Kedaulatan Ekonomi (2)

Liberalisme Pemerintahan Joko Widodo Berorientasi Cina

1
248
Ilustrasi: Melepas keberangkatan perdana kapal Tol Laut Logistik Natuna di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (25/10). ANTARA FOTO

Joko Widodo di awal pemerintahannya (2015) dijanjikan pemerintah Cina investasi bidang infrastruktur sebesar Rp 5.000 triliun, yang masuk dalam skema OBOR (One Belt One Road).

Sementara itu, pemerintah Cina untuk mewujudkan OBOR atau Jalur Sutera Baru mengalokasikan dana USD 1 triliun atau setara Rp 13.300 triliun. Konektivitas antar wilayah menjadi bagian dari geostrategi Cina untuk mengamankan negara dalam konteks Proxy War.

Hebatnya, untuk skema OBOR Cina bisa bekerja sama dengan Inggris yang dikenal sebagai “saudara tua” Amerika Serikat (AS) dan sekutunya dalam konteks Yahudi.

Jalur OBOR terbentang dari Cina, Sri Lanka (pelabuhan), Pakistan, dan Jazirah Arab sebagai pengamanan energy security (ketahanan energi). Di Asia dari Cina menyebar hampir ke seluruh negara Asia dengan jalur Sri Lanka, Thailand, Myanmar, dan Malaysia, serta Indonesia untuk pengamanan jalur food security (ketahanan pangan).

Pemerintahan Joko Widodo berharap menjadi partner strategis Cina mewujudkan mimpi Tol Laut untuk konektivitas antar-pulau agar biaya logistik menjadi murah. Sampai saat ini realisasi investasi Cina baru Rp 170 triliun, nomor 3 terbesar di Indonesia. Tentunya investasi dengan skema FDI (Foreign Direct Investment/Investasi Langsung Luar Negeri),

di luar itu lebih banyak, misalnya satu proyek Meikarta saja Cina dominan dengan total investasi sebesar Rp 278 Triliun untuk properti dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Meikarta merupakan kota kembar Shenzhen, pusat industri Cina di Indonesia kelak.

Liberalisme a la Jokowi

Jokowi terlalu ambisius tentang pembangunan infrastruktur bak orang “sakaw”, disiapkan dana APBN sebesar Rp 387 triliun (terbesar di tahun 2017), sementara subsidi energi seperti listrik dicabut. Padahal, kita tahu bahwa dalam negara berkembang subsidi adalah wujud dari kesejahteraan. Sementara, bagi neolib subsidi dianggap bentuk ketidakmandirian dan menjadi beban negara. Terkesan, pemerintahan Jokowi anti rakyat dan pro-kapitalisme, karena dengan dihilangkannya subsidi listrik 900 watt banyak masyarakat yang tergelincir pada garis kemiskinan.

Rezim pertumbuhan menimbulkan ketimpangan sosial atau ketidakadilan distributif. Redistribusi aset diwujudkan Joko Widodo kepada para petani yang notabene 60% rakyat Indonesia dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 yakni memberikan dua hektare lahan bumi pertiwi, dan biaya dikelola oleh swasta dengan sistem bagi hasil. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi angka kemiskinan, serta menjadi bagian dari upaya swasembada pangan. Dalam hal ini, Negara diperkenankan melakukan diskriminasi positif karena membela yang lemah adalah tupoksi Negara.

Indonesia (Soekarno-Hatta) dan UUD 1945 bukan menganut keadilan proporsional dari Barat tapi keadilan sosial atau keadilan distributif. Jadi, ada unsur subsidi silang untuk rakyat di level bawah. Negara telah diatur oleh Konstitusi sebagai pengatur keadilan dengan diskusi tentang kebijakan sesuai Pasal 33 UUD 1945. “Keadilan sosial” bukan sama dengan kesetaraan yang dianut oleh negara Barat, karena bersifat proporsional seperti globalisasi, dimana negara berkembang diminta head to head dengan negara maju sehingga babak belur dalam bersaing. Begitulah azas neolib sehingga subsidi adalah beban bukan perwujudan dari kesejahteraan seperti di negara berkembang.

Deregulasi era Jokowi untuk Asing juga (Cina)  

Satu tahun kepemimpinannya (September 2015), Jokowi mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan, dengan memperbolehkan Asing memiliki tanah dan properti, khususnya landed house (rumah tapak). Sebelumnya, warga asing hanya boleh membeli apartemen. Mengejutkan karena sejak awal reformasi, tepatnya era Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kebijakan ini mendapat perlawanan dari masyarakat, sehingga ditunda.

Kepemilikan aset dalam bentuk tanah dan rumah di Indonesia sudah dibicarakan saat pertemuan China’s Overseas sejak tahun 1991 di Singapura, saat itu dipimpin oleh Lee Kuan Yew. Buahnya, Ciputra yang mendapat proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) melakukan reklamasi di Pantai Indah Kapuk Jakarta dan diteruskan dengan beberapa tower apartemen oleh Grup Podomoro. Lalu, yang paling dahsyat ketika Jokowi-Ahok memimpin DKI Jakarta tahun 2012, dengan berjalannya proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta.

Pintu masuk berikutnya adalah kebijakan bebas devisa yang rawan soal keamanannya baik untuk lalu lintas orang maupun barang. Dirjen Imigrasi mencatat selama tahun 2016 tercatat ada 1,6 juta orang turis Cina, namun belum diketahui data kepulangannya. Seberapa banyak mereka yang pulang, dan seberapa banyak yang masih tinggal di Indonesia?

Eksesnya, terdengar isu tentang buruh ilegal Cina besar-besaran. Selain itu, dengan dibukanya pintu masuk orang, juga beriringan dengan masuknya narkoba, terhitung sejak BNN (Badan Narkotika Nasional) menyatakan jumlahnya mencapai 245 ton dari Cina.

Kita jadi ingat Perang Candu di Cina, dulu mereka korbannya, sekarang Cina mengekspor candu (narkoba) ke berbagai negara, termasuk Indonesia. BNN berkomunikasi dengan pihak Cina, diperoleh jawaban, “Regulasi negara kami hanya mengatur narkoba tidak boleh diedarkan dan diperjualbelikan di negara Cina, tapi tidak ada larangan untuk memproduksi dan mengekspor. Seharusnya kalian yang hati-hati.”

Liberalisasi berbau neolib lainnya adalah penghapusan 35 bidang usaha yang menjadi daftar negatif, dibebaskan proteksinya dari kepemilikan Asing. Di antara ketiga puluh lima jenis usaha tersebut antara lain: farmasi, restoran, perfilman, bioskop, gula, karet, properti, modal ventura, dan tujuh usaha pariwisata, tol, bandara dan pelabuhan, pembangkit listrik, dalam kebijakannya lebih berorientasi pada infrastruktur sesuai minat Cina dalam berinvestasi di Indonesia.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan Penanaman Modal Asing (PMA) masuk dari berbagai negara, tapi terkesan lebih berorientasi pada investasi Cina. Amerika Serikat (AS) dan Eropa hanya tertarik pada sektor minyak dan gas serta mineral.

Jika melihat peluang investasi di atas, terkait dengan Skema Turnkey Project Management pemerintah Cina telah melakukannya di negara-negara Afrika, Sri Lanka, Pakistan, dan beberapa negara Asia. Skema ini, jika Cina berinvestasi akan menguasai dari hulu ke hilir, baik teknologi, bahan baku, maupun SDM dari level pimpinan sampai buruh. Hal ini terkait strategi Cina tentang  SDM mereka yang membebani dengan jumlah sekitar 250-200 juta orang kategori miskin atau menjadi kewajiban negara. Oleh karena itu, ada strategi imigrasi Cina untuk “menyebar” orang- orang  yang menjadi beban negara itu menjadi buruh migran. Ini adalah bagian dari ambisi Cina untuk menjadi negara nomor 1 dunia di bidang ekonomi. GDP dan cadangan devisa Cina, serta perdagangannya sudah berada di nomor 1 dunia. Sementara untuk ekonomi masih kalah dengan AS karena GDP dibagi jumlah penduduknya (1,4 miliar) tentu GNP Cina masih tergolong rendah.

Jokowi terjebak dalam skema invasi Cina seperti yang terjadi pada negara-negara Asia dan Afrika.

Ekses investasi Cina

Kemesraan pemerintah Jokowi dengan pemerintah Cina membawa ekses besar, di antaranya pembangunan reklamasi yang dianggap mengganggu lingkungan sehingga menjadi bagian dari perseteruan di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Saat ini, keangkuhan Grup Lippo dalam mega-proyek Meikarta dengan investasi Rp 278 Triliun sebagian besar dari Cina. Rencananya akan membangun 300 tower dan kota industri seluas 500 hektare. Sayangnya, mereka belum mendapat izin dan telah ditegur oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi terus membangun, beriklan, dan berjualan. Konon, produknya sudah terbeli 100.000 pemesan. Diumumkan bahwa pada 17 Agustus 2017 mereka akan melakukan launching walaupun tanpa izin. Ini bentuk keangkuhan Cina karena longgarnya pemerintahan Jokowi terhadap Cina.

Dengan skema Indo-China maka Ormas (organisasi kemasyarakatan) asing juga boleh didirikan di Indonesia. Kita masih ingat, berdirinya FBI (Forum Bhayangkara Indonesia) dengan seragam militer sebagai ormas Cina yang berfungsi melindungi buruh-buruh Cina di Indonesia. Setelah reklamasi pantai utara Jakarta rupanya pantai utara Indonesia menjadi target ekspansi teritori Cina dengan alasan bisnis.

Informasinya, ada 20 hektare tanah di desa Mukti Pangandaran, investasi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) menggandeng PT. Jababeka (spesialis KEK) di Pulau Morotai yang terkenal dengan hutan perawannya, pelabuhan reklamasi di Bojonegoro Banten, pesisir Banten, Lombok, dan Flores (Nusa Tenggara Timur). Konon, Undang-Undang BUMN yang baru juga ada pasal untuk menjawab aset BUMN tidak lagi memerlukan izin DPR.

Kasus pemogokan buruh dan pekerja JICT (Jakarta International Container Terminal) sebagai anak perusahaan PT. Pelindo II juga berbau rasis karena buruh dan pekerja profesional Cina, gajinya jauh melampaui gaji pekerja Indonesia. Perlu diketahui, mogoknya buruh JICT juga dikarenakan penolakan karyawan untuk perpanjangan kontrak pengelolaan Hutchison Port milik taipan Li Ka-shing yang sangat dilindungi oleh RJ Lino, mantan Direktur Utama PT. Pelindo II kala itu, dan Rini Soemarno (Menteri BUMN). Li Ka-shing adalah salah satu orang terkaya di Asia, yang juga Ketua China’s Overseas yang akan memperoleh perpanjangan kontrak sampai dengan 2039.

Konflik Cina di Angola, Sri Lanka, dan Pakistan juga berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) dengan isu toleransi dan intoleransi. Jika ada pihak yang menolak keberadaan Cina, akan diejek dengan istilah kelompok intoleransi. Sama halnya dengan Habib Rizieq Shihab dan kawan-kawan yang menentang Ahok, sehingga dia dikriminalisasi dan eksesnya kelompok ormas garis keras diancam akan dibubarkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tapi memperoleh perlawanan keras. Jokowi dicap “diktator” karena kekuasaannya mengalahkan sistem hukum yang menghendaki pembubaran ormas melalui peradilan.

Tekanan dari pemegang saham dan investor, serta ambisi Jokowi membangun infrastruktur yang pada APBN 2017 mencapai Rp 387 triliun, tapi dalam APBN 2018 naik menjadi Rp 409 triliun. Investasi Cina dengan segala eksesnya mengindikasikan bukan sekadar bisnis biasa tapi dapat dikatakan invasi karena sangat mengganggu kedaulatan Republik Indonesia.

Hal ini tentu mendegradasi popularitas Jokowi di opini publik, walau merilis ekonomi makro di APBN tapi kenyataannya beban utang di tahun 2017 senilai Rp 390 triliun dan tahun 2018 senilai Rp 430 triliun. Belum lagi jika jumlah penerimaan dalam proyeksi APBN tidak tercapai, tentu defisit Rp 308 triliun di APBN Tahun 2018 akan bertambah.

Pertanyaan besarnya, dari mana Pemerintah memperoleh sumber biaya untuk menutup utang yang jatuh tempo tahun 2017 dan 2018?

Kita tahu bahwa ruang fiskal sangat ketat dan pajak selama ini tidak pernah mencapai target. Kita mengetahui bahwa sejak tahun 2006, target pajak Indonesia tidak pernah tercapai. Sementara target pajak terus dinaikkan, di saat sektor riil lesu berantakan, dan daya beli masyarakat melemah. []

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here