam penyelidikan masalah ini.

Kasihan lembaga ini, kalau dalam tugasnya menegakkan hukum ada berbagai pertimbangan yang tidak berkait dengan hukum. Lebih kasihan lagi, seandainya pembentukan tim khusus ini justru berkait dengan acara debat Capres-cawapres yang kebetulan membahas masalah hukum.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here