Larangan Siaran Langsung Sidang e-KTP Langgar KUHAP

0
85

Nusantara.news, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memutuskan melarang sidang korupsi e-KTP disiarkan langsung oleh media televisi. Keputusan larangan ini dinilai sebuah kemunduran dalam era keterbukaan saat ini. Benarkah larangan ini lebih didasari kekhawatiran terjadinya guncangan politik di masyarakat akibat terseretnya banyak nama besar dalam kasus ini?

Ketua Komisi Hukum Dewan Pers Jimmy Silalahi mengaku kecewa dengan keptusan dari Pengadilan Tipikor tesebut. Pasalnya, kasus ini berbeda dengan kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jesica Wongso atau kasus dugaan penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kasus ini sangat berdampak luas bagi masyarakat, sehingga setiap perkembangannya akan dinantikan publik. Karenanya sangat diperlukan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini disiarkan langsung oleh televisi. Kasus e-KTP ini megaproyek yang menyangkut kemaslahatan rakyat,” tegas Jimmy.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ilham Bintang, mengecam keras larangan siaran langsung pengadilan yang terbuka untuk umum. Pelarangan tersebut dinilai PWI memasung hak publik, memberangus kemerdekaan pers, dan memicu jalannya sidang yang tidak fair, apalagi persidangan ini menyangkut nama-nama besar. Hal ini juga menimbulkan kecurigaan publik bahwa ada sknario pengaturan sehingga sidang tidak boleh disiarkan langsung oleh televisi.

Dewan Kehormatan PWI ini menilai, pelarangan siaran langsung termasuk pengkhianatan terhadap semangat dan roh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Karena itu, menurut Ilham, Dewan Kehormatan PWI mengingatkan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam KUHAP, apabila sidang dinyatakan untuk umum, berarti masyarakat atau publik boleh mengetahui apa yang terjadi dalam proses pengadilan. Aneh rasanya, sidang tersebut terbuka, namun ada pengecualian, yakni tidak boleh disiarkan langsung.

“Filosofi sidang terbuka untuk umum agar pengadilan berjalan fair dan adil, karena dapat disaksikan dan diawasi langsung oleh publik,” tandasnya.

Senada dengan PWI, Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI) menganggap, larangan sidang langsung kasus korupsi e-KTP sudah kebablasan dan menghalangi hak publik untuk mengetahui informasi.

“Kami memandang, pelarangan live broadcast sidang korupsi e-KTP tidak sejalan dengan cita-cita masyarakat di tanah air untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya,” ungkap Yadi Hendriana, Ketua Umum IJTI.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra juga secara tegas mengecam pelarangan tersebut. Pasalnya, persidangan adalah milik publik.

“Kalau persidangan kan terbuka umum jadi nggak bisa untuk tidak disiarin karena surat dakwaan itu kan dibacakan oleh jaksa berarti begitu dibacakan sudah menjadi milik publik, siapa pun boleh mempublikasikannya,” Kata Yusril.

Sebelumnya, Humas Pengadilan Tipikor Jakarta, Johanes Priana, menegaskan pengadilan Tipikor melarang siaran langsung kasus dugaan korupsi e-KTP.

Alasannya, ketua PN Jakarta Pusat sudah mengeluarkan peraturan melarang siaran langsung di lingkungan peradilan Jakarta Pusat. Aturan tersebut dijelaskan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor w 10 U1/KP 01.1.17505 XI201601.

Yang jadi pertimbangan larangan PN Jakarta Pusat itu adalah persidangan kasus kematian Mirna Salihin yang diduga dibunuh Jessica Wongso sahabatnya itu. Persidangan itu dinilai lebih mendatangkan mudharat dibanding manfaat.

Tentu saja, alasan PN Jakarta Pusat itu tidak sepenuhnya bisa diterima karena sifat sidang terbuka untuk umum jadi seperti dibatasi dengan ketetapan itu. Akibat pembatasan itu sifat “sidang terbuka untuk umum” telah berubah menjadi “sidang terbuka untuk umum bagi yang mau hadir di persidangan”. Dua hal yang jelas berbeda.

Dulu, sebelum media elektronik punya kemampuan mengadakan siaran langsung, memang media cukup mengutip beberapa inti materi persidangan sebagai bahan laporan, baik media cetak maupun elektronik. Namun, kini dengan kemajuan teknologi, siaran langsung adalah sebuah kewajaran. Kita tidak bisa memundurkan jarum jam agar kemajuan zaman kembali surut ke belakang.

Sebenarnya dipandang dari kacamata siapa pun, baik dari kacamata masyarakat, jaksa, pengacara, maupun hakim, persidangan yang disiarkan secara langsung justru bisa memberi dampak positif. Masyarakat mendapat pendidikan tentang hukum persidangan sebuah pekara dan informasi yang lengkap sehingga lebih rasional dalam bersikap. Jaksa, pengacara, dan hakim tertuntut untuk menjadi lebih profesional, cakap, dan adil dalam menangani kasus, tidak asal-asalan atau condong ke satu pihak.

Keputusan hakim melarang siaran langsung sidang justru bisa memunculkan anggapan pengadilan telah diintervensi kekuatan di luar pengadilan. Ini benar-benar tidak sehat bagi upaya penegakan hukum dan transparan informasi publik. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here