Laut Cina Selatan “Medan Tempur” AS-China di Asia

0
65
Kapal Induk Cina Liaoning melakukan latihan di wilayah Laut Cina Selatan, dalam foto tanpa tanggal yang diambil bulan Desember 2016. ANTARA FOTO/REUTERS

Nusantara.news – Amerika Serikat dan Cina masih akan menghadapi sejumlah gesekan militer di beberapa kawasan, seperti di Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea dan Taiwan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara jenderal tentara Amerika Serikat Joseph Dunford dan jenderal tentara Cina Fang Fenghui pada Selasa (15/8) lalu di Beijing dalam rangka menjajaki kerja sama militer antar kedua negara.

Jenderal Dunford yang merupakan Kepala Staf Gabungan AS menyatakan, kerja sama militer dilakukan untuk meminimalisir “salah perhitungan” di lapangan. Dunford mengakui banyak perbedaan pandangan antara kedua militer, namun mereka berupaya untuk sama-sama menyelesaikannya.

“Meskipun kita mungkin tidak memiliki perspektif yang sama mengenai banyak masalah yang sulit,” kata sang jenderal, “tapi kita memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikannya.”

Salah satu poin penting kerja sama AS-Cina adalah membangun komunikasi militer, yang sebetulnya kerja sama tersebut sudah ada sejak lama namun cenderung tidak aktif.

Menurut Dunford kontak antara militer AS dan Cina sangat penting karena pada kenyataannya akan ada sejumlah gesekan antara kedua negara.

“Kontak militer akan mengurangi kemungkinan terjadinya salah perhitungan,” kata Dunford.

Jenderal dari Paman Sam itu menyebut, salah satu gesekan antara AS-Cina yang masih sangat mungkin terjadi di masa mendatang adalah di kawasan Laut Cina Selatan. Di samping semenanjung Korea dan perairan Taiwan yang juga masih dianggap kawasan rawan terjadinya gesekan antara AS-Cina.

Pentingnya Laut Cina Selatan bagi Cina

Bagi Cina, Laut Cina Selatan adalah tentang klaim kedaulatan dan jalur perekonomian strategis. Sebab itu, meski banyak ditentang, Cina telah membangun banyak fasilitas di sejumlah kepulauan buatan yang secara teritorial masih bersengketa dengan sejumlah negara seperti Filipina dan Vietnam.

Laut Cina Selatan, bagi Cina juga merupakan jalur maritim utama untuk mewujudkan mimpi “One Belt One Road” dalam rangka menghidupkan jalur sutera baru, namun sejauh ini Cina masih merasa belum memegang kendali penuh atas jalur-jalur strategis tersebut. Masih ada negara adikuasa lain, yaitu AS yang ikut berebut pengaruh di kawasan tersebut.

Sangat masuk akal jika Cina harus menguasai jalur maritim, terutama Laut Cina Selatan, sebab Cina saat ini memiliki enam dari sepuluh pelabuhan kontainer tersibuk di dunia. Paling utama Shanghai dengan 29,1 juta TEU (2010); Shenzhen dan Guangzhou bersama-sama menangani 45 juta TEU setahun. Hong Kong menangani 23 juta TEU.

Singapura yang pernah memimpin dengan 28 juta TEU pada 2010 sekarang berada di peringkat kedua dalam alur distribusi dan keluaran kontainer, meski masih tetap masih merupakan pelabuhan tersibuk di dunia dalam total tonase pengiriman.

Pelabuhan Jepang sudah tergeser Cina. Pada 1989 pelabuhan Kobe di Jepang berada di peringkat kelima pelabuhan kontainer top dunia, Yokohama dan Tokyo berada di top 20. Namun pada tahun 2010, tidak ada satu pun dari pelabuhan Jepang yang masuk top 20 dunia.

Tak mengherankan jika Cina memandang penting menjaga jalur laut ke Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, dan pelabuhan Cina lainnya agar tetap terbuka dan bebas dari segi keamanan laut. Laut Cina Selatan pun akhirnya menjadi sangat vital bagi Cina, terutama sebagai jalur perairan terpenting dan strategis di dunia, khususnya untuk tanker minyak dan bulk carrier khusus yang membawa sumber daya energi dan bahan baku lainnya ke Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Sebagai negara pengguna energi migas terbesar di dunia, Cina pasti sangat khawatir akan keamanan jalur pasokan laut mereka di Selat Malaka, yang membentang 800 kilometer di antara pulau Sumatera Indonesia dan Semenanjung Melayu dan menyempit hanya 2,4 kilometer lebarnya di Selat Singapura, yang mengarah ke Laut Cina Selatan.

Cina seperti juga negara kekuatan ekonomi lainnya terutama Amerika, sangat menyadari sekitar 70 persen perdagangan dunia bergerak melintasi Samudera Hindia antara Timur Tengah dan Asia Pasifik. Seperempat perdagangan minyak mentah dunia melewati Selat Malaka.

Di tengah perekonomian Cina yang semakin moncer serta ambisinya melakukan “ekspansi” ekonomi ke seluruh dunia, Laut Cina Selatan menjadi penting bagi Beijing. Wajar juga jika Cina kemudian ngotot bersengketa perbatasan, terutama di kepulauan Spartly dan Paracel dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Brunei Darussalam. Di kawasan utara, Laut Cina Timur, Cina juga bersengketa dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku yang di Cina dikenal sebagai Diaoyutai.

Laut Cina Selatan penting bagi AS

Rex Tillerson Menteri Luar Negeri AS yang merupakan kolega dekat dalam dunia bisnis Donald Trump, Presiden AS, pernah membuat Beijing marah karena mengeluarkan komentar tentang Laut Cina Selatan saat wawancara di Kongres AS sebagai syarat menjadi menteri.

Tillerson ketika itu mengatakan AS harus mengirim sinyal yang jelas ke Cina, bahwa: pertama, pembangunan pulau di Laut Cina Selatan harus berhenti; dan kedua, akses ke pulau-pulau tersebut juga tidak boleh diizinkan.

Seberapa penting makna Laut Cina Selatan bagi AS?

Selain sebagai jalur perdagangan strategis bernilai USD 5 triliun per tahun, bagi AS membiarkan kawasan ini dikuasai Cina sama saja dengan membiarkan rival ekonominya itu menjadi pemimpin dunia secara politik maupun ekonomi.

AS sebagai negara adidaya masih merasa memimpin dunia, sehingga harus mencegah Cina menguasai jalur Laut Cina Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut AS juga masih memiliki sekutu strategis seperti Singapura, Filipina dan Vietnam yang harus “diamankan” dari pengaruh Cina. Sebab, Cina sudah menggunakan lobi-lobi non militernya untuk mempengaruhi negara-negara bersengketa di kawasan itu seperti Filipina yang tak lagi mempersoalkan sengketa dengan Cina di kawasan tersebut. Pernyataan Cina yang menegaskan “kedaulatan tak terbantahkan” atas kawasan Laut Cina Selatan juga merupakan ancaman tersendiri bagi AS.

Setelah Donald Trump terpilih, peran AS di kawasan Laut Cina Selatan memang sedikit surut. Pemicunya, jargon Trump tentang “America First” yang dikhawatirkan membuat negara adidaya ini cenderung proteksionis dan mengusung nasionalisme sempit. Buktinya, setelah Trump dilantik dia segera menarik diri dari sejumlah perjanjian multilateral, termasuk Trans-Pasific Partnership (TPP) sebuah kerja sama strategis di kawasan Asia dan Pasifik. Secara geostrategi, sikap Trump tentu saja membuka peluang Cina, yang memang sedang berambisi memperluas ekspansi ekonomi, menjadi lebih lebar.

Tapi hal ini belakangan mulai disadari AS. Beberapa kali AS mengirimkan patroli laut maupun udara ke Laut Cina Selatan, dan sempat membuat Cina marah. Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, pada bulan lalu, juga “merayu” sejumlah negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam agar kembali menentang keras “pendudukan” Cina atas wilayah yang disengketakan di Laut Cina Selatan yakni kepulauan Spratly dan Paracel. Tapi tampaknya para menteri negara ASEAN yang berkumpul saat itu tidak lagi menyoal reklamasi yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan setelah Cina melobi mereka.

Bagaimana dengan Indonesia?

Sebagai negara yang bersinggungan dengan kawasan Laut Cina Selatan, Indonesia menjadi pertimbangan penting, baik bagi AS atau Cina, apalagi tidak terbilang sedikit perusahaan asal AS maupun Cina yang bercokol di Indonesia. Sebab itu, kedua negara (AS-Cina) selalu menjadi kiblat kebijakan politik dan ekonomi bagi Indonesia. Bukan rahasia, jika kekuasaan di Indonesia pun dipengaruhi oleh peran AS dan Cina.

Dari sisi AS kepentingan itu bisa dilihat salah satunya dari kajian sebuah lembaga bernama Council of Foreign Relations (CFR) yang kerap menjadi referensi bagi kebijakan luar negeri AS. Dalam rekomendasinya tahun 2001, CFR menekankan, “untuk melawan pengaruh Cina yang makin membesar di kawasan Asia Tenggara, khususnya Laut Cina Selatan yang bernilai sangat strategis, Amerika harus mengambil langkah-langkah yang lebih jelas dan lebih tegas.”

Dokumen tersebut juga menyebut Indonesia: “Yang perlu diperhatikan secara khusus adalah cadangan minyak dan gas bumi serta tingkat produksi di Indonesia dan Brunei (Darussalam). Indonesia adalah satu-satunya anggota OPEC (ketika itu) yang mengekspor 20% dari produk LNG dunia, sedangkan cadangan yang dimilikinya belum sepenuhnya diketahui. Ladang minyak dan gas bumi terus ditemukan di sana, di Malaysia, di Vietnam, dan di Filipina.”

Jelas sekali kepentingan AS terhadap Indonesia, dimana sumber daya alam menjadi satu pertimbangan penting, apalagi konon Indonesia punya cadangan uranium yang merupakan bahan baku nuklir yang cukup besar. Cina juga demikian, “mengincar” Indonesia, selain tentu saja ingin menguasai jalur maritim Laut Cina Selatan yang merupakan jembatan utama bagi ambisi One Belt One Road. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here