Laporan BPK Adakah Gunanya?

0
143

PEKAN lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sepanjang semester I tahun 2017. Dari pemeriksaan itu ditemukan 1.137 ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara. Dari jumlah itu, 770 di antaranya berdampak terhadap keuangan negara hingga mencapai Rp 3,41 triliun.

Rinciannya, ada kerugian negara Rp 613,83 miliar dalam 535 masalah, potensi kerugian negara Rp 2,27 triliun dalam 49 masalah, dan kekurangan penerimaan Rp 521,60 miliar pada 186 masalah sebesar.

Penyebabnya berbagai macam. Namun, menurut BPK, penyebab utamanya adalah kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Penyebab kedua, kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. Dan yang ketiga, kelemahan struktur pengendalian internal, karena tidak adanya atau tidak lengkapnya prosedur standard operasi (SOP).

Bagaimana membaca laporan ini?

Pertama, praktek penyimpangan keuangan negara di negeri ini ternyata belum berubah, kalaulah tidak justru makin menggila.

Kedua, lembaga inspektorat di berbagai instansi pemerintah ternyata tidak berfungsi. Sebab, jika berfungsi sebagaimana mestinya, mereka pasti mendapatkan temuan yang sama dengan yang hasil laporan BPK. Karena, toh, keduanya pasti menerapkan teori audit yang sama.

Jika selama ini mereka tidak mendapatkan temuan yang sama dengan BKK, ada dua kemungkinan: Mereka tidak bekerja sesuai tugasnya, atau justru terlibat dalam penyimpangan itu. Mana pun di antara dua kemungkinan ini yang benar, sama-sama berbahaya bagi keuangan negara.

Ketiga, laporan BPK itu semestinya pintu masuk bagi penegak hukum, entah KPK, Polri atau kejaksaan untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi. Katakanlah, jika kita mau berbaik sangka, sebagian besar barangkali karena keteledoran administratif. Tetapi, dari 1.137 ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan negara, tidakkah ada unsur tindak pidananya. Jika ada kerugian negara dan potensi kerugian negara serta ada pelanggaran pidana, maka kategorinya sudah korupsi.

Masalahnya, seringkali laporan BPK hanya memenuhi rak buku belaka. Tindak lanjutnya seperti apa, kita belum pernah mendengar tuntas. Jangankan laporan pemeriksaan biasa, bahkan audit investigasi BPK pun kerap diabaikan penegak hukum. Padahal audit investigasi adalah proses pemeriksaaan menemukan kerugian negara dan tindak pidana dengan derajat pembuktian yang lebih tinggi dan valid.

Misalnya, audit investigasi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta yang hasilnya sudah diserahkan kepada KPK, sejak Desember 2015 silam, sampai detik ini belum ada kelanjutan kasus ini di KPK.

Jadi, kita pesimistis, apakah laporan periodik BPK itu ada manfaatnya atau tidak bagi penanggulan korupsi. Peran aparat penyidik dalam hal ini menjadi sangat sentral. Sebab korupsi bukanlah delik aduan. Tanpa keinginan dari penyidik untuk memeriksa, laporan itu hanya tinggal tumpukan berkas belaka.

Semestinya, KPK, kepolisian dan kejaksaan wajib menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang didasarkan pada temuan BPK itu. Karena KPK adalah lembaga negara, yang oleh undang-undang diberi kewenangan menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Kalau KPK sudah menetapkan adanya kerugian negara, wajib bagi ketiga instansi penegak hukum itu menindaklanjutinya.

Seperti berkali-kali kita ulang di ruangan ini, di sinilah Presiden Joko Widodo mesti menunjukkan wibawa dan kekuasaannya terhadap kepolisian dan kejaksaan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here