Membedah Kelemahan KPU (2)

Lembaga Penting yang Rapuh

0
97
Berbagai kendala dalam kapasitas kelembagaan membuat KPU terlihat rapuh memikul tugas yang terlalu berat.

Nusantara.news, Jakarta – Dalam negara demokrasi, pemilu harus diselenggarakan dengan sempurna. Sebab di situlah rakyat (demos) benar-benar menunjukkan kekuasaan (kratos)-nya. Di Indonesia, selama era reformasi ini, tugas penyelenggaraan itu diamanatkan kepada KPU. KPU "edisi" pertama lahir tahun 1999, berdasarkan Keppres No 16 Tahun 1999. Anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan parpol.

Sejak itu KPU terus disempurnakan, antara lain dengan keharusan bersifat independen dan nonpartisan. Akhirnya berdasarkan UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, ditetapkan penyelenggara pemilu dilakukan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Ini adalah format terbaik penyelenggara pemilu. Dulu, ketika mengadakan pemilu pertama kali tahun 1955 berdasarkan UU Nomor 7/1953, pemilu dilaksanakan oleh pemerintah dan partai politik, karena belum ada lembaga penyelenggara. Di era Orde Baru, penyelenggara pemilu adalah Lembaga Pemilihan Umum, yang ketuanya ex-officio adalah Mendagri. Sifat independen dan nonpartisan tentu sulit diharapkan di situ.

KPU dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 11 April 2017 dan bertugas sampai 2022. Mereka adalah Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Viryan Aziz, Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman yang terpilih menjadi Ketua.

Beberapa lama setelah dilantik, pekerjaan besar pun menanti. Tugas mereka jauh lebih berat dari KPU sebelumnya. Sebab, UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu, menetapkan pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apalagi pemilihan kepala daerah pun digelar serentak pula di 7 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten pada tanggal 27 Juni 2018. Sebagian besar jadwal Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 berhimpitan pula.

Untuk Pemilu 2019, tahapannya sudah dimulai sejak 17 Agustus 2017 dengan perencanaan program dan anggaran. Disusul kemudian dengan penyusunan regulasi berupa PKPU, sosialisasi, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu, pembentukan badan penyelenggara, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, penetapan dapil, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta pencalonan presiden dan wakil presiden, penyelesaian sengketa penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pencalonan presiden dan wakil presiden, mengadakan logistik, kampanye, dan pemungutan suara pada 17 April kemarin.

Tugas penting KPU kini tinggal melakukan rekapitulasi penghitungan suara, sampai 22 Mei nanti. Lalu kalau ada gugatan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara di MK, KPU masih ada waktu sampai 15 Juni 2019.

Nah, hamparan tugas seberat itulah yang dihadapi KPU. Sanggupkah KPU mengembannya tanpa menghasilkan pemilu yang cacat?

Kemampuan suatu lembaga antara lain diukur dari SDM dan anggaran. Dari segi SDM, jumlah PNS sangat minim. Menurut Sekjen KPU Arif Rahman Hakim, jumlah saat ini hanya 51% dari seharusnya. Idealnya, KPU mempunyai pegawai sebanyak 9.700 orang, namun yang ada saat ini baru 5.300 orang. “Kekurangannya ya 4.400 orang. Kondisi kita saat ini memang belum sesuai harapan,” ujar Arif di Yogyakarta, 23 November 2017 silam.

Itu baru dari kuantitas. Belum lagi soal kualitasnya. Salah satu upaya meningkatkan kualitas itu adalah meningkatkan pendidikan pegawai KPU. Tapi KPU juga terkendala anggaran. Anggaran rutin KPU yang dialokasikan pertahun hanya Rp1,7 triliun.

Padahal pada 19 Desember 2017 lalu, KPU sudah bekerjasama dengan Universitas Indonesia membuka Program Pascasarjana Ilmu Politik peminatan Tata Kelola Pemilihan Umum. Targetnya KPU mengirim pegawainya belajar di situ dengan fasilitas beasiswa. Waktu itu Ketua KPU Arief Budiman berharap, KPU memperoleh anggaran yang cukup untuk bisa memberikan 250 beasiswa bagi pegawainya. “Kalau tercapai, setiap satuan kerja KPU di seluruh Indonesia, akan ada satu ahli pemilu pada Pemilu 2019,” katanya.

KPU juga sudah bekerjasama dengan Universitas Diponegoro untuk membuka program yang sama pada 18 September 2018 kemarin. Arief menekankan, penyelenggara pemilu tidak boleh hanya berdasarkan pengalaman, tapi harus dengan intelektualitas, ilmu, dan teknologi.  

Seluruh PNS di KPU berada di kesekretariatan, baik di pusat maupun daerah. Tugas mereka hanya membantu KPU melaksanakan pemilu mulai dari perencanaan program dan anggaran, menyusun berbagai peraturan KPU, melakukan sosialisasi, menerima pendaftaran dan memverfikasi peserta pemilu, memutakhirkan data pemilih, menyusun DPT, mengadakan dan mendistribusikan logistik dan sebagainya.

Masalahnya, semua itu merupakan pekerjaan pra-waktu beban puncak pada hari-H pemungutan dan penghitungan suara. Itu pun hanya sebagian kecil saja dari seluruh tahapan pemilu.

Beberapa pekerjaan terpenting justru berada di tangan petugas ad-hoc yang bukan pegawai KPU. Petugas ad-hoc itu adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Petugas ad-hoc inilah yang menjadi ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas KPU yang paling vital. Merekalah yang melakukan pendaftaran pemilih serta pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih, sampai menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS di seluruh Indonesia. Tanpa mereka, pemilu pasti gagal!

Dari sisi ini, di atas kertas, KPU terlihat seperti instansi yang rapuh. Sebab, titik puncak kegiatan kepemiluan justru ditangani petugas yang tidak punya ikatan kerja permanen dengan KPU. Selain itu, pengetahuan teknis kepemiluan para ujung tombak ini jelas tidak sebaik pegawai KPU, karena syarat minimal hanya tamatan SMA atau sederajat.

Itu sebabnya KPPS dibekali bimbingan teknis mengenai tupoksi, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil suara ke formulir C-1, termasuk menentukan suara sah dan tidak. Namun bimtek ini pun berlangsung sangat kilat, hanya sekitar 3-4 jam. Selain itu tidak semua anggota KPPS yang dibimbing, tapi hanya 4 dari 7 orang anggota.

Kondisi seperti itu jelas sangat berpotensi menimbulkan ketimpangan, antara yang dirancang KPU dengan pelaksanaan di lapangan. Manajemennya tentu tak mudah –kalaulah tidak mustahil. Sebab jumlah KPPS saja se Indonesia hampir enam juta orang. Sulit membayangkan sebuah instansi mengelola secara efektif ujung tombak sebanyak itu untuk mendapatkan hasil kerja yang akurat dalam waktu sangat singkat.

Dari sini mudah dipahami mengapa penghitungan suara selalu dipersoalkan akurasinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here