Lantik Walikota Batu, Soekarwo Ingatkan Penggunaan Anggaran

0
67
"Soekarwo minta kepada pasangan yang baru saja dilantik untuk menepati janji saat kampanye dan menuangkan dalam RPJMD" (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik Dewanti Rumpoko sebagai Walikota Batu dan Punjul Santoso sebagai Wakil Walikota Batu masa jabatan Tahun 2017-2022, prosesi pelantikan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12).

Pelantikan itu dilakukan mengacu terbitnya Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri nomor 131.35 – 3173 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Batu dan SK Mendagri nomor 132.35 – 3174 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Batu.

Kepada Walikota yang baru saja dilantik, Gubernur Jatim Soekarwo selain mengucapkan selamat sekaligus juga mengingatkan keduanya untuk menjadi dwi tunggal hingga akhir masa jabatan serta memahami fungsi dan tugas masing-masing.

Baca Juga: Pemkot Malang Optimis, Tahun 2018 PAD Meningkat

Soekarwo juga mengingatkan pentingnya masalah penguasaan dan pengendalian keuangan. Di mana dalam undang-undang diatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian dari Menteri Keuangan ke gubernur, dan gubernur ke bupati atau walikota.

“Bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan kepala OPD di setiap OPD. Ini masalah yang sangat penting,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Soekarwo juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada walikota sebelumnya, Eddy Rumpoko yang telah berjasa membangun Kota Batu sehingga menjadi daerah yang tingkat kesejahteraan meningkat, pertumbuhan ekonominya bagus dan penanggulangan kemiskinan sangat baik.

Ditambahkannya, Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata mempunyai potensi yang luar biasa. Dalam bidang pariwisata, dari total 56 juta jumlah wisatawan nusantara, sebanyak 25 persen berwisata di Malang Raya, termasuk ke Kota Batu.

Tak hanya itu, Batu juga memiliki potensi di sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 18,08 persen, dari 17 sektor yang menyumbang PDRB kota ini. Kedua, sektor pertanian sebanyak 16,20 persen dan ketiga sektor pariwisata sebesar 12,35 persen.

Soekarwo juga meminta kepada pasangan yang baru saja dilantik untuk menepati janji kampanye dan menuangkannya dalam RPJMD. Selanjutnya, DPRD Kota Batu harus mengecek betul apakah janji kampanye yang kemudian menjadi RPJMD tersebut ada konsistensinya dengan RPJMD Provinsi dan Nawacita Presiden Joko Widodo.

Soekarwo “Konsep e-budgeting ini salah satu cara untuk mewujudkan clean governance” (Foto: Humas Pemprov Jatim)

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, lanjutnya, mempunyai kewajiban mengawasi dan membina Bupati/Walikota. Salah satunya untuk tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945, termasuk menjaga jangan sampai ada ormas yang tidak sesuai dengan kedua hal tersebut. “Ini tugas yang sangat ideologis yang harus dijaga oleh Walikota, Wakil Walikota Batu bersama DPRD,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Soekarwo mengingatkan kembali soal akuntabilitas anggaran salah satunya melalui e-budgeting. Ini penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah detail.

“Konsep e-budgeting ini salah satu cara untuk mewujudkan clean governance,” katanya.

Ditambahkan, agar walikota untuk selalu hati-hati apabila terdapat kenaikan anggaran di OPD yang tidak diketahui oleh sekretaris daerah. “Disinilah biasanya pemerasan dan penyuapan terjadi,” tegasnya.

Istri Gubernur Jatim Ingatkan Kader PKK Tetap Netral

Budhe Karwo “Peran PKK, meningkatkan derajat kesehatan dengan pola hidup bersih, penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, dan pencegahan penyakit menular”

Selain Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK Kota Batu dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batu masa jabatan 2017-2022 yakni Wibi Asri Punjul Santoso, oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Jatim Nina Soekarwo.

Pelantikan Ketua TP PKK berdasarkan SK Ketua TP PKK Provinsi Jatim nomor 08/KEP/PKK.PROV/XII/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kota Batu tanggal 18 Desember 2017.

Dalam sambutannya, Nina Soekarwo, sapaan akrab Ketua TP PKK Provinsi Jatim mengingatkan bahwa gerakan TP PKK sifatnya independen, netral dan tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu. Ia berpesan agar independensi ketua PKK harus diutamakan, termasuk saat pemilihan gubernur, Juni 2018 mendatang. Nina menjelaskan bahwa salah satu program yang menjadi perhatian TP PKK adalah bidang kesehatan keluarga dan lingkungan.

Baca Juga: BNNP Jatim: Generasi Muda di Tengah Ancaman Proxy War

“Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan pola hidup bersih, penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta pencegahan penyakit menular,” jelasnya.

Menurutnya, tingkat AKI nasional saat ini dari 228/100 ribu kelahiran hidup meningkat menjadi 359/100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan target MDG’s sebesar 102/100 ribu kelahiran hidup.

Di Jatim, lanjutnya, AKI turun menjadi 91/100 ribu kelahiran hidup. Hal tersebut karena TP PKK Provinsi Jatim terus memberikan pendampingan pada ibu hamil berisiko tinggi, hingga saat ini sebanyak 4.988 ibu hamil dengan risiko tinggi sudah dilakukan pendampingan.

“Ke depan kami sepakat harus zero, sehingga upaya pendampingan bagi ibu hamil risiko tinggi sangat diperlukan,” katanya.

“Salah satu program yang menjadi perhatian TP PKK adalah bidang kesehatan keluarga dan lingkungan” (Foto: Humas Provinsi Jatim)

Ditambahkan, AKB Kota Batu sudah sangat bagus, yakni 22/1.000 kelahiran hidup. Angka ini di bawah AKI Provinsi Jatim sebesar 23/1.000 kelahiran hidup. Jumlah ini sudah on the track karena target MDG’s 23/1000 kelahiran hidup.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here