Laporan Tak Penuhi Target, Retribusi Parkir Terindikasi Bocor

0
136

Nusantara.news, Kota Batu – Melihat laporan pendapatan retribusi parkir pada Pendapatan Asli daerah (PAD) Kota Batu yang tak sesuai dengan nominal yang sudah diprakirakan dan ditargetkan. Kejadian tersebut membuat pihak Pemkot Batu mengevaluasi proses pelaksanaan dari serapan retribusi dana parkir tersebut.

Pemkot Batu memiliki rencana untuk mencari sebab retribusi parkir yang selalu tak penuhi target. Persepsi Pemkot adanya kebocoran dalam proses penyerapan PAD dari sektor tersebut yang hingga mencapai ratusan juta rupiah.

Dalam rapat seluruh jajaran dan pejabat SKPD Pemkot Batu Senin, (17/7/2017) lalu, Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso mengungkapkan tergait indikasi bocornya PAD retribusi parkir tersebut.

“Dalam tahun yang sudah menginjak triwulan ketiga ini, PAD retribusi parkir baru terkumpul Rp 187 juta padahal prakiraan target Rp 900 juta. Masa liburan Lebaran sampai macet gitu setorannya sedikit. Kan ndak masuk akal,” ungkap Punjul.

Pihaknya menekankan kepadi SKPD terkait, dalam hal ini yakni Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu untuk menelusuri dan mengevaluasi terkait fenomena PAD yang tidak sesuai dari target. “Saya berharap jangan stagnanlah, harus berkembang untuk menunjang PAD, bagaimanapun dana tersebut nantinya digunakan untuk anggaran pembangunan Kota Batu ke depan,” tandasnya

“Jadi yang salah yang mana? petugas parkir atau petugas Dishub atau costumer sendiri? Ini yang perlu dicari tahu, apakah ada permainan dan skema di baliknya,” sindir Punjul.

Tim Badan Anggaran (Banggar) menjelaskan terkait prakiraan dan target yang seharusnya diperoleh dari retribusi parkir dari sekitar 150 titik parkir yang sudah dipetakan, pendapatan bisa mencapai Rp 1 miliar,

Lemahnya Akuntabilitas Penegakan Perda

Fenomena tidak tercapainya target pendapatan retribusi membuat tunjangan anggaran ke APBD menjadi menurun setiap tahunnya. Hal tersebut ditengarai karena lemahnya akuntabilitas pada penerapan dan penegakan peraturan retribusi parkir di Kota Batu diatur dalam Perda nomor 10 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan.

Dalam hal ini, akan menyorot pada pelaksanaan pemantauan yang berkenaan dengan perhubungan dan lalu lintas yakni Dishub Kota Batu, dan juga pembuatan aturan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir tersebut perlu ditinjau kembali.

Ada beberapa hal yang tidak tercantum, dan bahkan tidak dijelaskan secara detail mengenai hal-hal yang berkaitan dengan retribusi parkir. Salah satunya yakni tidak adanya status yang jelas untuk juru parkir (jukir), tidak adanya aturan yang menjelaskan pembatasan retribusi parkir, tidak ada aturan yang menjelaskan target retribusi parkir. Bahkan tidak ada kejelasan gaji untuk tukang parkir.

Kabid Aset, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu, Harul Sunaryo, mengatakan seharusnya sampai saat ini, sistem bagi hasil dengan jukir dilakukan sewajarnya. “Meskipun ada target untuk jukir. Target juga harus ditentukan sesuai ukuran lahan parkir. Selain itu juga penarikan pemasukan untuk daerah juga harus digalakkan dan diatur dalam aturan,” ujarnya.

Perhitungan besaran luasan parkir yang menentukan target setiap jukir harus memberikan kepada daerah, Apabila target tidak terpenuhi maka akan kembali lagi pada target sewajarnya. Sejauh ini, bagi hasil antar Jukir 50 banding 50. Hal seperti itu yang belum diatur secara jelas dan rinci.

Selain itu, laporan berkala atau rekap pun harus digalakkan, untuk menunjang akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas aturan yang telah dibuat.

Diserahkan ke Pihak Ke-3

Berdasar pada perolehan retribusi parkir pada PAD Kota Batu yang kerap tidak memenuhi target, ada beberapa langkah dan solusi untuk menyiasati masalah tersebut. Selain menelisik dan mengevaluasi proses pendapatan retribusi parkir, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

Salah satunya yakni penyerahaan pengelolaan parkir ke pihak ke 3 yang mana akan ada sebuah badan khusus untuk mengkoordinir segala perolehan retribusi dan mengawasi proses pendapatan dari retribusi di suatu sektor tersebut.

“Selama ini alasannya eksekutif karena tenaga dil apangan masih warga Batu sendiri, sehingga sulit untuk mencapai target, dan akuntabilitas pun juga kurang ketat. Apabila tahun ini masih tak penuhi target, tahun depan bisa kelola pihak ketiga. Dengan harapan bisa meningkatkan PAD Kota Batu” jelas Wakil Ketua I DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono.

Tidak hanya untuk retribusi parkir saja yang akan diserahkan pada pengelola pihak ke-3, jika dari beberapa retribusi yang ada di Kota Batu seperti retribusi Menara, KIR, perizinan, HO, trayek, pasar, retribusi Pasar dan Retribusi Kebersihan Lingkungan (RKL) tersebut tidak sesuai dengan target secara berkala maka akan diberikan pada pengelola pihak ke-3.

Selain itu, solusi lain atas permasalahan tersebut adalah bekerja dengan Samsat. Setiap pemilik kendaraan akan ditarik restribusi parkir tahunan atau bulanan. Lalu diberi stiker parkir berlangganan. “Lantas pengendara motor luar Kota Batu akan ditarik seperti biasanya,” imbuh Punjul pada sela diskusi dalam rapat jajaran.

Tercapainya target pendapatan retribusi parkir akan mendongkrak PAD dari suatu daerah tersebut, yang mana anggaran dari PAD itu nanti akan menunjang angaran untuk pembangunan daerah, dan hal tersebut memiliki manfaat secara langsung kembali pada masyarakat.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here