Libatkan Buwas Dalam Satgas Mafia Pangan

0
81
Dirut Perum Bulog Budi Waseso disarankan merangkap jadi Kepala Satgas Mafia Pangan agar pemberantasan mafia pangan benar-benar tuntas.

Nusantara.news, Jakarta – Dirut Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) baru-baru ini sesumbar bahwa dirinya sudah memiliki peta mafia pangan. Namun dia mengeluh tidak bisa berbuat banyak, apalagi menindak, mengingat perannya hanya sebagai direktur utama BUMN.

Pertanyaannya, mungkinkah Buwas mampu memberantas mafia pangan jika amanah Ketua Satgas Mafia Pangan diserahkan kepadanya? Bagaimana dengan statusnya yang sudah pensiun dan menjadi rakyat sipil biasa?

Sejak awal diangkat menjadi Dirut Perum Bulog, Buwas memang sudah sesumbar bahwa akan memberantas mafia pangan. Tentu saja ini kabar yang menggembirakan, karena selama ini para mafia pangan yang mengaduk-aduk harga pangan dengan menggunakan kekuatan uang dan jaringannya.

Buwas bahkan mengancam akan melibat mafia pangan, khususnya mafia beras yang sering mengayun-ayunkan harga beras.

Enggak boleh ada yang mempermainkan karena itu dalam agama dosa besar, jadi tidak ada. Tapi kalau ada, ya tugas saya itu termasuk kan saya berangkat juga dari penegak hukum, jadi harus ditertibkan. Berangkat dari ketertiban. Kalau harus singkirkan, ya singkirkan,” kata Buwas saat menjelang pelantikan dirinya menjadi Dirut Perum Bulog.

Kali ini, ketika Buwas sudah malang melintas di Bulog, nampaknya ia mulai menyadari bahwa tugasnya hanyalah sebagai stabilisasi harga beras. Tak lebih dari itu, sementara untuk penindakan dia sama sekali tidak memiliki wewenang karena sudah dibentuk Satuan Tugas Mafia Pangan.

Buwas menyadari tingginya harga beras dan bahan pangan lainnya karena ada permainan di rantai distribusi. Bahkan, dia mengaku sudah memiliki peta permainan beras di tanah air.

“Jadi tingginya harga beras karena mata rantai. Saya lihat bagaimana mungkin beras itu murah tapi jatuh ke konsumen jadi mahal. Kalau semua main, apalagi kalau kita bicara permainan-permainan di lapangan, saya yakin naluri saya sebagai polisi dan saya sebenarnya sudah punya peta siapa yang bermain dan di mana permainan itu,” katanya saat buka-bukaan di ruang rapat komisi IV, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta belum lama ini.

Meski memiliki peta permainan beras, Buwas tidak bisa bertindak karena kegiatan tersebut bukan wewenang Bulog.

“Itu saya sudah tahu tapi ya itu beda sekarang saya tidak bisa menangani. Saya tahu bagaimana permainan dan juga kartel saya sudah punya petanya, bagaimanapun saya pernah jadi aparat dan punya kekuatan jejaring intelijen dan sudah saya coba dan terbukti tapi ini masalahnya jadi besar makanya saya silent,” demikian papar Buwas.

Buwas menduga ada beberapa gudang di daerah yang menimbun beras. Ini karena jumlah beras di gudang tersebut lebih besar daripada Bulog. Temuan ini sudah dilaporkan ke Satgas Pangan Polri untuk penindakan.

“Saya bilang, saya sampaikan kepada satgas dan ini kewanangan mereka,” tutur Buwas.

Saat operasi pasar, Buwas menyaksikan pihak ketiga menimbuk stok beras yang seharusnya digunakan untuk operasi pasar. Namun mereka bersembunyi di balik lemahnya peran Bulog.

“Saya enggak ingin beras buat mainan. Kalau ada yang terbukti mempermainkan beras, karena itu kebutuhan pokok masyarakat, saya buka aja (ke masyarakat). Itu tuh yang mainin beras. Terserah masyarakat mau diapakan. Karep-karepmu,” ujarnya jengkel.

Buwas mengatakan oknum-oknum nakal tersebut tidak hanya berhadapan dengan Bulog, tapi juga dengan masyarakat. Sebab beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Usul ke Kapolri

Sementara Komisi IV DPR RI yang terkesima dengan paparan Buwas, bertekad akan mengusulkan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menunjuk Dirut Perum Bulog itu sekaligus bertindak sebagai Kepala Satgas Mafia Pangan yang saat ini dijabat Kadiv Humas Polri, Setyo Wasisto.

Sejauh ini, Satgas Mafia Pangan yang dibentuk tahun lalu itu bertugas melakukan pengawasan harga pangan di pasar, kemudian hasilnya dievaluasi tiap dua pekan serta memiliki wewenang untuk melakukan penegakkan hukum.

“Kami akan usulkan Kepala Satgas Pangan itu dirangkap oleh Dirut Perum Bulog, Pak Buwas. Karena dia yang tahu bagaimana di lapangan dan dia harus diberi kekuatan untuk membenahinya,” kata Ketua Komisi IV DPR R Edhy Prabowo kepada pers.

Menurutnya Buwas pantas menjabat Kepala Satgas Pangan lantaran mengetahui kartel yang mempermainkan harga komoditas. Tak hanya itu, Buwas juga dinilai telah memiliki strategi untuk menyikat para kartel.

“Nyatanya beliau menyampaikan ada di mana tempat penimbunannya, siapa-siapa di belakangnya. Kalau dilogika memang iya, stok ayam cukup kok harganya masih tinggi? Stok daging cukup, kok harganya masih tinggi?” ucapnya.

Edhy Prabowo menilai, Kepala Satgas Pangan semestinya tak hanya mempunyai pengetahuan yang mumpuni mengenai ilmu hukum, melainkan juga memiliki strategi yang efektif dalam memberantas kartel pangan. Buwas adalah orang yang lengkap, punya pengetahuan, punya pengalaman, dan yang terpenting punya keberanian dan obyektif.

“Logikanya secara operasikan Pak Buwas yang lebih tahu. Satgas Pangan ini kan harusnya bukan tahu hukumnya saja, tapi tahu letak dan posisi masalah pangan itu ada,” ujar Edhy.

Dia berharap ketika usulan itu disetujui, Buwas benar-benar menindak kartel sesuai pemaparannya di depan berbagai pihak, sehingga harga pangan dapat stabil. Menengok pada jabatan Dirut Bulog, kewenangan Buwas terbatas.

Ketua Satgas Mafia Pangan Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto sendiri mengaku telah mengungkap 421 kasus sejak Januari hingga Mei 2018. Sejumlah kasus sudah diungkap Satgas Pangan, mulai dari komoditas bahan pokok hingga komoditas non-bahan pokok.

Jumlah yang ditangani oleh satgas pangan untuk bahan pokok dan non-bahan pokok, untuk bahan pokok 12 komoditas. Untuk non-bahan pokok ada termasuk LPG 3 kilogram, semen. 421 kasus ini seluruh Indonesia, 34 satgas.

Dari 421 kasus, 275 kasus di antaranya berhasil dirampungkan, yang masih dalam proses sebanyak 146 kasus. Para pelaku umumnya mempermainkan bahan pokok dengan menimbun. Sehingga terjadi kelangkaan di pasar yang menyebabkan harga menjadi naik.

Sedangkan selama tahun 2017, Satgas Mafia Pangan telah menangani 169 kasus mafia pangan. Dari sejumlah kasus tersebut, sebanyak 185 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tentu saja apa yang telah dilakukan oleh Satgas Mafia Pangan sudah benar, namun jika jabantan Ketua Satgas Mafia Pangan dirangkap oleh Dirut Perum Bulog maka diyakini akselerasi penangan kasus akan lebih cepat.

Lebih dari itu, jika kedua posisi itu ditangani langsung oleh Buwas, maka ia akan menekuk lutut simpul-simpul mafia pangan yang selama ini asik mempermainkan harga. Tinggal seberapa kuat Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla mau memberantas mafia beras.

Keluhan Buwas sudah disampaikan, bahwa dirinya sudah memiliki peta mafia pangan dan tahu simpul-simpul dimana penumpukkan gudang dilakukan. Namun dia mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindak karena hanya sebatas Dirut Perum Bulog.

DPR sudah mengusulkan agar mafia pangan benar-benar bisa diberantas, tinggal atas kewenangan yang ada Kapolri Jenderal Tito Karnavian bisa memberi amanat itu kepada Buwas.

Namun persolaan posisi Buwas yang sudah pensiun dari kepolisian, tentu kendati Buwas menjadi Ketua Satgas Mafia Pangan juga masih ada masalah. Sebagai rakyat sipil Buwas tak punya kewenangan melakukan penuntutan, yang berhak melakukan penuntutan adalah fungsionaris kepolisian.

Posisi Irjen Pol Setyo Wasisto sudah tepat karena beliau memiliki peran penuntutan. Namun memang dirasakan kurang tajam dalam memberantas mafia pangan. Itu sebabnya karakter Buwas yang dianggap pas.

Sebagai jalan tengah, biarkan Buwas menjadi Penasihat Satgas Mafia Pangan, sehingga ketika memang Buwas punya peta mafia pangan, ia bisa memerintahkan Ketua Satgas Mafia Pangan melakukan penindakan dan penuntutan di pengadilan.

Dengan demikian apa yang diharapkan tetap bisa dilaksanakan, pengetahuan Buwas bisa dimanfaatkan, kewenangan penuntutan tetap bisa dilaksanakan dalam pengawasan dan kendali Penasihat Satgas Pangan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here