Pertemuan Jokowi dan Moffett (1)

Ledakan Kedua Freeport, Terbongkarnya ‘Pertemuan Eksklusif’

0
296
Mantan Menteri ESDM Sudirman Said membongkar pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dengan Executive Chairman Freeport McMoran (FCX) James Robert Moffett di Istana Negara pada 6 Oktober 2015 untuk membicarakan divestasi saham FCX di PT Freeport Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Sangat disayangkan isu soal Freeport tidak masuk dalam agenda debat kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo akhir pekan lalu. Saking panasnya isu itupun tetap meledak di luar debat, malah perdebatannya makin panas setelah mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said ‘bernyanyi’.

Ya, pekan ini adalah pekan dimana isu Freeport kembali lagi menjadi isu utama yang menghiasi media. Karena divestasi Freeport yang terkesan defensif buat Indonesia dan terlampau ofensif untuk FreeportMcMoran (FCX), bahasa kasarnya Freeport menang banyak dalam proses divestasi yang sempat bikin ramai bulan lalu.

Persoalan Freeport kembali memanas setelah mantan Menteri ESDM Sudirman Said menyebut Presiden Jokowi bertemu dengan bos besar Freeport McMoran untuk negosiasi saham Freeport Indonesia di Istana Negara.

Isu ini kemudian meledak, dan kalau tidak berlebihan pertemuan rahasia Jokowi-Moffett ini adalah ledakan kedua yang dipicu oleh Sudirman Said terkait keanehan divestasi saham Freeport. Ledakan pertama dilakukan Sudirman dalam kasus ‘papa minta saham’ yang melibatkan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto.

Ihwal mencuatnya kembali isu Freeport ketika Sudirman kembali ‘berkicau’. Ia menyebut ada pertemuan rahasia antara Presiden Jokowi dan James Robert Moffett yang saat itu (2015) menjabat sebagai Executive Chairman FreeportMcMoran.

Bermula pada 6 Oktober 2015, saat itu Sudirman yang masih menjabat sebagai Menteri ESDM dipanggil mendadak oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. Ketika dia sampai di Istana, dia diberi tahu oleh asisten Presiden bahwa tidak ada pertemuan, namun dia tetap diperintahkan menghadap Presiden.

Singkat cerita, sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, Sudirman melihat ada Moffett, yang kala itu menjabat sebagai Executive Chairman Freeport McMoRan, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.

“Dan tidak panjang lebar, Presiden hanya mengatakan ‘tolong siapkan surat, seperti yang dibutuhkan, kira-kira kita ini ingin menjaga keberlangsungan investasi lah’, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini,” dan Sudirman pun menyatakan,”Baik Pak Presiden,” ujar Sudirman di acara bedah buku bertajuk ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan’ di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, kemarin.

Maka keluarlah Sudirman bersama Moffett ke suatu tempat. Sesampainya di sebuah tempat, Moffett menyodorkan draft kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.

Harusnya draft itu didiskusikan dulu oleh kedua belah pihak, persisnya antara FCX dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) mewakili Pemerintah Indonesia, karena ini perundingan busines to business. Bukan perundingan business to government.

“Pak Moffet menyodorkan draft, kira-kira surat yang dibutuhkan seperti itu. Saya bilang sama Moffet ‘this is not the way i do business (bukan begini caranya berbisnis), kalau saya ikuti draft-mu, maka yang akan ada Presiden negara didikte korporasi’. Saya tidak lakukan itu, ‘you tell me what we have been discussed with president (katakan kepada saya, apa yang telah Anda diskusikan dengan presiden)’, dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingan republik’,” kata Sudirman.

Kemudian setelah pertemuan dengan Moffett, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draft tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport, bukan Indonesia.

“Freeport sudah mengirim surat meski belum berupa penawaran. Kita punya waktu 90 hari untuk memutuskan. Bila BUMN berminat seperti PT Inalum dan PT Antam, juga harus memperhatikan kondisi keuangan mereka untuk ambil penawaran ini. Kami akan duduk dengan Kementerian Keuangan untuk melihat keuangan (BUMN). Dari Freeport menunggu mekanisme detail, itu sedang di siapkan,” ujar Sudirman.

Sudirman mengaku lebih mendorong agar penawaran divestasi saham Freeport dapat dilakukan lewat IPO melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasannya lewat IPO di pasar modal, maka semua proses akan berjalan transparan sehingga semua orang bisa memantau.

Adapun sequences divestasi yang benar berdasarkan aturan, menurut Sudirman, penawaran saham divestasi pertama kali diberikan kesempatan kepada pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, lalu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bila tak beli maka dapat ditawarkan melalui pasar modal alias melalui IPO.

“Divestasi, prinsip-prinsip sudah disepakati. Jadi pertama kali pemerintah pusat diberikan kesempatan, apabila ini dilakukan maka kesepakatan strategic sales tidak ada lewat pasar modal, kemudian Pemda diikutsertakan, kemudian apabila pemerintah tidak ambil, dan swasta yang ambil, maka dilakukan dengan mekanismenya lewat pasar modal,” demikian Sudirman.

Tentu saja pernyataan Sudirman ini seperti membuka kotak pandora mengapa akhirnya Inalum harus membayar mahal untuk menguasai Freeport. Apalagi Inalum sampai harus menerbitkan global bond (surat utang global) senilai US$3,86 miliar. Padahal kalau mau menunggu hingga 2021, seharusnya Inalum bisa memiliki Freeport secara gratis.[bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here