Laut Cina Selatan: Api Konflik itu Bernama Natuna

0
134

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia tidak terlibat secara langsung dengan Cina dalam sengketa kepulauan Spartly di Laut Cina Selatan. Gugusan kepulauan ini disengketakan Cina dengan sejumlah negara, terutama Vietnam dan Filiphina, lainnya Malaysia, Brunei Darussalam bahkan Taiwan. Cina sendiri menegaskan Indonesia tidak terlibat dalam sengketa kepulauan tersebut.

Sengketa Laut Cina Selatan kembali memanas setelah Cina dinyatakan tidak berhak mengklaim wilayah tersebut sebagai oleh Mahkamah Internasional di Den Haag pada Juli 2016, setelah sebelumnya Filiphina mengajukan gugatan. Sampai sekarang, Cina tak mau mengakui putusan pengadilan tersebut, bahkan Cina makin sensitif dan reaktif terhadap pihak-pihak yang menyinggung soal eksistensi negara itu di kawasan Laut Cina Selatan.

Indonesia memang tidak terlibat langsung dalam sengketa ini, tapi dalam batas wilayah lain di Laut Cina Selatan Indonesia juga punya urusan dengan Cina. Adalah kepulauan Natuna, kepulauan yang berada di tengah Laut Cina Selatan dan termasuk dalam Provinsi Kepulauan Riau ini, sejak isu sengketa Laut Selatan mencuat turut disebut-sebut sebagai benih konfik Indonesia-Cina yang bakal terjadi kemudian hari. Lebih-lebih, Presiden Joko Widodo pernah mengkritik peta RRC yang memasukkan Natuna sebagai wilayahnya.

Isu sengketa kepulauan Natuna mengalami pasang-surut. Isu ini kembali menghangat setelah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menangkap sebuah kapal Cina yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna Maret 2016 lalu. Pada saat kapal patroli RI melakukan pengawalan terhadap kapal ikan Cina ilegal, muncul kapal penjaga pantai Cina yang mengejar dan menabrak kapal ikan tersebut sehingga rusak dan akhirnya tak dapat ditarik. Menteri Susi sempat berang atas peristiwa tak mengenakkan itu.

Bukannya merasa bersalah, Cina malah melayangkan nota protes kepada pemerintah Indonesia, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hua Chunying, malah mengatakan kepada media bahwa kapal nelayan dari negaranya menangkap ikan di lokasi yang merupakan kawasan penangkapan ikan tradisional Cina. Dia merasa kapal penjaga pantai Cina bertindak benar, menyelamatkan nelayannya yang diserang kapal patroli Indonesia. Padahal, pemerintah Indonesia berpendapat lokasi tempat kejadian merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia.

Kementerian pertahanan RI menegaskan bakal memperkuat pasukan keamanan untuk menjaga kepulauan Natuna. Presiden Jokowi pun awalnya bersikap keras, setidaknya telah dua kali mengunjungi kepulauan tersebut paska kasus penangkapan kapal ikan ilegal Cina terjadi untuk unjuk kekuatan angkatan laut dan udara RI. Tapi hingga saat ini, penyelesaian sengketa belum jelas pangkalnya. Pemerintah bahkan menjelaskan seolah tidak ada masalah lagi di kepulauan Natuna. Namun demikian, banyak yang memperkirakan jika tak berhati-hati Natuna masih akan sangat berpotensi memercikkan api yang bisa menyulut konflik, tidak saja antara Indonesia-Cina tapi juga dengan negara-negara lain termasuk Amerika, karena kawasan ini merupakan jalur strategis perdagangan internasional.

Kenapa Natuna jadi obyek sengketa?

Kepulauan Natuna terdiri dari tujuh pulau dengan Ranai sebagai ibukota. Daratan dan perairan di kepulauan tersebut mengandung berbagai barang tambang yang melimpah, seperti pasir kuarsa, gas alam, dan minyak bumi.

Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya sekitar tahun 1597 kepulauan Natuna termasuk wilayah kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia, tetapi pada abad ke-19 Kesultanan Riau-lah yang menjadi penguasa pulau yang terletak di jalur pelayaran strategis itu.

Setelah merdeka, kesultanan Riau turut menyerahkan kedaulatan kepualauan Natuna pada wilayah Republik Indonesia, dan pada Mei 1959, Indonesia resmi mendaftarkan kepulauan tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu wilayahnya.

Sebetulnya, kepulauan Natuna pun tidak terlepas dari masalah saling klaim dengan negeri tetangga Malaysia, Kepulauan Natuna yang sudah didaftarkan ke PBB itu sempat diklaim sebagai wilayah Malaysia, tapi karena menghindari konflik lebih panjang setelah era konfrontasi pada 1962-1966 Malaysia ogah menggugat status Natuna.

Indonesia sudah membangun berbagai infrastruktur di kepulauan dengan luas 3.420 kilometer persegi itu, untuk menegaskan bahwa kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah RI. Sebab bagaimanapun Natuna dengan beragam potensi sumber daya alamnya terlihat cantik di mata sejumlah negara, termasuk Cina. Tak heran, jika pada awal abad ke-20 kepulauan ini dihuni oleh mayoritas etnis Tionghoa, meskipun belakangan dominasi tersebut memudar diganti etnis Melayu dan Jawa, sehingga ada isu berkembang etnis Cina di kepulauan Natuna telah mengajukan kepada pemerintah RRC agar menganeksasi kepulauan tersebut.

Dengan kondisi ini, apakah Natuna benar-benar bakal menjadi pemicu konflik wilayah kedaulatan, atau sekadar menjadi objek kompromi berlatar belakang kepentingan ekonomi? Semua hal bisa terjadi, berpulang pada sikap pemimpin negeri ini. (berbagai sumber)

 

Jokowi saat berkunjung ke Natuna, Kepri

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here