Lebih dari 4 Juta Warga Jatim Masih Berkubang Kemiskinan

0
79

Nusantara.news, Surabaya – Tiga tarif kenaikan jadi kado awal tahun 2017 rakyat Indonesia. Yakni kenaikan tarif PLN golongan 900VA, BBM dan biaya penerbitan TNKB dan BPKB serta biaya mutasi pendaftaran kendaraan bermotor yang 3 kali lipat dari tarif sebelumnya meski diawali dari wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini pasti akan menambah besarnya angka inflasi di kuartal pertama sekaligus jadi beban berat warga miskin Jawa timur.

Terlepas dari segala dalih di balik kenaikan itu, dampak yang dikhawatirkan tentu saja bertambahnya angka kemiskinan. Padahal warga miskin di negeri ini masih melimpah. Di Jawa Timur saja, data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2016, waga kategori miskin masih berjumlah 4,63 juta jiwa dari total penduduk yang mencapai sekitar 40 juta.

Dua faktor itu mau tidak mau tentu akan mempengaruhi komposisi penduduk miskin di ujung timur pulau Jawa ini setelah sebelumnya diklaim turun di banding periode 2015, jika pemerintah tidak segera melindungi mereka sesuai amanat UUD 1945. Ada indikasi penurunan jumlah warga miskin yang diklaim BPS terus terjadi sejak 2008, hanya sekedar angka semu mengingat kebijakan pusat selalu mengikuti gejolak global.

“Secara persentase (warga miskin, red) memang turun 0,20 poin dari 12,05 persen pada Maret 2016 menjadi 11,85 persen pada September 2016, atau turun sekitar 64,77 ribu jiwa dari 4,70 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 4,63 juta jiwa pada September 2016,” kata Kepala BPS Jatim Teguh Pramono di Surabaya, Rabu (4/1/2017).

Kekhawatiran ini memang terkait dengan faktor yang mempengaruhi penurunan. Teguh menyebutkan terjadinya inflasi sebesar 1,36 persen selama periode Maret-September 2016, dan penurunan harga beras sebessar 2,31 persen dari Rp9.690 per kg pada Maret 2016 menjadi Rp9.466 per kg pada September 2016, terkait erat dengan situasi itu. “Berdasarkan catatan kami, sejak 2008 presentase kemiskinan di Jatim selalu turun. Bahkan pada 2008 presentase penduduk miskin di Jatim mencapai 18,51 persen dari total penduduk,” katanya.

Teguh juga menyinggung harga beberapa kebutuhan pokok yang menguntungkan warga miskin. Akankah itu terulang tahun ini? Jika ditinjau dari wilayah, penurunan warga miskin terbesar justru terjadi di pedesaan dari 0,81 poin hingga mencapai 15,83 persen. Sedangkan warga miskin perkotaan turun 0,03 poin dari 7,94 persen menjadi 7,91 persen. Ini yang mebuat secara presentase kemiskinan di kota menurun, namun secara jumlah bertambah dari 1,51 juta jiwa pada Maret 2016 menjadi 1,55 juta jiwa pada September 2016, karena penghitungan angka kemiskinan menggunakan konsep kebutuhan dasar dengan menarik garis kemiskinan.

“Garis kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan non pangan asensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya,” katanya.

Sementara itu, untuk komoditas yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan hampir sama, yakni beras sebesar 19,32 persen disusul rokok kretek filter 10,59 persen. “Untuk komoditas lainnya yang mempengaruhi adalah daging sapi, gula pasir, telur ayam ras, tempe, dan tahu,” katanya.

Secara total untuk seluruh ibu kota provinsi di Pulau Jawa pada akhir tahun mengalami inflasi, dan terendah terjadi di Serang sebesar 0,12 persen diikuti Semarang sebesar 0,20 persen, DKI Jakarta 0.27 persen. Kemudian Yogyakarta 0,35 persen, Surabaya 0,56 persen dan tertinggi terjadi di Bandung yang mencapai 0,63 persen. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here