Lembaga Survei Politik, Antara Dagang dan Etika Ilmiah

0
273

Nusantara.news, Jakarta – Tidak ada catatan jelas kapan survei politik dilakukan pertama kali, khususnya dalam peradaban demokrasi modern. Catatan tertua tentang survei menjelang pemilu adalah yang terjadi di tahun 1824 yang dilakukan oleh The Aru Pennsylvanian di Amerika Serikat (AS). Survei tersebut menyebutkan Andrew Jackson akan memenangkan pilpres melawan John Quincy Adams pada tahun tersebut. Dan saat itu hasil survei sesuai dengan hasil pemilu.

Lalu, pada 1930-an, survei yang lebih menyeluruh ini dipelopori oleh metode Gallup Poll, sebuah survei untuk menggambarkan opini publik. Sebutan yang diambil dari nama ahli statistik George Gallup itu kian tenar ketika berhasil menyajikan data faktual dalam meramal kemenangan Franklin D. Roosevelt atas Alfred M. Landon. Pemilihan Presiden (Pilpres) AS pada 1936 itu, banyak disebut sebagai babak baru proses politik di Paman Sam.

Di Indonesia, pada masa pra-reformasi tidak mengenal tradisi survei politik. Namun menjelang Soeharto lengser, barulah jajak-jajak pendapat politik semiprofesional terselenggara di Indonesia, dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Sosial dan Ekonomi (LP3ES) sebagai pionir. Pada Pemilu terakhir Orde Baru, 1997, misalnya, mereka telah mengadakan survei hitung cepat (quick count) untuk kawasan Jakarta. Kemudian, dalam lanskap politik yang telah membaik di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, LP3ES juga menyelenggarakan survei atas pemilihan legislatif 1999, sekalipun hasil survei masih terbatas diminati kalangan kampus (kaum intelektual).

Pada masa itu, survei-survei politik belum digunakan oleh para politisi untuk membangun pijakan-pijakan elektoral mereka atau membentuk citra diri yang dapat mendatangkan suara seperti sekarang. Partai-partai politik yakin bahwa cara kampanye tradisional masing-masing lebih unggul ketimbang studi-studi mendalam terhadap perilaku memilih (voting behaviour) rakyat. Tema-tema yang diangkat dalam survei politik lebih pada isu-isu umum, seperti mengukur indeks demokrasi, perilaku pemilih, HAM, dan sejenisnya, dengan sumber pendanaan mandiri ataupun donor dari lembaga internasional. Mereka juga memiliki komitmen untuk turut menjadi lembaga kontrol terhadap hasil pemilu sekaligus mengurangi berbagai distorsi dan kecurangan dalam hasil pemilu.

Debut lembaga survei politik bermula saat mereka memunculkan survei Pileg yang memprediksi Golkar menang lagi pada Pemilu 2004. Prediksi itu tepat. Makhluk baru ini kemudian masuk Pilpres 2004. Inilah pilpres pertama sekaligus menjadi gerbang menuju orde survei politik. Di Pilpres 2004, beberapa lembaga survei menyatakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kandidat terkuat presiden, tetapi partai Demokrat yang ia dirikan hanya memperoleh sedikit dukungan. Karena perbedaan popularitas yang kelewat besar di antara keduanya, pemimpin partai-partai besar seperti Golkar dan PDI Perjuangan mencemooh hasil jajak-jajak pendapat itu sebagai “potret fenomena sementara yang cacat metodologis.” Mereka mengira popularitas SBY bakal terbenam begitu mesin partai masing-masing telah dinyalakan. Namun, prediksi lembaga survei itu terbukti benar: SBY menjadi pemenang Pilpres 2004.

Kaum elite politik Indonesia pun belajar lewat cara yang menyakitkan untuk tidak meremehkan data. Sejak saat itulah, survei politik terus tumbuh dan makin digandrungi, utamanya bagi partai politik dan para kandidat. Jasa konsultasi politik kemudian berkembang pesat. Ratusan jago dalam pemilihan kepala daerah, mulai gubernur, bupati, dan wali kota ramai-ramai meminta jurus sakti para dukun politik dari kampus tersebut.

Masa kampanye pemilu 2004 lalu melahirkan satu jenis “baru” survei politik, yang tenaga pendorong utamanya bukanlah kuriositas akademik sebagaimana sebelumnya. Para pelaku survei jenis itu tak hanya memberitahu partai-partai dan kontestan pemilu tentang situasi mereka, tetapi juga membimbing agar mereka dapat meningkatkan kesempatan terpilih. Dan sejak saat itu, para pelaku survei politik Indonesia terbelah ke dalam dua kubu: Kubu “akademik”, yang meyakini bahwa jajak pendapat semestinya melayani kebutuhan masyarakat akan informasi serta transparansi politik, dan kubu komersial, yang tak keberatan ikut mengorganisir kampanye bagi partai dan kontestan pemilu.

Tercebur dalam Bisnis

Harus disadari bahwa lembaga survei tidak hanya memiliki andil dalam menjaga martabat demokrasi, tetapi juga bertanggung jawab mencerdaskan rakyat secara politik. Namun, seiring dengan semakin intensnya perhelatan pilkada di seluruh Indonesia, beberapa lembaga survei mulai mengubah niat luhur itu menjadi lembaga bisnis survei politik. Mereka berlomba mendagangkan hasil survei. Bahkan dalam beberapa kasus, hasil survei bukan untuk kepentingan internal dalam rangka perbaikan dan evaluasi kandidat, tetapi sengaja dimainkan untuk membangun opini publik demi elektabilitas dan pemenangan, sekaligus lahan basah demi kepentingan ekonomi.

Pakar marketing politik dari FEB UI yang juga Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, dalam Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik (2010) menyebut, ada lembaga survei yang menawarkan jasa langsung kepada politisi atau partai politik, mengenyampingkan kepentingan publik. “Ada lembaga survei yang baik, namun jauh lebih banyak lembaga yang buruk, jika dilihat dari metodologi penarikan sampelnya,” tulis dia.

Sebenarnya, tak menjadi soal jika lembaga survei ingin menjadikan “pekerjaannya” itu sebagai lembaga dagang ketimbang lembaga ilmiah murni. Persoalannya, banyak lembaga survei berperan ganda. Dia menjalankan survei, tetapi bertindak juga sebagai konsultan politik. Di satu sisi mengaku lembaga ilmiah milik publik, di sisi yang lain semua mekanisme dan hasil survei akan diarahkan sesuai keinginan atau memuaskam si pemesan.

Akibatnya, banyak faktor alami diabaikan. Karena ketika lembaga survei yang merangkap konsultan itu mengumumkan hasilnya, dikhawatirkan mempengaruhi calon pemilih karena itu yang diharapkan pengguna. Bagi survei model dagang ini, survei perihal elektabiltas dan popularitas kandidat seolah menjadi kerja utama. Survei popularitas dan elektabilitas ini memang amat penting bagi “user”, tapi tidak memberi manfaat bagi pemilih (rakyat).

Kita semua memahami bahwa lembaga survei politik memang membutuhkan pembiayaan besar untuk menyelenggarakan projeknya. Mulai dari rekrutmen petugas, olah data, hingga konferensi pers untuk menanyangkan hasil surveinya, di hotel mewah pula. Dari mana dananya? Entah. Karena itulah, lembaga survei harus didorong juga mengumumkan sumber dana dan metodologinya secara transparan, di samping hasil survei.

Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, dikutip dalam salah satu wawancaranya di media, meski tidak menyebutkan secara gamblang mengenai tarif jasa konsultan politik, memberi gambaran tentang komponen biaya apa saja yang biasanya ada jika politisi atau calon kepala daerah menggunakan jasa konsultan politik. “Bicara survei saja, untuk kabupaten/kota, 400 responden antara Rp 120 juta-Rp 150 juta sekali survei. Bisa dilakukan paket, ada diskon. Pilkada provinsi, bisa Rp 225 juta-Rp 350 juta, tergantung daerahnya,” tuturnya.

Sedangkan untuk pendampingan, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut biasanya konsultan politik mematok biaya jasa per bulannya. Tidak ada angka pasti untuk jasa pendampingan ini, tetapi semakin tinggi tingkat elektabilitas seorang calon, maka biaya yang dibutuhkan selama pendampingan tidak terlalu besar. “Kalau survei bagus, enggak terlalu berat, budget juga enggak terlalu besar. Kalau surveinya 20 persen, berat, budget juga lebih besar,” ujar Pangi.

Pengamat politik Eep Saefulloh mengatakan, agar lembaga survei bisa kredibel diberikan tanggung jawab ketika mempublikasikan hasil. Dia harus mengumumkan mitra bekerja sama kepada penyelenggara pemilu/pilkada. Ini penting, karena setiap survei ada tanda tangan kontrak. Lembaga survei harus menyerahkan lampiran pokok yang disurvei dan kopi bukti pembayaran pajak. Yang terakhir, lembaga survei yang mempublikasikan hasil wajib menyerahkan row data dari semua informasi yang dipublikasikan. Dia juga mengungkapkan, lembaga survei miliknya (PolMark), selalu mengumumkan sejak proses awal hingga akhir kepada publik tatkala menjadi konsultan politik kandidat, sebagai contoh saat menjadi konsultan Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017.

Kita memang tidak bisa membuktikan secara pasti mana lembaga survei yang profesional, yang semata dagang, atau bahkan yang abal-abal. Namun demikian, kita juga bisa melacak (mungkin juga memastikan) beberapa lembaga survei yang mempolitisasi hasil survei mereka demi memenangkan calon tertentu. Akibatnya, pertarungan menjelang hajatan demokrasi bukan hanya terjadi antara calon pemimpin, tetapi juga antara lembaga survei. Tak heran, hasil survei yang satu dengan yang lain amat berbeda. Fakta ini bisa dilacak khususnya saat Pemilu 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017, juga fenomena “perang survei” di Pilkada Serentak 2018 dan jelang Pilpres 2019.

KPU Akan Atur Lembaga Survei

Tak bisa dipungkiri, sebagian dari lembaga survei sekarang ini terindikasi sudah beralih fungsi dari lembaga profesional menjadi lembaga pemenangan politik yang berorientasi dagang. Mereka mengambil peran cukup besar untuk tujuan mempengaruhi pemilih. Secara sadar mereka berdiri di dua kaki. Satunya mengaku sebagai lembaga profesional, sementara di sisi lain peran dan fungsinya seperti organisasi sayap dari partai politik.

Menyikapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mengatur secara spesifik publikasi yang dilakukan lembaga survei terkait pemilihan Pemilu 2019. Komisioner KPU Hasyim Asyarie mengingatkan agar lembaga survei yang merangkap sebagai lembaga konsultan politik harus bertanggung jawab dan transparan ketika merilis hasil survei dalam Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019 nanti. Jika lembaga survei sedang menjalankan fungsi ganda, maka sudah dianggap memiliki tujuan lain. Hasyim melihat, pemilih kerap cenderung memilih calon yang dianggap unggul dalam survei. Oleh karena itu, dia meminta asosiasi bertanggung jawab terhadap anggotanya.

”Kalau lembaga survei mau memublikasikan hasil surveinya, itu harus bertanggung jawab, metodenya seperti apa, prosesnya bagaimana, apakah survei tersebut dibiayai sendiri atau pihak tertentu dari para calon. Sebab, ada potensi calon akan menggunakan lembaga survei yang merangkap konsultan politik untuk mendongkrak citra dan elektabilitasnya,” ujar Hasyim di Gedung KPU, Jumat (23/3/2018).

KPU Ingatkan Lembaga Survei untuk Transparan Selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyarie

Senada dengan KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta lembaga survei transparan dalam pendanaan. Bila terafiliasi dengan salah satu pasangan calon, lembaga survei diwajibkan menyampaikannya ke publik agar tidak membohongi para pemilih.

“Harus dilaporkan ke publik ketika lembaga merilis hasil survei. Selain masalah dana, semestinya juga terbuka terkait dengan pertanyaan yang mereka ajukan. Misalnya ada 100 pertanyaan, dan setengahnya merupakan pertanyaan titipan dari partai atau calon kepala daerah yang mereka dukung, maka hal itu mesti dibuka. Tinggal bilang saja. Selain melakukan survei, ada pendampingan. Di luar negeri biasa kok,” ujar anggota Bawaslu Mochammad Afifudfin (22/3/2018).

Langkah KPU tersbut layat didukung. Sebab, lembaga survei sejatinya adalah badan publik yang mengabdi sepenuhnya kepada kredibilitas dan kepercayaan publik sehingga harus selalu berhati-hati dan tidak memakai alasan sebagai lembaga bisnis untuk melegalkan diri merangkap menjadi konsultan pemenangan kandidat. Karena itu, di beberapa negara lembaga-lembaga survei memiliki kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.

Di AS misalnya, Asosiasi Penyelenggara Opini Publik Amerika (American Public Opinion Association /AAPOR) memiliki kode etik yang mengatur hubungan-hubungan antara lembaga survei dengan klien, responden dan publik. Khususnya menyangkut hubungan lembaga survei dengan publik disebutkan bahwa anggota AAPOR memiliki kewajiban untuk membuka sejumlah informasi ke publik bila hasil survei dipublikasikan. Beberapa informasi minimal yang harus disampaikan ke publik antara lain siapa yang mendanai dan siapa yang menjalankan survei, bagaimana bunyi pertanyaan yang diajukan kepada responden, instruksi awal yang diberikan lembaga survei kepada para pewawancara dan responden. Juga perlu diungkapkan definisi populasi, prosedur pengambilan sampel dan penggunaan sampling error.

Kita tentu merasakan, jika lembaga survei tak diatur dan “liar” menyusupkan agenda terselubung dalam “produk politiknya” sesuai pesanan, maka kontestasi politik kehilangan dieletika dan pertukaran ide. Dunia politik berubah seperti pasar (market) yang di dalamnya marak transaksi jual-beli beragam kepentingan, termasuk produk politik bisa dijual melalui “oknum” lembaga-lembaga survei. Akhirnya, tak ada ruh politik yang bersemayam dalam ideologi para kontestan, yang ada pragmatisme sesaat, persaingan tak sehat, menggeser ide-ide politik yang berasaskan kesejahteraan rakyat menjadi sekadar rivalitas jalan pintas lewat angka-angka elektabilitas, popularitas, dan “membohongi” rakyat lewat data yang kerap dimanipulasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here