Kritik Pedas The Economist (1)

Lemahkan Jokowi Pada Debat Kedua

0
190
Para pekerja sibuk membangun infrastruktur, namun pembangunan infrastruktur tidak cukup maksimal menyumbang pertumbuhan PDB (Sumber: The Economist)

Nusantara.news, Jakarta – Artikel media ekonomi internasional, The Economist, dalam artikelnya ‘Indonesia’s Economic Growth is Being Held Back by Populism’ bak petir di siang bolong. Mengapa? Karena ulasannya banyak menggerogoti kinerja Pemerintah Jokowi dalam mengurus perekonomian dan infrastruktur.

Seperti diketahui, pada debat kedua calon presiden Jokowi dan Prabowo Subianto akan membahas tiga isu besar, yakni isu energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

The Economist menandai beberapa kritikannya terhadap Pemerintahan Jokowi sebagai masukan berharga bagi pemerintah incumbent itu. Beberapa isu yang diangkat antara lain, pertama, kritik tentang janji kampanye Jokowi untuk memberikan pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun pada akhir masa jabatan pertamanya. Namun realisasinya hanya sekitar 5% sejak ia menjabat, bahkan sempat ke level 4,98% pada 2015.

Media berbasis di London itu menilai prospek ekonomi pada 2019 terlihat tidak lebih baik, terutama karena Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga enam kali dalam sembilan bulan terakhir untuk menahan pelemahan rupiah yang mengkhawatirkan.

Kedua, terkait rendahnya SDM tenaga kerja Indonesia. Menurut The Economist, tenaga kerja Indonesia tidak memiliki kualifikasi yang baik. Hal ini dikeluhkan oleh para pebisnis tentang kurangnya pekerja Indonesia yang terampil. Meski 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan namun standar pendidikan di Indonesia masih rendah.

Ketiga, tingginya upah tenaga kerja Indonesia. Bila dihitung, upah pekerja manufaktur Indonesia adalah sebesar 45% lebih tinggi dari Vietnam. Salah satu penyebab tingginya upah tenaga kerja Indonesia adalah kebijakan populis Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebagian besar merupakan politisi untuk mengangkat suara mereka setiap Pilkada.

Keempat, perubahan belanja anggaran ke arah subsidi. Pada awalnya Jokowi fokus untuk pembangunan infrastruktur seperti menyelesaikan pembangunan yang mangkrak dari pemerintahan sebelumnya sampai membangun proyek baru. Namun dalam anggaran tahun lalu, The Economist melihat Jokowi telah berubah arah. Anggaran belanja modal untuk infrastruktur justru menurun, digantikan dengan belanja subsidi.

Sementara pengeluaran untuk subsidi energi melonjak 69% dan pertumbuhan belanja infrastruktur melambat. Bagaimana, kemudian, Jokowi akan membayar rencana pembangunannya? Sejauh ini booming infrastruktur mengandalkan perusahaan milik negara (BUMN). Tetapi pemerintah menginginkan 37% pendanaan berasal dari sektor swasta.

Kelima, The Economist menilai regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak tegas. Padahal regulasi yang tegas itu diperlukan agar investor nyaman saat menanamkan uang mereka di Indonesia.

Untuk merayu investor, pemerintah telah mengurangi batasan kepemilikan asing tetapi hanya setengah hati. Setiap kali peraturan dilonggarkan, kaum nasionalis berteriak, jadi pembatasan tetap keras, membuat para investor kecil hati dan memilih alternatif negara lainnya.

Untuk tahun ini, The Economist memandang bahwa investor masih akan menunggu situasi setelah pemilihan presiden. Menurut The Economist, investor lebih memilih menunggu karena risiko tinggi yang mereka hadapi kalau berinvestasi di Indonesia saat ini.

“Kerentanan terbesar Jokowi adalah masalah ekonomi, di mana kinerja pemerintah belum sesuai dengan janjinya,” demikian kritik The Economist.

The Economist memandang jika Jokowi kembali menang maka dia harus melakukan perubahan besar yang dibutuhkan Indonesia. Jokowi harus mengambil risiko yang lebih besar untuk menuai hasil yang telah dijanjikannya.

Jika upaya pemerintah untuk mengembangkan ekonomi tetap lemah, maka pertumbuhan 7% akan tetap menjadi angan-angan. Tapi jika Jokowi berani bersikap tegas, maka tidak menutup kemungkinan pertumbuhan PDB 7% itu bisa tercapai.

Tentu saja uraian The Economist bukan sesuatu yang baru, karena rakyat Indonesia sudah mengetahui hal tersebut sejak 2014 hingga 2019. Pemerintah Jokowi tak pernah mencapai target pertumbuhan PDB sebagaimana dijanjikan pada saat kampanye pada 2014.

Hal ini disebabkan pembangunan infrastruktur menggunakan komponen impor yang sangat tinggi, mulai dari logam besi dan baja, semen, hingga SDM pekerja kasar didatangkan dari China. Sehingga kebijakan turnkey management system ini membuat defisit transaksi berjalan terus melebar.

Pada saat yang sama pencapaian penerimaan pajak secara orisinil masih di bawah target, untung saja ada windfall profit yang membuat keadaan sedikit lebih baik sehingga sedikit terlampaui.

Tentu saja pihak Istana Negara tidak tinggal diam terkait kritik pedas The Economist. Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika menyampaikan respon yang cukup tajam pula.

Tampaknya kritik The Economist akan menjadi beban moral agak berat buat Jokowi ketika memasuki debat kedua pada 17 Februari mendatang [bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here