Kedaulatan Ekonomi (1)

Liberalisme Pemerintahan Pasca-reformasi

0
207
Ilustrasi: Michel Camdessus melihat Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan IMF Tahun 1998

Nusantara.news – Pasca-reformasi tahun 1998, tuntas sudah pintu kedaulatan dibuka melalui serangkaian regulasi, mulai dari revisi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Surat Keputusan Bupati, sehingga Indonesia nyaris membuka diri bagi invasi asing berkedok investasi dalam konteks liberalisme.

Perintah dalam Letter of Intent (LoI) antara IMF (International Monetary Fund) dengan Pemerintah Republik Indonesia yang ditandatangani Soeharto (dengan terpaksa) karena terlebih dahulu dibuat “KO” (knock-out/kalah) oleh demonstrasi mahasiswa yang menguasai Gedung DPR di tahun 1998 dan perang mata uang (currency war) yang dimotori George Soros. Dikarenakan rush (serbuan) terhadap perbankan dan hancurnya mata uang Rupiah, Negara terpaksa memberi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan mengemban utang sebesar Rp 670 triliun.

Dengan demikian Negara harus melakukan tiga hal dasar, yaitu: 1. Transparansi, dibuka seluasnya informasi tentang apa pun, termasuk ruang privasi presiden sekalipun karena dijualnya saham Telkom dan Indosat saat itu (era Presiden Megawati Soekarnoputri); 2. Deregulasi, direvisinya undang-undang, kemudian dibuat undang-undang untuk meloloskan Asing dan multi-national corporations (MNC) untuk berinvestasi; 3. Privatisasi, BUMN dijadikan perusahaan publik sehingga Asing mempunyai pintu untuk menguasai aset-aset strategis Indonesia, yang mengakibatkan tiga aset strategis dikuasai Asing. Tercatat 85% sumber daya alam (minyak, gas, dan mineral), 71% saham perbankan, dan 67% hutan (hutan dan perkebunan) dikuasai oleh Asing.

Deregulasi dan privatisasi era Gus Dur, Megawati, dan SBY

Dalam konteks proxy war, Asing dengan kapitalismenya mencari komprador dalam usaha, tentu pengusaha Cina paling siap bersama para elite, sebagai oligarki untuk merumuskan kebijakan strategis yang diinginkan mereka (Cina).

Sistem ekonomi kapitalisme liberal yang dimotori Yahudi dinyatakan sebagai ‘pemenang peradaban’, puncaknya dengan diterimanya globalisasi sebagai azas perdagangan dunia. Sulit kita bedakan apakah itu invasi melalui ekonomi, karena di banyak negara sudah menembus batas kedaulatan suatu negara, atau memang sekadar berbisnis.

Reformasi tahun 1998 tidak bisa dipisahkan dari hal tersebut, ketika itu Soeharto sudah mampu menempatkan Indonesia sebagai salah satu “Macan Asia” menuju kemandirian nasional. Sebab itu, sebagai “pasien” IMF dan Bank Dunia (baca: debt trap/perangkap utang negara berkembang), Soeharto perlu dilengserkan dengan adagium “tuntunan demokrasi” agar Indonesia tetap tergantung terhadap IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi politik ditandai dengan mundurnya TNI dari kancah politik dan dimulainya civil society (masyarakat sipil) yang menempatkan Polri mutlak sebagai pengamanan dalam negeri. Diberlakukannya sistem multi partai, setelah Orde Baru hanya memberlakukan tiga partai. Dilakukan desentralisasi dan otonomi daerah (OTDA) sehingga bupati/walikota menjadi “raja kecil” yang menyebabkan peran Gubernur dan Pusat menjadi terbatas.

Berikutnya, liberalisasi politik ditandai dengan digantinya sistem musyawarah mufakat dan sistem perwakilan dengan sistem pemilu melalui pemilihan langsung (one man one vote), sehingga Indonesaia dianggap sebagai negara demokrasi paling liberal. Eksesnya terjadi perubahan sistem rekrut kepala daerah karena politik uang sebagai alat transaksional beli suara dan partai. Tidak heran jika banyak kepala daerah menjadi “pasien” KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) karena biaya pilkada yang begitu besar saat ini.

Kebebasan sipil dan pers, dalam berkumpul dan berserikat dijamin oleh konstitusi, merupakan antitesa rezim Soeharto yang cenderung otoriter dan banyak keterbatasan. Dampaknya, rakyat semakin menyadari hak-hak politiknya sehingga mampu menyampaikan hak-hak politik itu, termasuk mengkritik kebijakan negara. Konstitusi era reformasi menjamin ruang untuk mengontrol penyimpangan kekuasaan negara. Di era Orde Baru kekuasaan sangat monolitik, kemudian berubah dengan desentralisasi kekuasaan.

Namun eksesnya juga ada, rakyat akhirnya kebablasan dalam berekspresi, kekerasan sosial menjadi menu utama pada awal-awal pilkada sistem one man one vote, sehingga politik menjadi eskalatif (terjadi disharmoni sosial). Saat ini, rakyat tidak mempunyai pijakan dan arah sehingga cenderung mengalami disorientasi. Oligarki mewarnai elite (eksekutif, legislatif, dan taipan) karena dalam kapitalisme uang menentukan segalanya (money talk/uang berbicara).

Dalam liberalisasi ekonomi dengan dukungan berbagai regulasi, monopoli, dan oligopoli swasta dihapuskan, seperti: cengkeh, semen, tepung terigu, jeruk, dan lain-lain. Subsidi sembako melalui Bulog (Badan Urusan Logistik) dicabut, termasuk BBM (Bahan Bakar Minyak), sehingga kesulitan ekonomi negara berdampak pada ekonomi rakyat, jumlah rakyat miskin langsung bertambah besar. Kita kembali tergelincir sebagai negara berkembang. Nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat pada era Soeharto, dari USD 1 = Rp 2.500 menjadi USD 1 = Rp 13.000-an di era reformasi.

Dalam bidang investasi, kita masuk rezim perizinan bebas, baik domestik maupun asing, sehingga iklim bisnis semakin liberal. Hanya saja pihak Asing (negara Barat) terbatas menguasai industri dan aset strategis terfokus pada makanan, mineral, minyak dan gas, perbankan, bursa saham dan obligasi. Sementara di sektor mikro sangat terbatas, karena berbasis energy & food security (ketahanan energi dan pangan). Dampaknya, terjadi ketimpangan sosial karena aset berpusat pada kelompok tertentu dan implikasi konstitusi Pasal 33 UUD 1945 menjadi sulit diterapkan.

Kebijakan ekonomi neo-liberal

Kekuatan neo-liberal yang dimotori Yahudi sulit dilawan, Cina saja beradaptasi dengan One State Two Systems, dunia menyebutnya State Capitalism. Hal ini sukses sehingga Cina menjadi negara nomor 1 dalam perdagangan dunia dan memiliki GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto) terbesar, yakni Rp 28.000 triliun atau 22 kali GDP Indonesia, dan mengungguli Amerika Serikat (AS). Hanya saja untuk GNP (Gross National Product/Produk Nasional Bruto) karena dibagi 1,4 miliar jumlah penduduknya, masih kalah dengan beberapa negara maju. AS masih tetap Nomor 1 di dunia dalam hal ekonomi.

Regulasi yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam tekanan IMF dan Bank Dunia, karena 50 butir LoI bernafaskan memberi kemudahan dan “jalan tol” untuk investasi asing. Kita terjerumus pada sistem ekonomi neolib, terutama pada era SBY yang dimotori oleh Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan saat itu. Hadiahnya, SMI diberi jabatan sebagai Managing Director di Bank Dunia, kemudian pada tahun 2016 Joko Widodo menempatkan SMI kembali sebagai pengatur cash flow negara.

Sampai saat ini, selain berutang dan melakukan efisiensi, menekan subsidi untuk rakyat, belum terlihat peran SMI dalam mengangkat perekonomian Indonesia dari keterpurukan. Pemerintahan Joko Widodo sudah membukukan utang Rp 1.100 triliun, padahal pemerintahan Joko Widodo baru 2 ½ tahun berkuasa. Ketimpangan sosial, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan, serta biaya hidup semakin mahal karena tidak dapat mengontrol pangan di pasar, sehingga daya beli menurun, walaupun dibantah oleh pemerintah dengan angka statistik Badan Pusat Statistik (BPS), tapi kita merasakannya.

Deregulasi di era pemerintahan Joko Widodo terkesan lebih liberal, tapi khusus untuk Cina, dalam skema infrastruktur pada OBOR (One Belt One Road). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here