Larang Khofifah Maju, Cak Imin Cederai Demokrasi di Jatim

0
203
Melarang Khofifah maju jadi cabug Pilkada 2018, Cak Imin telah mencederai demokrasi di Jawa Timur. Ucu Martanto, dosen Fisip Unair.

Nusantara.news, Surabaya – Ucu Martanto, dari Departemen Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menyebut pernyataan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku telah menemui Joko Widodo dan meminta agar Khofifah Indar Parawansa tidak diberikan izin untuk maju di Pilgub Jawa Timur, yang kemudian ramai diberitakan media, sangat tidak etis.

Seharusnya, jika benar ada pembicaraan dengan Joko Widodo itu tidak perlu di publis, cukup untuk dirinya sendirinya saja. Karena demokrasi adalah kebebasan untuk menentukan pilihan, jika itu dipaksakan akan memunculkan preseden buruk. Termasuk menyangkut kenyamanan dan keamanan Jawa Timur yangs selama ini dikenal kondusif.

“Selain tidak perlu diumbar ke media, itu mencederai demokrasi serta mencederai hak individu masyarakat. Karena setiap individu memiliki hak memilih dan dipilih,” ujar Ucu Martanto di Kampus Unair Surabaya, Selasa (12/7/2017).

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Unair itu menjabarkan, sebagai ketua partai dan juga pimpinan dari elemen NU, tidak sepatutnya Cak Imin melakukan hal itu.

Dia juga menyebut, tidak salah jika hal itu diartikan sebagai ketakutan bertanding di Pilgub Jawa Timur jika Khofifah maju di Pilgub Jatim. Selanjutnya, jika di Pilgub Jawa Timur muncul calon tunggal, itu juga tidak bagus. Karena, Provinsi Jawa Timur yang sangat luas dan penduduknya yang besar sangat memalukan jika hanya ada calon tunggal.

“Itu sama saja dengan kegagalan partai politik untuk memunculkan kader terbaiknya di Pilgub Jatim,” tambahnya.

Harapan dosen Unair ini, masyarakat Jawa Timur cerdas dalam menentukan pilihan. Dia mengibaratkan jika berbelanja di pasar untuk membeli sesuatu tentunya harus dipilih produk yang bagus yang harganya juga terjangkau.

Untuk sosok yang harus dipilih, tentu saja yang sudah berpengalaman dan teruji. Termasuk keseriusannya memperjuangkan masyrakat Jawa Timur menjadi lebih baik.

“Jadi jangan lantaran diberikan sembako, kemudian menjatuhkan pilihan kepada sosok yang salah,” pesan dosen yang berdarah Jawa Barat dan Yogyakarta itu.

Dirinya juga berharap di Pilgub Jawa Timur akan muncul pemimpin yang mumpuni. Selain bisa dan memiliki kemampuan untuk memimpin, memiliki prestasi dan bisa melanjutkan program terbaik dari pendahulunya. Juga yang tak kalah penting akan membawa perubahan untuk masyarakat Jawa Timur menjadi lebih baik.

Untuk diketahui, polemik pernyatan Cak Imin yang kemudian ramai diberitakan dan mengundang banyak reaksi itu bermula pernyataannya telah menemui Joko Widodo untuk urusan Pilgub Jawa Timur.

Kepada Joko Widodo, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar memastikan kandidat Calon Gubernur dari PKB adalah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Seperti dilansir banyak media, itu diakui juga telah disampaikan kepada Joko Widodo dan dirinya telah meminta kepada Presiden RI tersebut agar Khofifah tidak ikut maju di Pilgub Jawa Timur.

“Saya sudah sampaikan ke Presiden bahwa Jatim satu-satunya provinsi yang NU nya sangat kuat. Kalau bisa Bu Khofifah tidak usah ikut Pilgub Jatim lagi. Diizinkanlah jadi menteri saja,” terang Muhaimin di sela acara Halal bi Halal di kediamannya, Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (8/7/2017).

Untuk Calon Gubernur Jawa Timur, sudah final dan PKB mendukung Saifullah Yusuf, lanjut Cak Imin. Selain itu, Cak Imin mengakui hilangnya nama Khofifah dari radar calon kandidat tak terlepas dari kegagalan di Pilgub Jawa Timur masa lalu. Dia menyebut sudah tiga kali mengusung Khofifah, dan kalah terus.

“Sudah pernah diusung, tapi Bu Khofifah di Pilgub Jatim kalah, dua kali. Sudah saatnya ganti kader lain, yang sama-sama dari NU,” ujarnya saat itu.

Kembali ke Ucu, dosen senior di Unair itu menegaskan, kalau dipandang dari perspektif hukum, yang dilakukan Cak Imin sangat merugikan diri sendiri termasuk partainya. Masyarakat khususnya pemilik hak pilih bisa mengartikan yang dilakukan adalah menghalangi langkah Khofifah untuk maju di Pilgub Jawa Timur sebagai langkah yang tidak elok.

“Dari perspektif hukum yang dilakukan Cak Imin sangat tidak elok. Karena di iklim demokrasi itu sangat merugikan, seharusnya tidak perlu dilakukan,” tambahnya.

Untuk ukuran sekelas Jawa Timur, masih menurut Ucu Martanto, sangat tidak menguntungkan jika hanya muncul satu calon. Itu akan memberikan arti kalau partai politik selama ini gagal memunculkan kader terbaiknya untuk maju di Pilgub Jawa Timur.

“Masyarakat melihat itu sebagai kegagalan partai politik, dalam pengkaderan. Masa iya hanya ada Gus Ipul seorang diri,” tegasnya.

Menyimak yang Ucu Martanto,  memang sangat tidak masuk akal, jika provinsi sebesar Jawa Timur hanya ada satu calon yang akan maju di Pilgub Jawa Timur. Dan, benar juga jika itu terjadi akan mencoreng nama partai. Karena, partai dinilai gagal dalam menjaring atau memunculkan kader terbaiknya untuk maju di Pilgub Jawa Timur.

Dan, yang paling memalukan adalah pernyataan yang juga tidak salah jika diartikan “menghadang” langkah calon lain untuk berlaga di Pilgub Jawa Timur. Itu, selain mencederai demokrasi juga mencederai individu yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

“Seharusnya dilepas saja, biar masyarakat memiliki pilihan yang beragam,” ujar Ucu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here