Libatkan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

0
158

Nusantara.news, Jakarta – Saat ini, pro-kontra tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dalam revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme), masih mengemuka. Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan TNI dilibatkan penanggulangan terorisme melalui surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Panja RUU Anti-terorisme. Menurut panglima, TNI memiliki fungsi penangkalan dan penindakan terorisme. Fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI.

Menanggapi surat panglima, Sekretaris Fraksi PKS Sukamta mengatakan perlu mensinergisasikan aturan tentang peran TNI dan Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang selama ini dinilai masih tumpang tindih.

Sementara pengamat terorisme Al Chaidar memandang pelibatan TNI penting karena kemampuan tempur TNI yang dinilainya berguna dalam menangani jaringan terorisme yang sudah memiliki basis di medan yang sulit dan berjejaring dengan negara luar. “Beberapa kelompok teroris yang sudah memiliki wilayah tempur seperti MIT, Mujahidin Indonesia Timur, atau kelompok Santoso atau kelompok Abu Wardah, itu mustahil bisa ditangani oleh pihak kepolisian saja,” kata Al Chaidar.

Di pihak lain, ada pula yang menolaknya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan misalnya, mereka menilai pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme tidak perlu dimasukkan dalam revisi UU No 15/2003 ini. Alasannya, regulasi ini mengatur tentang tata cara penegakan hukum, sehingga yang perlu diatur adalah institusi-institusi terkait dengan penegakan hukum. Artinya, ketentuan keterlibatan TNI dalam RUU ini akan mengganggu sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme.

Penolakan serupa datang dari Kepala Divisi Pusat Riset Dan Pengembangan LBH Pers, Asep Komaruddin, ia menilai bahwa akan ada permasalahan lain ketika militer dilibatkan dalam pemberantasan terorisme dalam bentuk UU. Permasalahan tersebut adalah sebagai aktor pertahanan dan keamanan, militer dapat melanggar prinsip supremasi sipil. Juga ditakutkan adanya upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan yang dilakukan oleh militer. Ditambah lagi karena efek trauma yang diberikan TNI kepada masyarakat selama rezim Orde Baru apabila TNI diberi kewenangan dalam mengatasi aksi teror.

Kepolisian sendiri pada awalnya menolak adanya keterlibatan unsur TNI. Namun, sikap mereka melunak ketika Presiden Joko Widodo meminta agar TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme. Tetapi, polri malah menyinggung masalah HAM saat menyambut kewenangan TNI masuk dalam revisi undang-undang antiterorisme. Padahal, ada pelanggaran HAM juga yang dilakukan polri. Contohnya dalam kasus Siyono.

Lepas dari prokontra, argumen yang mengatakan UU TNI sudah mengakomodir pelibatan TNI dalam pemberantasan teroris dipandang kurang tepat. Sebab, undang-udang tersebut tidak komprehensif menjelaskan peran dan posisi TNI, juga bertabrakan dengan UU kepolisian. Di UU TNI, untuk menjalankan operasi selain perang seperti menanggulangi terorisme, harus ada kebijakan dan keputusan negara (pasal 7 ayat 2). Sedangkan di UU Kepolisian, polisi bisa meminta perbantuan TNI dalam penindakan terorisme atau operasi selain perang lainnya yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (pasal 41 ayat 2). Namun sampai saat ini, bahkan peraturan pemerintah tersebut belum pernah ada. Sehingga, publik bertanya, selama ini perbantuan TNI yang diminta polisi lewat dasar dan mekanisme seperti apa?

Pada kenyataannya, peran TNI dalam mengatasi aksi teror pun hanya sebagai bala bantuan dan kewenangannya tetap di bawah koordinasi Polri. Bisa dikatakan TNI sekadar menjadi pelengkap, karena upaya pemberantasan terorisme selama ini dilakukan melalui pendekatan sistem peradilan pidana. Aksi-aksi teror dipandang hanya sebagai sebuah kejahatan (crime), sehingga penanggulangannya juga melalui sebuah sistem pidana.

Karena itu, dalam suratnya Panglima TNI juga mengusulkan perubahan judul Undang-Undang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Penanggulangan Aksi Terorisme agar pelibatan TNI bisa diakomodir di dalam regulasi tersebut. “Saya memohon judulnya diubah menjadi Penanggulangan Aksi Terorisme,” tuturnya.

Urgensi Pelibatan TNI

Melihat betapa urgensinya peran TNI dalam penanggulangan terorisme, perlu payung hukum yang dapat memberikan ruang bagi keterlibatan TNI. Sehingga, perlunya pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme harus disandarkan pada dua argumen utama.

Pertama, dilihat dari perkembangan terorisme. Terorisme merupakan serangan-serangan yang terkoordinasi yang tidak hanya menimbulkan rasa teror kepada masyarakat, tetapi lebih dari itu menimbulkan kekacauan, mengintimidasi, membunuh orang, serta melemahkan keamanan dan pertahanan negara. Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat tindakan, pelaku, tujuan, strategi, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind).

Selain dapat dilakukan oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara (state terrorism). Noam Chomsky menyebut Amerika Serikat (AS) ke dalam kategori state terrorism, karena Amerika AS kerap melakukan tindakan terorisme yang mengerikan hingga melanggar konvensi internasional. AS menerapkan standar ganda dalam penanggulangan terorisme, di mana pada satu sisi mengutuk keras aksi terorisme dengan alasan melanggar HAM, tetapi pada sisi lain AS seringkali memobilisasi tindakan terorisme di negara lain.

Kedua, dilihat dari kemampuan penanggulangan terorisme. Pengorganisasian gerakan terorisme yang semakin meluas dalam bentuk-bentuk yang lebih ekstrem mengharuskan adanya tanggung jawab bersama (collective security responsibility). Saat ini dalam menghadapi ancaman abad ke-21 diperlukan tanggung jawab bersama dengan pertimbangan, yaitu: ancaman terorisme tidak mengenal batas wilayah negara, tidak ada satupun kekuatan yang dapat secara sendiri menghadapi ancaman serangan terorisme, serta tidak dapat diprediksi kapan dan bagaimana aksi terorisme dilancarkan.

Sinergi Pemberantasan Terorisme

Amat disayangkan “menganggurkan” potensi yang dimiliki TNI jika tak dilibatkan dalam pemberantasan terorisme. Terlebih, TNI memiliki pasukan- pasukan khusus yang diakui dunia, dan sejak awal kelahirannya tak asing dengan kualifikasi antiteror. Pola dan program latihan mereka juga sudah teruji, lengkap dengan kemampuan intelijennya. Mereka adalah Satuan 81 Anti Teror Komando Pasukan Khusus TNI AD, Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir TNI AL, Batalion Intai Amfibi Korps Marinir TNI AL, Komando Pasukan Katak TNI AL, Satuan B-90 Bravo Korps Pasukan Khas TNI AU, dan lain-lain. Bahkan di tingkat Kodam, semua Kodam memiliki Batalion Infantri Raider.

Di luar itu, TNI memiliki peran penting dalam pemberantasan terorisme, karena institusi militer lahir dari masyarakat dan mengabdi untuk rakyat. Karena itu, diperlukan mengembalikan peran TNI dalam fungsi pertahanan dan keamanan, melalui optimalisasi kelembagaan seperti menyejahterakan prajurit, modernisasi sistem kesenjataannya, dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat.

Atas alasan itulah, maka paradigma tentang pemberantasan terorisme harus diubah. Upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme harus dilihat sebagai ancaman bagi negara, bukan semata tindak pidana. Apalagi, saat ini organisasi-organisasi terorisme sudah semakin luas, bahkan mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): Mereka sangat terlatih dan melibatkan jaringan internasional.

Sekadar membandingkan dengan AS, tentara AS dimungkinkan melakukan operasi militer selain perang untuk melawan terorisme. AS sudah lama melibatkan militernya dalam menangani aksi teror. Dalam Joint Doctrine for MOOTW AS disebutkan, perang melawan terorisme oleh tentara AS meliputi antiterorisme dan kontraterorisme. Program antiterorisme adalah tindakan defensif untuk mengurangi kemampuan aksi terorisme dan membentuk fondasi untuk memerangi terorisme secara efektif.

Meskipun memang pemerintah AS membatasi pengerahan militer dalam menangani aksi terorisme di dalam negeri. Memang cukup unik, karena AS mengedepankan prinsip forward defence untuk menghancurkan lawan-lawan di negaranya sebelum jadi ancaman di wilayah AS. Namun paling tidak, AS sudah secara tegas mengatur peran militernya dalam menghadapi aksi terorisme.

Contoh lain di Filipina, negara yang terkenal keras dalam penegakan hukum. Ketika menghadapi teroris seperti NIIS (ISIS) di negaranya, polisi selaku aparat penegak hukum tak mampu membendungnya dan Duterte menggerakan militer untuk menghancurkan jaringan NIIS di Marawi.

Di Inggris pun demikian. Setelah insiden bom Manchester, pemerintah Inggris langsung mengerahkan 1.000 lebih personel militernya yang berasal dari pasukan khusus Special Air Service (SAS) dan satuan elite lintas udara, Parachute Regiment. Pengerahan pasukan bersandi Operasi “Temperer” ini diorientasikan untuk mengoptimalkan antisipasi terhadap aksi terorisme susulan berdasarkan laporan intelijen.

Sementara di Indonesia, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme masih terbentur dengan “definisi penindakan terorisme”, kekosongan aturan yang komprehensif, kekhawatiran dari masyarakat sipil terkait jejak masa lalu TNI yang melanggar HAM dan menebar ketakutan di masyarakat, serta barangkali adanya ego-sektoral dari lembaga tertentu.

Tentu saja kita tidak ingin pelibatan TNI itu menjadi momok bagi kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Sebab itu, dalam revisi UU antiterorisme yang saat ini masih dibahas, perlu dimasukkan pula pembentukan dewan pengawas yang independen sehingga keterlibatan TNI bisa mendorong adanya transparansi, profesional, dan terukur. Selain itu, agar pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tetap dalam koridor HAM dan demokrasi. Meskipun sebenarnya, kita meyakini TNI sudah banyak berubah pasca-reformasi ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here