Laporan Keuangan ‘Ganda’ Bisa Coreng Reputasi Garuda

0
227
PT Garuda Indonesia Tbk ditengarai memaparkan laporan keuangan ganda, sehingga dua komisaris menolak menandatangani persetujuan laporan keuangan Garuda 2018.

Nusantara.news, Jakarta – PT Garuda Indonesia Tbk merupakan maskapai BUMN yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), namun kembali terperangkap praktik pelanggaran good corporate governance (GCG). Kali ini Garuda terperangkap praktik laporan keuangan ganda. Apa yang terjadi sebenarnya?

Ihwal dugaan laporan keuangan ganda ini berawal dari laporan keuangan Garuda tahun 2018 yang telah dirilis. Laporan tersebut mencatatkan laba bersih Garuda sebesar US$809,85 ribu atau setara Rp11,33 miliar (dengan kurs Rp 14.000). 

Namun ada kejanggalan yang dirasa dalam laporan keuangan tersebut. Pasalnya, Garuda pada kuartal III-2018 sebelumnya tercatat masih rugi bersih sebesar US$114,08 juta atau atau Rp1,66 triliun jika dikalikan kurs saat itu sekitar Rp 14.600.

Kenaikan drastis dari rugi bersih Rp1,66 triliun menjadi laba bersih sebesar Rp11,33 miliar hanya dalam tempo tiga bulan sungguh aneh dan sangat mengejutkan. Artinya dalam kurun waktu tiga bulan tersebut kinerja keuangan Garuda mengalami lompatan laba sebesar Rp1,27 triliun. Sesuatu hal yang mustahil.

Itu sebabnya berkembang rumors di pasar modal bahwa Garuda menerapkan laporan keuangan ganda. Akibatnya harga saham emiten berkode GIAA ini mengalami koreksi 22 poin (4,4%) dari 500 turun ke posisi terendah Rp474 dan kembali naik ke Rp478.

Hingga sesi siang saham GIAA ditransaksikan 2.842 kali dengan volume 287.226 lot saham. Nilai transaksi sahamnya sendiri sebesar Rp13,8 miliar. Jika ditarik dalam perdagangan lima hari terakhir, pergerakan saham Garuda tercatat bergerak terus turun.

Rumos laporan keuangan ganda ini diketahui manajemen Garuda Indonesia mengakui pendapatan dari Mahata sebesar US$239,94 juta yang di antaranya sebesar US$28 juta merupakan bagian dari bagi hasil yang didapat dari Sriwijaya Air. Jumlah nominal tersebut masih dalam bentuk piutang, namun diakui perusahaan masuk dalam pendapatan. 

Mengatahui hal tersebut, dua komisaris enggan menandatangani laporan keuangan 2018 Garuda, mereka adalah Chairal Tanjung dan Dony Oskaria.

Kedua komisaris itu merasa keberatan dengan pengakuan pendapatan atas transaksi Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Konektivitas Dalam Penerbangan, antara PT Mahata Aero Teknologi dan PT Citilink Indonesia. Pengakuan itu dianggap tidak sesuai dengan kaidah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 23.

Atas peristiwa tersebut BEI berencana memanggil manajemen Garuda. Pemanggilan itu berkaitan dengan kabar anehnya laporan keuangan perusahaan.
Direktur Utama BEI Inarno Djayadi menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil manajemen Garuda Indonesia untuk meminta klarifikasi atas polemik tersebut. "Pasti kita akan minta klarifikasi. Dalam waktu dekat,” katanya.

Sebenarnya kaidah dalam menyampaikan laporan keuangan ada yang berbasis cash basis dan accrual basis. Dalam kaidah cash basis sesuatu yang diakui sebagai pendapatan kalau uang kas sudah diterima di tangah. Sementara dalam kaidah accrual basis memang diperbolehkan memasukkan piutang sebagai pendapatan.

Misalnya A menjual barang tapi pembayarannya dalam tempo 30 hari. Hak tagih atas penjualan barang dengan partai tunda ini dicatat dalam buku sebagai piutang, tapi jika piutang tersebut dilunasi maka akan menambah pendapatan. Namun ada syaratnya, piutang tersebut harus jelas kontraknya, dan A harus sudah mendapatkan hak tagih yang jelas.

Tujuannya, agar bisa dipastikan piutang itu akan bisa ditagih pada waktunya. Pembukuannya, jika laporan keuangan dicatat setelah dibayar piutang akan berkurang dan masuk ke dalam kas.

Untuk menghindari kerancuan, GIAA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik tentang hal itu. Sebab jika tidak bisa menimbulkan pertanyaan perusahaan di kuartal III-2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi kaba di tiga bulan terakhir.

Dalam kaitan ini, ada baiknya manajemen Garuda segera menjelaskan ke publik soal dasar transaksi dimaksud seperti apa. Poin kepastian piutang itu dapat ditagih sampai kapan dan berapa kali term pembayaran. Dengan demikian publik tidak perlu bertanya-tanya lagi.

Dalam laporan keuangan perusahaan, pada tanggal 31 Oktober 2018, Grup Garuda Indonesia dan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) mengadakan perjanjian kerja sama yang telah diamandemen, terakhir dengan amandemen II tanggal 26 Desember 2018, mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. 

Mahata menyetujui membayar biaya kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan untuk 50 pesawat A320, 20 pesawat A330, 73 pesawat Boeing 737-800 NG dan 10 pesawat Boeing 777 sebesar US$131,94 juta dan biaya kompensasi atas hak pengelolaan layanan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten untuk 18 pesawat A330, 70 pesawat Boeing 737-800 NG, 1 pesawat Boeing 737-800 MAX dan 10 pesawat Boeing 777 sebesar US$80 juta kepada Grup setelah ditandatangani perjanjian kerja sama.

Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 15 tahun. Saat ini, pola alokasi slot untuk tahun ke-11 sampai dengan tahun ke-15 belum ditentukan.

Selain itu, Mahata wajib membayar alokasi slot kepada Grup tahunan sejak penerbangan perdana, atas pendapatan aktual yang diperoleh atas upaya Mahata sebesar 5% dari total pendapatan aktual pada tahun pertama, 6% dari total pendapatan aktual pada tahun kedua, 7,5% dari total pendapatan aktual pada tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh untuk setiap iklan yang didapatkan oleh Garuda.

Atas kejanggalan laporan keuangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berencana akan memanggil kantor akuntan publik (KAP) yang mengaudit Garuda. Adapun KAP yang mengaudit laporan keuangan GIAA 2018 adalah Tanubrata Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member of BDO International).

Anggota BPK Achsanul Qosasih menyatakan KAP mengaudit berdasarkan perintah BPK. Jika memang terjadi kejanggalan laporan keuangan seperti itu, maka untuk tahap awal kami akan mengundang KAP-nya dulu untuk diklarifikasi.

BPK akan memanggil KAP tersebut untuk meminta penjelasan terkait laporan keuangan GIAA. Setelah itu BPK hendak memanggil direksi Garuda Indonesia untuk melakukan pemeriksaan lebih jauh.

"Setelah itu baru kami lakukan Audit untuk mengetahui detailnya," kata Achsanul.

Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN juga menjadwalkan untuk memanggil manajemen Garuda pekan depan untuk meminta penjelasan soal apa yang terjadi sesungguhnya.

Pakar penerbangan Alvin Lie mengatakan catatan laba Garuda masih perlu mendapat perhatian lantaran belum ditopang oleh pendapatan operasi yang dihasilkan oleh perusahaan. Kalau dari pendapatan operasi mestinya masih rugi. Mungkin itu berasal dari pendapat lain-lain yang menyebabkan laba bersih.

Oleh karena Garuda selain maskapai pelat merah juga perusahaan publik, maka keganjilan laporan keuangan ini menjadi sorotan para komisaris, pemegang saham, regulator, akademisi, pengamat dan tentu saja BPK. Tinggal kita ikuti seberapa kuat itikad baik Garuda menjelaskan apa yang terjadi sesunguhnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here