LHKPN, KPK Jangan Hanya Mengeluh

0
147

KEPATUHAN anggota legislatif di daerah untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat rendah. Bahkan ada tiga DPRD provinsi yang tidak ada satu pun anggotanya menyerahkan LHKPN sepanjang tahun 2018. Ketiga provinsi itu adalah DPRD Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Selain itu, enam DPRD lain ternyata persentase ketaatan pelaporan LHKPN-nya juga sangat rendah. Anggota DPRD Banten hanya 1,9 persen yang melapor, Aceh (1,3 persen), Papua Barat, Papua, Kalimantan Tengah (3 persen), dan Jawa Timur (3,23 persen). DPRD Jakarta hanya satu orang yang melapor.

Ini membuat KPK jengkel. “Bagaimana memberantas korupsi di sektor politik? Aktor politiknya tidak memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK sebesar 88 persen adalah aktor politik DPR, DPRD, bupati, gubernur, sedangkan yang belum ditangkap juga tidak mau lapor LHKPN,” kata kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam acara peluncuran Corruption Perceptions Index 2018 di gedung KPK Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019.

Saking jengkelnya, Laode sampai mengatakan, “Jadi jangan pilih lagi mereka.”

Wajar memang KPK mendongkol. Sebab cara penyampaian LHKPN sudah dibuat semudah mungkin. Sejak 2017 lalu, KPK telah meluncurkan e-LHKPN, sehingga pelapor bisa mengunggah laporannya dari mana saja.

Tetapi, soal LHKPN lebih dari sekadar masalah teknis ini. Ada aspek penting yang terabaikan selama ini. Mestinya aspek inilah yang diselesaikan lebih dulu ketimbang membincang soal teknis tadi.

Pembicaraan tentang LHKPN selama ini diwarnai salah kaprah yang mendasar. Karena LHKPN adalah “laporan”, maka dipahami satu-satunya aspek di dalamnya adalah kewajiban si penyelenggara negara untuk melapor. Pernyataan Laode M. Syarif di atas juga mencerminkan hal itu, bahwa banyak anggota DPRD yang tidak mau melapor.

Pasal 5 ayat 3 UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN memang mewajibkan setiap penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Meski ada kata “berberwajiban” di pasal 5 UU tersebut, tidak ada ketentuan lain yang mengatur sanksi bagi yang melanggar. Di Pasal 20, disebutkan sanksi hanya berupa sanksi administratif. Jadi, kalau penyelenggara negara menolak melapor atau tak mau diperiksa, tidak terlalu berisiko baginya. Itu sebabnya penyampaian LHKPN kerap diabaikan. Pernah ada wacana agar ketentuan sanksi itu diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), namun hingga kini belum terwujud.

Kelemahan inilah yang membuat LHKPN sebagai alat ukur kejujuran penyelenggara negara selalu menjadi perdebatan.

Itu kelemahan dari sisi regulasi, yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran penyelenggara negara melaporkan kekayaannya.

Tetapi, ada faktor lain, yakni dari sisi KPK sendiri. KPK belum melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dalam masalah ini.

Tugas KPK tidak hanya menerima LHKPN dari setiap penyelenggara negara. KPK juga punya tugas lain, yakni memeriksa. Dalam Pasal 17 UU di atas, KPK punya tugas dan wewenang memeriksa kekayaan penyelenggara negara. KPK juga berwenang mengklarifikasi dan menyelidiki kekayaan tersebut. Bahkan dengan dugaan korupsi saja, KPK bisa meminta bukti-bukti, saksi, dokumen dan bukti kepemilikan atas harta kekayaan dimaksud. Dan pemeriksaan oleh KPK sebelum, selama, dan setelah yang bersangkutan menjabat.

Dari serangkaian tindakan itulah, KPK bisa menelusuri asal muasal harta kekayaan penyelenggara negara: Apakah bersumber dari pendapatan yang sah –sebagaimana diklaim si pelapor—atau sebaliknya.

Para penyelenggara negara tidak boleh menolak jika KPK memeriksa kekayaannya. Sebab dalam Pasal 5 ayat 2 UU tadi ditegaskan salah satu kewajiban penyelenggara negara adalah bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Masalahnya, pernahkah penyelengggara negara diperiksa kekayaannya atau LHKPN-nya? Sejauh ini belum, kecuali jika yang bersangkutan terlibat korupsi dan sejenisnya.

KPK sebagai penerima laporan cenderung pasif, hanya menerima laporan. Itu pun tanpa melakukan verifikasi atas laporan tersebut. Laporan yang masuk hanya sekadar diterima, disimpan dalam laci, tanpa diperiksa kebenarannya. Padahal laporan tersebut belum tentu benar.

Barangkali KPK sudah memeriksa laporan itu. Dalam Peraturan KPK Nomor 01 Tahun 2015, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang berada dibawah Kedeputian Pencegahan juga berfungsi melakukan pemeriksaan administratif dan substantif. Namun, apakah fungsi itu sudah dijalankan? Kita tak tahu, sebab belum pernah terdengar ada laporan LHKPN yang dikoreksi oleh KPK.

Padahal di pemeriksaan inilah kunci LHKPN, agar bisa diketahui apakah ada keterangan yang tidak benar. Pintu tindakan hukum terletak di situ. Sebab, apabila ada rekayasa ilegal dalam pelaporan tersebut, dia dapat dikenakan hukuman atas tindak pidana pemalsuan surat.  Ancaman sanksi pidana melalui pintu pemalsuan ini penting. Sanksi ini dapat menutupi kelemahan UU yang hanya mengancam penyelenggara negara yang tidak menyerahkan LHKPN dengan hukuman administratif. Sehingga orang yang tidak menyampaikan LHKPN dengan jujur dapat dijerat hukuman.

Jadi, KPK lebih baik melaksanakan tugas pemeriksaan ini. Itu jauh konkret daripada saban tahun mengeluhkan ketidakpatuhan pelaporan LHKPN.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here