Lepasnya Aset Pemkot, DPRD Surabaya Dukung Risma Usut Pejabat Nakal

0
60
Walikota Surabaya Tri Rismaharini saat melapor ke KPK beberapa waktu lalu

Nusantara.news, Surabaya – Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mendukung penuh langkah Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk terus mempertahankan aset-aset kota yang kini jatuh ke tangan swasta. Bahkan, politisi asal PDIP ini mendukung pihak Kejaksaan Negeri Kota Surabaya untuk mengusut tuntas sejumlah pejabat yang terlibat dalam lepasnya aset negara tersebut. “Usut sampai tuntas. Kejadian ini harus disikapi serius, jika perlu semua aset yang jatuh ke tangan swasta kembali ke pihak pemerintah kota Surabaya,” jelasnya, Kamis (6/4) di Surabaya.

Tidak hanya itu, Armuji mengevaluasi semua persoalan termasuk lemahnya Biro Hukum Pemkot yang selalu kalah di persidangan dalam mempertahankan aset pemerintah. Lanjut Armuji, jika perlu Pemkot dapat menganggarkan dana untuk merekrut tenaga hukum andal dari luar. Sebab selama ini Pemkot memang belum pernah menggunakan pengacara dari luar tersebut.

“Kami siap melakukan kajian soal merekrut tenaga ahli dari luar demi mempertahankan aset Pemkot. Yang jelas kalau dana kita siap mengalokasikan. Karena ini sangat urgent. Apalagi sekarang ada lebih dari sepuluh aset yang lepas dari Pemkot dan masih dalam persidangan,” katanya.

Ditambahkannya, untuk mengalokasikan anggaran merekrut tenaga hukum dari luar tidak perlu menyusun peraturan daerah (perda) baru. Cukup mengacu pada undang-undang terkait pengalokasian anggaran. “Nggak perlu pakai perda, cukup kita cantolkan dan pakai sistem lelang. Biasanya gitu, atau bisa dipakai sistem pembiayaan per kasus,” terang dia.

Risma sendiri mengapresiasi langkah Kejari Surabaya yang dengan cepat memproses semua pejabat terlibat lepasnya aset kota terutama aset jalan Upa Jiwa yang melibatkan Marvell City Mall di bawah pengembang PT Assa Land, dan Waduk Wiyung yang berada di Kecamatan Lakarsantri, Surabaya. “Apa pun yang dibutuhkan penyidik kejaksaan akan kami berikan. Termasuk pemeriksaan terhadap staf kami,” kata Risma.

Tak hanya itu saja, Polda Jatim juga mendukung langkah Risma mempertahankan aset kota, namun sampai saat ini masih dalam taraf pengembangan.

Sementara wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron berpendapat, lepasnya aset kota disebabkan silsilah aset yang terlalu lama berada di tangan pihak ketiga. Buchori mencontohkan aset pemkot berupa Kolam Renang Brantas di Jalan Irian Barat. Menurutnya, kolam renang legendaris di Kota Pahlawan tersebut awalnya adalah tanah aset pemerintahan Belanda sebelum Indonesia merdeka, yang kemudian menjadi aset Pemkot.

Dia menyebutkan, aset tersebut tidak diurus legalitasnya terlebih dahulu, malah disewakan berpindah-pindah dalam waktu lama, hingga akhirnya diambil-alih pihak lain. Oleh karena itu, pihaknya berharap semua aset yang dimiliki Pemkot Surabaya saat ini harus diurus secara baik, dan dicek legalitasnya. Buchori juga berharap upaya penegak hukum membantu menyelidiki lepasnya aset negara ini tetap dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.

“Penyebab kekalahan pemkot dalam berperkara di pengadilan, adalah karena tidak tertibnya administrasi terkait aset yang ada. Untuk melindungi aset, segera urus administrasinya, jangan sampai ada aset yang dapat diklaim lagi lantaran belum dilegalisasikan pemkot,” ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here