Lemahnya Pengawasan Obat

0
133

TERBONGKARNYA dua suplemen, Viostin DS dan Enzyplex, yang mengandung DNA babi bisa dipastikan itu hanya merupakan puncak gunung es saja. Selain kedua produk itu, tak bisa diperkirakan, apakah masih ada bahan sejenis yang dikandung suplemen dan obat merk lain. Sebab, ada ratusan atau bahkan ribuan suplemen dan obat yang menawarkan khasiat yang sama dengan dua merk tadi. Di antara ratusan atau ribuan jenis dan merek suplemen, kita tidak tahu berapa banyak yang halal dikonsumsi.

Itu baru suplemen, belum lagi obat, makanan, minuman, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, dan aneka macam lagi yang beredar di pasaran dan akan dikonsumsi masyarakat. Kita tak pernah tahu, ada berapa persen –kalaulah tidak berapa permil—dari jutaan jenis produk dan merk  yang beredar itu yang memenuhi syarat halal untuk dikonsumsi masyarakat.

Sebab, logikanya, jika dua merk terkenal seperti Viostin DS dan Enzyplex saja ternyata luput dari uji kehalalan, bagaimana lagi produk lain yang tidak terkenal? Kalau dua produk yang dibuat industri farmasi besar di dalam negeri saja mengandung unsur tak halal, bagaimana lagi dengan produk impor. Bagaimana dengan produk dari industri kecil?

Banyak pertanyaan lanjutan dari kasus suplemen mengandung babi ini. Pertanyaan paling ujung adalah di mana pemerintah? Pemerintah yang dulu menjanjikan “negara hadir” itu, di mana kehadirannya?

Sebab, dalam Pasal 5 ayah (1) UU Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, ditegaskan bahwa yang bertanggungjawab dalam menyelengarakan Jaminan Produk Halal adalah pemerintah.

Adakah kemungkinan, karena “negara tidak hadir” itu mengakibatkan banyak penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini, yang tanpa sadar pernah mengkonsumsi obat atau makanan yang tidak memenuhi syarat halal? Pertanyaan ini jelas tak mungkin dibantah dengan sekadar penolakan, tapi juga sukar diiyakan karena pasti akan menyakitkan.

Itu baru soal kehalalan produk obat dan makanan. Belum lagi soal keamanan untuk dikonsumsi. Publik masih ingat maraknya peredaran vaksin palsu tempo hari. Pihak yang berwenang mencoba menenangkan masyarakat bahwa penggunaan vaksin palsu untuk imunisasi anak-anak itu tidak membahayakan kesehatan. Tapi, publik tetap resah, sebab itu sama artinya dengan tidak ada imunisasi terhadap anak-anak mereka.

Soal pangan juga sama kusutnya. BPOM beberapa kali menemukan produk makanan yang tak layak dikonsumsi, baik buatan dalam negeri maupun yang impor.

Selama ini dalam masalah pangan, kita terlalu berkonsentrasi pada keamanan pangan dalam arti yang statistikal. Keamanan pangan melulu dipahami sebagai kuantitas, ketersediaan pasokan, harga yang stabil dan terjangkau, atau –sedikit lebih tinggi— kedaulatan pangan. Kita belum memberikan perhatian yang seimbang terhadap kualitas, ukuran gizi, penjaminan mutu menurut standard kesehatan, serta jaminan kehalalan produk.

Di sinilah masalahya. Untuk menjamin kehalalan produk memang sudah ada UU Jaminan Produk Halal tadi. Tapi untuk melakukan pengawasan obat dan makanan agar terhindar dari pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat kualitas produk makanan, kita belum punya UU tentang pengawasan dan makanan. Pemerintah baru sampai pada tahap rencana untuk menyusun UU dimaksud.

Akibatnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai lembaga yang bertugas untuk itu, tidak mempunyai kewenangan dan postur yang tidak sesuai dengan tantangan yang dihadapinya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah melakukan kajian tentang ketidakefektifan BPOM menemukan fakta bahwa badan ini tidak didukung dasar hukum yang kuat dan khusus. BPOM tidak mempunyai dasar hukum setingkat UU yang menjamin kewenangan atributifnya dalam melakukan kewenangan pengawasan,  sehingga pelaksanaan tugas itu selalu bersifat delegatif ke instansi pemerintah lain.

Padahal dari segi kedudukan, BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Menteri Kesehatan. Kedudukannya sama seperti BNN, yang juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kapolri. Tapi dukungan anggaran, personil, peralatan dan lain-lain, kedua badan ini berbeda.

Keduanya mempunyai tanggungjawab yang sama-sama besar. Bahaya yang mengancam anak bangsa ini bukan hanya narkoba, tapi juga berbagai macam produk makanan dan obat. Daya rusaknya mungkin hampir sama. Tapi, atensi kita sungguh berbeda.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here